JEMBER, Sudutkota.id – Bupati Jember Muhammad Fawait menepati komitmennya untuk mendengarkan dan menemui langsung warga yang menyampaikan aspirasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jember.
Komitmen tersebut ditunjukkan Bupati Fawait saat menemui warga yang menggelar unjuk rasa terkait rencana alih fungsi lahan hutan untuk pembangunan Batalyon Teritorial Pembangunan (Yon TP) di Kecamatan Silo, Kabupaten Jember.
Fawait bahkan duduk bersama para pendemo untuk mendengarkan langsung aspirasi yang disampaikan warga.
Rencana alih fungsi lahan hutan untuk pembangunan batalyon tersebut sebelumnya memicu penolakan dari sebagian warga. Gabungan Kelompok Tani Hutan (Gapoktanhut), aliansi warga, dan aktivis kemudian menggelar aksi di Kantor Pemkab Jember, Jumat (18/9/2026).
“Kalau saya ada, pasti akan ditemui. Kalau saya tidak ada, tidak bisa ditemui. Jadi, karena hari ini saya ada, dan Ketua DPRD Alhamdulillah kami usahakan bisa hadir,” ujar Gus Fawait, sapaan akrab Bupati Jember.
Gus Fawait menjelaskan, unsur pemerintahan tidak hanya terdiri atas eksekutif, tetapi juga legislatif. Karena itu, ia menyebut kehadiran dirinya bersama Ketua DPRD Jember dapat menjadi ruang untuk mendengarkan aspirasi warga sekaligus mencari solusi.
“Hari ini dua-duanya ada, tidak saling lempar lagi. Kalau kemarin cuma satu saja, nanti bisa saling lempar-lemparan. Ini dua-duanya lengkap dan mendengarkan apa nanti yang bisa didiskusikan dan cari solusi secara bersama-sama,” ucapnya.
Saat menemui pendemo, Bupati Fawait didampingi Ketua DPRD Jember Ahmad Halim. Tanpa sekat, Fawait mendengarkan langsung berbagai aspirasi yang disampaikan warga.
“Yang pertama, saya mengucapkan terima kasih. Inilah adik-adik mahasiswa yang mengawal, adalah kaum-kaum akademis, maka aksinya pun dilakukan secara terhormat dan dilakukan secara kondusif,” ungkapnya.
Setelah mendengarkan keluhan dan aspirasi warga, Fawait menegaskan komitmen Pemerintah Kabupaten Jember untuk mendukung program nasional, termasuk ketahanan pangan.
“Saya mendengar, saya membaca laporan terkait ada sahabat-sahabat PMII Kabupaten Jember dan perwakilan petani yang menolak adanya pembangunan Batalyon TP di Kecamatan Silo,” ujarnya.
Selanjutnya, kata Fawait, pihaknya akan menindaklanjuti persoalan tersebut dengan berkoordinasi bersama pihak-pihak terkait. Menurutnya, persoalan tersebut bukan sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Jember sehingga perlu dikomunikasikan dengan pihak yang memiliki kewenangan.
“Maka saya tindaklanjuti, nanti boleh perwakilan dari petani yang hadir, boleh tunjuk perwakilannya siapa. Perwakilan dari sahabat-sahabat mahasiswa boleh tunjuk perwakilannya siapa. Kita bersama-sama menghadap kepada yang punya kewenangan untuk memutuskan apakah ini diteruskan atau tidak,” ujarnya.
Fawait menilai, jika persoalan tersebut hanya didiskusikan di Jember, penyelesaiannya tidak akan cepat ditemukan karena kewenangan terkait rencana pembangunan tersebut tidak sepenuhnya berada di Pemerintah Kabupaten Jember.
“Kalau kita hanya berdiskusi di Jember, ini tidak ada ujungnya karena kewenangan pun bukan sepenuhnya ada di bawah Pemerintah Kabupaten Jember,” kata bupati.
Fawait menegaskan, Pemerintah Kabupaten Jember akan mengakomodasi aspirasi warga, baik yang mendukung maupun yang menolak rencana pembangunan batalyon tersebut.
“Baik yang pro dan kontra, tapi saya akan antarkan perwakilan mahasiswa dan perwakilan petani, kita menghadap kepada pemerintah yang punya kewenangan memutuskan ini diteruskan atau tidak,” tegasnya. (*)
