KOTA MALANG, Sudutkota.id – Rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD Kota Malang Tahun Anggaran 2027 mendapat sorotan dari tujuh fraksi DPRD Kota Malang, Senin (21/9/2026).
Dalam rapat paripurna, masing-masing juru bicara fraksi menyampaikan sejumlah catatan terhadap rancangan anggaran yang akan menjadi pijakan penyusunan APBD 2027.
Sorotan tidak hanya menyangkut target pendapatan, tetapi juga komposisi belanja, belanja pegawai, belanja modal, pengangguran, kemiskinan, UMKM, pasar rakyat, aset daerah hingga transparansi penggunaan anggaran.
Pandangan Fraksi PDI Perjuangan disampaikan Juru Bicara, Agus Mahendra. Dalam penyampaiannya, Agus menegaskan pentingnya pembahasan KUA-PPAS sebagai pijakan untuk memastikan kebijakan APBD 2027 benar-benar selaras dengan kebutuhan pembangunan daerah.
Fraksi PDI Perjuangan menyampaikan persetujuan terhadap tahapan pembahasan rancangan kebijakan anggaran sekaligus memberikan catatan terhadap arah kebijakan pemerintah daerah.
Agus menekankan agar pembahasan APBD tidak hanya berorientasi pada besaran angka, tetapi juga memperhatikan efektivitas program dan manfaatnya bagi masyarakat.
“Kami berharap pembahasan ini dapat menjadi pijakan dalam penyusunan APBD yang benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat,” demikian garis besar pandangan yang disampaikan Agus.
Sementara itu, Juru Bicara Fraksi PKB, Inne, mengungkapkan bahwa pemerintah daerah harus melakukan evaluasi dan optimalisasi PAD serta memanfaatkan seluruh sumber pembiayaan secara maksimal untuk menghadapi beban pembangunan.
Menurutnya, setiap alokasi anggaran harus mempunyai dasar perencanaan yang jelas, terukur dan berorientasi pada pencapaian hasil pembangunan.
“Program prioritas harus memiliki daya guna dan memberikan manfaat langsung bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat,” ungkap Inne dalam pandangan fraksinya.
PKB juga meminta agar prioritas pembangunan nasional diselaraskan dengan kebutuhan daerah. Pemerintah Kota Malang dinilai perlu melakukan penyesuaian prioritas pembangunan berdasarkan persoalan riil yang dihadapi masyarakat.
Pada sektor pendidikan, Inne menyoroti alokasi anggaran sekitar Rp648,37 miliar atau 24,6 persen dari kapasitas keuangan daerah.
Anggaran tersebut, kata dia, harus benar-benar diarahkan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran, sarana dan prasarana, mutu guru serta kesejahteraan tenaga pendidik.
Selain itu, PKB meminta program kesejahteraan masyarakat, pelayanan dasar, perlindungan sosial dan penanganan bencana memperoleh perhatian yang memadai.
“Pemerintah harus menyiapkan langkah antisipasi terhadap berbagai ketidakpastian fiskal, salah satunya melalui evaluasi dan optimalisasi pendapatan asli daerah,” ungkapnya.
Juru Bicara Fraksi PKS, Akhiyat, mengungkapkan apresiasi terhadap proyeksi kenaikan pendapatan daerah sekitar 4,05 persen atau Rp92 miliar lebih dibandingkan APBD Perubahan 2026.
Namun, menurutnya, kenaikan tersebut harus didukung strategi yang konkret karena proyeksi pendapatan masih perlu diperkuat agar mampu mengejar realisasi tahun-tahun sebelumnya.
“Potensi pajak daerah masih perlu digali secara optimal. Pemerintah harus memperbarui basis data wajib pajak, mengintegrasikan sistem dan memperkuat pengawasan terhadap objek pajak potensial,” ungkap Akhiyat.
PKS juga menyoroti target retribusi pasar sekitar Rp15,3 miliar.
Akhiyat meminta agar penerimaan dari sektor pasar tidak hanya masuk sebagai angka pendapatan daerah, tetapi sebagian dikembalikan untuk meningkatkan kualitas pasar rakyat.
“Retribusi yang dipungut dari pasar harus diikuti dengan peningkatan pemeliharaan, kebersihan, keamanan dan fasilitas pasar,” tegasnya.
Untuk UMKM, PKS menilai pelatihan saja tidak cukup. Pemerintah harus membuka akses permodalan, memperluas pasar serta menyediakan skema pembiayaan yang lebih ringan, termasuk melalui KURDA dan kerja sama dengan BPR Tugu Artha.
PKS juga meminta penyelesaian sertifikasi aset BMD dipercepat untuk memberikan kepastian hukum terhadap aset milik daerah.
