KOTA MALANG, Sudutkota.id – Target penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kota Malang dalam KUA-PPAS APBD 2027 kembali menjadi sorotan.
Persoalan tersebut mencuat setelah dukungan anggaran pada sektor yang berkaitan dengan ketenagakerjaan disebut mengalami penurunan, sementara pemerintah daerah tetap memasang target penurunan pengangguran.
Hal itu disampaikan Wali Kota Malang, Dr. Wahyu Hidayat usai mengikuti rapat paripurna di Gedung DPRD Kota Malang, Senin (21/9/2026).
Wahyu menegaskan, angka maupun struktur anggaran yang tercantum dalam KUA-PPAS 2027 masih merupakan dokumen awal. Menurutnya, pemerintah masih memiliki ruang untuk melakukan penyesuaian ketika pembahasan APBD 2027 dilakukan secara lebih rinci.
“Ini kan masih Raperda APBD 2027. Nanti pada saat APBD kita akan hitung ulang,” ujar Wahyu.
Ia menjelaskan, dalam penyusunan awal tersebut terdapat sejumlah komponen pendapatan dan belanja yang belum sepenuhnya terakomodasi. Pemerintah, kata dia, telah melakukan verifikasi dan validasi terhadap sejumlah potensi anggaran, termasuk sekitar Rp50 miliar yang nantinya akan diperhitungkan kembali.
Penyesuaian tersebut juga akan diarahkan kepada BUMD maupun perangkat wilayah yang dinilai memiliki keterkaitan dengan prioritas pembangunan, pertumbuhan ekonomi dan target dalam RPJMD.
“Jadi nanti akan kita bahas lebih detail di APBD. Kita akan akomodasi semua pendapat yang sudah kita dapat, kemudian kita berikan kepada BUMD prioritas sesuai usulan-usulan dari fraksi,” jelasnya.
Sorotan lain muncul karena target TPT Kota Malang dalam perencanaan daerah berada di kisaran 5,6 persen, sementara angka target nasional yang disinggung dalam wawancara berada di sekitar 4 persen.
Wahyu menyebut target tersebut disusun berdasarkan kondisi dan karakteristik Kota Malang. Ia mengaku optimistis angka pengangguran dapat ditekan melalui masuknya investasi serta berkembangnya sektor ekonomi kreatif.
Menurutnya, persoalan ketenagakerjaan di Kota Malang tidak hanya menyangkut pekerja formal. Pertumbuhan pekerjaan informal, termasuk pengemudi transportasi berbasis aplikasi dan pekerja sektor kreatif, juga dinilai turut menyerap tenaga kerja.
“Karena kita optimistis dengan adanya investasi masuk, tentu juga akan ada pengurangan pengangguran,” katanya.
Wahyu menambahkan, sektor kreatif menjadi salah satu ruang yang diharapkan mampu memperluas kesempatan kerja masyarakat.
“Kita sekarang kebetulan kota kreatif. Akhirnya banyak membuat pekerja-pekerja yang tidak bekerja di sektor formal, tapi di informal. Mereka juga bisa mengurangi pengangguran,” jelasnya.
Ia menegaskan target tersebut telah dituangkan dalam RPJMD dan disesuaikan dengan potensi serta persoalan yang dihadapi Kota Malang.
Sementara itu, Wakil Ketua II DPRD Kota Malang, Agus Trio memberikan catatan terhadap dukungan anggaran untuk penanganan pengangguran.
Menurut Agus, tingginya sektor informal di Kota Malang harus dijawab dengan program yang lebih konkret. Pemerintah tidak cukup hanya mengandalkan job fair, tetapi perlu memperbanyak pelatihan, inkubasi usaha dan pengembangan sektor kreatif.
Ia menyebut keberadaan program seperti Malang Creative Center (MCC) dapat dioptimalkan untuk membangun keterampilan serta membuka peluang ekonomi baru.
“Kalau anggarannya minim, masih belum kelihatan serius. Makanya harus nanti jadi bahan evaluasi kita,” kata Agus.
Agus menegaskan pembahasan mengenai kebutuhan anggaran tersebut masih terbuka. DPRD bersama Badan Anggaran akan membahas lebih detail sebelum APBD 2027 ditetapkan.
“Ketika ada kelonggaran-kelonggaran anggaran, yang menjadi prioritas kita itu penanganan TPT tadi,” ujarnya.
Menurutnya, dokumen KUA-PPAS yang saat ini dibahas masih bersifat makro. Karena itu, struktur anggaran pada masing-masing organisasi perangkat daerah masih dapat mengalami perubahan dalam pembahasan berikutnya.
Agus menilai penanganan pengangguran harus dilakukan lintas sektor. Job fair tetap diperlukan, namun tidak boleh menjadi satu-satunya instrumen pemerintah.
Pelatihan keterampilan, pengembangan pekerja kreatif hingga persiapan tenaga kerja terampil untuk menangkap peluang kerja di luar negeri juga dinilai penting.
“Pemerintah perlu menyiapkan tenaga-tenaga terampil. Selain itu pekerja informal dan pekerja kreatif juga perlu dibekali keterampilan,” jelasnya.
Ia menambahkan, peluang ekonomi akibat digitalisasi harus ditangkap melalui peningkatan kompetensi masyarakat.
Menurut Agus, upaya tersebut tidak hanya menjadi tanggung jawab satu dinas. Dinas yang menangani tenaga kerja, kepemudaan, koperasi, perdagangan hingga sektor terkait lainnya harus memiliki program yang saling terhubung.
Agus juga menyinggung struktur pendapatan Kota Malang yang masih mengandalkan dana transfer pemerintah pusat. Ia menyebut kontribusi PAD berada di kisaran 47 persen sehingga peningkatan kemandirian fiskal masih menjadi pekerjaan rumah.
Dari sisi PAD, pajak disebut masih menjadi penyumbang terbesar. Karena itu, optimalisasi potensi pajak dan sektor parkir menjadi salah satu ruang yang perlu diperkuat.
“Dominasi PAD kita sekitar 80 persen dari pajak,” ungkapnya.
Dengan adanya perda baru terkait parkir, Agus berharap sistem pengelolaan dapat semakin terintegrasi dan berbasis digital sehingga potensi pendapatan daerah dari sektor tersebut dapat dioptimalkan.
Pembahasan KUA-PPAS 2027 pun masih akan berlanjut. DPRD dan Pemkot Malang masih memiliki ruang untuk mengoreksi prioritas anggaran sebelum APBD 2027 ditetapkan.
“Persoalan pengangguran tidak cukup diselesaikan dengan menetapkan target. Dukungan anggaran, program peningkatan keterampilan, penguatan sektor kreatif serta pembukaan akses kerja harus berjalan beriringan agar target tersebut memiliki pijakan program yang jelas,” pungkasnya.