Terkait kemiskinan, Fraksi PKS mencatat target 2027 berada pada kisaran 3,52 persen hingga 3,43 persen, sementara realisasi 2025 masih sekitar 3,85 persen.
“Pengentasan kemiskinan harus dilakukan melalui akses pendidikan, kesehatan, kesempatan kerja dan perlindungan sosial yang benar-benar tepat sasaran,” ungkapnya.
Juru Bicara Fraksi Gerindra, Dany Agung Prasetyo, mengungkapkan sejumlah persoalan dalam struktur APBD 2027.
Salah satu sorotan utama adalah penurunan pada sejumlah pos PAD. Gerindra meminta pemerintah melakukan evaluasi mendalam sekaligus mempercepat digitalisasi pemungutan pendapatan.
“Jangan sampai potensi pendapatan daerah sudah ada, tetapi belum tergali secara maksimal karena sistem pemungutannya belum optimal,” ungkap Dany.
Gerindra juga menyoroti tingginya porsi belanja operasi dibandingkan belanja modal.
Menurut Dany, efisiensi belanja operasional diperlukan agar ruang fiskal untuk pembangunan infrastruktur fundamental tidak semakin sempit.
Sorotan lainnya adalah lonjakan Belanja Tidak Terduga (BTT) hingga 576,33 persen. Dany meminta penggunaan anggaran tersebut dilakukan secara transparan dan akuntabel.
“Lonjakan BTT harus mendapatkan perhatian karena setiap penggunaannya harus dapat dipertanggungjawabkan secara jelas,” tegasnya.
Gerindra juga mencermati penurunan alokasi pada sektor pendidikan, kesehatan dan inspektorat.
Di sisi lain, persoalan pengangguran akibat ketidaksesuaian keterampilan dengan kebutuhan dunia kerja atau skill mismatch juga harus ditangani melalui program vokasi digital dan penguatan industri kreatif.
Pengelolaan parkir, digitalisasi parkir, persoalan sampah di TPA serta akses pembiayaan bagi UMKM turut menjadi perhatian.
“Pemerintah harus memastikan kebijakan anggaran menjawab persoalan nyata, mulai dari lapangan pekerjaan, UMKM, pelayanan dasar hingga persoalan lingkungan,” ungkap Dany.
Juru Bicara Fraksi Golkar, Kartika, mengungkapkan perhatian terhadap struktur pendapatan dan belanja daerah dalam KUA-PPAS 2027.
Pendapatan daerah diproyeksikan sekitar Rp1,1 triliun, sedangkan belanja daerah mencapai sekitar Rp2,570 triliun.
Yang menjadi sorotan adalah belanja modal yang direncanakan sekitar Rp127 miliar, turun sekitar Rp15 miliar atau 10,6 persen dibandingkan tahun sebelumnya.
“Penurunan belanja modal harus menjadi perhatian karena berkaitan langsung dengan pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dasar,” ungkap Kartika.
Golkar juga meminta Pemkot Malang menjelaskan secara terukur sumber pertumbuhan PAD, terutama dari pajak dan retribusi.
Menurut Kartika, perluasan basis wajib pajak, peningkatan kepatuhan dan pencegahan kebocoran harus menjadi bagian dari strategi peningkatan pendapatan.
Optimalisasi aset daerah dan BUMD juga dinilai penting.
“Aset daerah jangan hanya tercatat sebagai kekayaan daerah, tetapi harus dikelola secara optimal dan memberikan manfaat bagi masyarakat maupun peningkatan pendapatan daerah,” tegasnya.
Golkar juga menyoroti tiga sektor utama ekonomi Kota Malang, yakni perdagangan, industri pengolahan dan konstruksi.
Pertumbuhan sektor tersebut diharapkan mampu menciptakan nilai tambah lokal, meningkatkan produktivitas dan membuka lapangan pekerjaan.
Juru Bicara Fraksi Damai, Aris Ferdianto, menyoroti tata kelola belanja dan penataan aparatur pemerintah.
Menurut Aris, penataan pegawai harus dilakukan melalui sistem yang akurat, digitalisasi serta pengawasan secara berkala.
“Penataan pegawai bukan sekadar mengurangi anggaran, tetapi bagaimana struktur belanja menjadi lebih sehat dan memberikan ruang lebih besar untuk program yang benar-benar dibutuhkan masyarakat,” ungkap Aris.
Fraksi Damai juga meminta pemerintah mengurangi ketergantungan terhadap dana transfer pemerintah pusat dengan meningkatkan kemampuan PAD.
Aris memberikan perhatian khusus terhadap pengadaan barang dan jasa.
Ia meminta agar sisa anggaran tidak otomatis menjadi alasan untuk melakukan pengadaan yang tidak memiliki urgensi.
“Setiap program harus jelas. Dari mana anggarannya, untuk apa dibelanjakan, siapa yang menerima kontrak dan seperti apa hasil pekerjaannya,” tegasnya.
Menurut Aris, kejelasan tersebut merupakan syarat penting agar DPRD dapat menjalankan fungsi pengawasan secara efektif.
“Kami membutuhkan jawaban nyata, bukan hanya wacana. Tanpa informasi yang jelas, pengawasan tidak akan bisa dilakukan secara maksimal,” ungkapnya.
Juru Bicara Fraksi NasDem-PSI, Suyadi, menyampaikan catatan paling panjang mengenai indikator makro ekonomi, pengangguran, kemiskinan hingga target PAD.
Suyadi mengungkapkan bahwa pertumbuhan ekonomi Kota Malang pada 2025 mencapai 5,92 persen, disertai peningkatan IPM serta penurunan kemiskinan dan Gini Ratio.
Namun, pertumbuhan tersebut belum otomatis menyelesaikan persoalan pasar tenaga kerja.
“Peningkatan ekonomi harus dibaca bersama dengan kemampuan daerah menciptakan lapangan pekerjaan. Pertumbuhan ekonomi yang tidak diikuti penyerapan tenaga kerja harus menjadi perhatian,” ungkap Suyadi.
NasDem-PSI menyoroti target TPT yang diproyeksikan turun dari 5,99 persen menjadi 5,60 persen pada 2027.
Persoalannya, dalam rancangan KUA-PPAS, anggaran Dinas Ketenagakerjaan disebut mengalami penurunan.
“Target penurunan pengangguran harus didukung program dan anggaran yang memadai. Jangan sampai targetnya turun, tetapi instrumen untuk mencapainya justru melemah,” tegasnya.
Suyadi juga menyoroti target Gini Ratio sebesar 0,371 pada 2027.
Menurutnya, pemerintah perlu memastikan belanja daerah benar-benar memberikan manfaat kepada masyarakat pada kelompok ekonomi bawah.
NasDem-PSI juga mengingatkan potensi kerentanan kelas menengah yang dapat jatuh menjadi kelompok miskin.
“Mobilitas ekonomi, integrasi data sosial, pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial harus mendapatkan perhatian dalam kebijakan anggaran,” ungkap Suyadi.
Pada sektor pendapatan, NasDem-PSI menyoroti target PAD dari pajak sekitar Rp931,06 miliar, naik sekitar 4,58 persen dari realisasi 2026.
Suyadi meminta kenaikan tersebut tidak hanya mengandalkan penagihan.
Perluasan basis pajak, integrasi data, pencegahan kebocoran, pembayaran digital serta optimalisasi e-tax harus dilakukan.
Target retribusi daerah sekitar Rp183,26 miliar juga diminta dijelaskan secara lebih rinci.
“Kalau target dinaikkan secara signifikan, pemerintah harus mampu menjelaskan sektor mana yang mengalami kenaikan, apa dasar perhitungannya dan bagaimana strategi pencapaiannya,” ungkapnya.
NasDem-PSI juga meminta pemerintah tidak mengulangi persoalan pelaksanaan anggaran yang menumpuk di akhir tahun.
Perencanaan dan pelaksanaan anggaran harus dilakukan sejak awal sehingga program tidak baru dikebut ketika tahun anggaran hampir berakhir.
Pungkas Suyadi, APBD 2027 harus menjadi APBD yang sehat, terukur dan memberikan efek positif bagi masyarakat, bukan hanya terlihat besar dalam dokumen anggaran.
Berbagai pandangan tersebut memperlihatkan bahwa DPRD Kota Malang memberikan sejumlah alarm terhadap penyusunan APBD 2027.
PAD ditargetkan meningkat, tetapi sumbernya harus terukur. Belanja harus efisien, tetapi pelayanan dasar tidak boleh dikorbankan. Belanja modal harus diperhatikan, sementara belanja pegawai dan operasional diminta lebih rasional.
Di sisi lain, pengangguran, kemiskinan, UMKM, pasar rakyat, infrastruktur, aset dan lingkungan juga dituntut mendapatkan porsi perhatian yang nyata.
Dengan demikian, pembahasan KUA-PPAS APBD 2027 tidak hanya menjadi pembahasan angka, tetapi menjadi ujian konsistensi pemerintah dalam menerjemahkan target pembangunan ke dalam program yang benar-benar bisa dilaksanakan.
Catatan para fraksi selanjutnya menjadi bahan pembahasan bersama antara DPRD dan Pemerintah Kota Malang dalam tahapan penyusunan APBD 2027.
