Sudutkota.id – Kursi Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Malang sempat menjadi sorotan setelah pejabat sebelumnya, Erik Setyo Santoso, mendapat penugasan baru sebagai Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kota Malang.
Pergeseran tersebut membuat posisi Sekda sebagai pimpinan tertinggi aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kota Malang untuk sementara belum terisi.
Untuk memastikan roda pemerintahan tetap berjalan, Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPUPRPKP) Kota Malang, R. Dandung Djulharjanto, sebelumnya ditunjuk menjalankan tugas sebagai Pelaksana Harian (Plh) Sekda menjelang akhir Juli 2026.
Kini, status tersebut berubah. Dandung resmi dilantik Wali Kota Malang Wahyu Hidayat sebagai Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Kota Malang, Senin (10/8/2026), dalam prosesi pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan di Gedung Balai Kota Malang.
Penunjukan Dandung menjadi langkah Pemkot Malang untuk mengisi kekosongan jabatan Sekda sekaligus memastikan fungsi koordinasi pemerintahan tidak terganggu.
Sebelum dilantik sebagai Pj Sekda, Dandung sudah lebih dahulu menjalankan tugas harian Sekda sebagai Plh. Posisi tersebut diberikan setelah Erik Setyo Santoso mendapat penugasan baru sebagai Asisten Administrasi Umum.
Dengan pengalaman menjalankan tugas sebagai Plh, Dandung kini mendapatkan mandat yang lebih kuat sebagai Pj Sekda setelah memperoleh persetujuan Gubernur Jawa Timur melalui Surat Nomor 800/5529/2004.4/2026 tentang Persetujuan Penjabat Sekretaris Daerah Kota Malang.
Wali Kota Malang Wahyu Hidayat menegaskan, pengisian posisi tersebut sangat penting bagi keberlangsungan penyelenggaraan pemerintahan daerah.
“Penugasan ini dilakukan untuk mengisi kekosongan jabatan Sekretaris Daerah, sekaligus memastikan tugas-tugas pemerintahan dan organisasi tetap berjalan dengan baik dan lancar,” ujar Wahyu dalam sambutannya.
Menurut Wahyu, Sekda memiliki posisi strategis dalam membantu kepala daerah menyusun kebijakan, mengoordinasikan pelaksanaan tugas seluruh perangkat daerah, memastikan tertib administrasi pemerintahan serta menjaga kelancaran pelayanan publik.
Karena itu, Dandung diminta segera melakukan konsolidasi internal dan memahami berbagai agenda prioritas daerah.
Wahyu memberikan sejumlah pesan kepada Dandung. Salah satunya agar amanah tersebut dijalankan dengan tanggung jawab, integritas dan profesionalisme dengan kepentingan masyarakat sebagai prioritas utama.
Dandung juga diminta memperkuat koordinasi dan kolaborasi dengan seluruh perangkat daerah serta membangun pola kerja birokrasi yang solid dan berorientasi pada penyelesaian masalah.
Selain itu, tata kelola pemerintahan harus berjalan tertib, transparan dan akuntabel, mulai dari administrasi hingga pelayanan publik.
Wahyu juga meminta Pj Sekda mengawal program prioritas Pemkot Malang agar tetap sejalan dengan empat misi pembangunan daerah, yakni peningkatan kualitas sumber daya manusia, penguatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, peningkatan kualitas lingkungan dan infrastruktur, serta penguatan tata kelola pemerintahan.
“Pastikan manfaat nyata dan dirasakan oleh masyarakat,” tegasnya.
Penunjukan Dandung sebagai Pj Sekda tentu membawa tanggung jawab yang tidak ringan.
Posisi Sekda merupakan simpul koordinasi utama antara kepala daerah dan seluruh perangkat daerah. Karena itu, Dandung dituntut mampu memastikan tidak ada program pemerintahan yang tersendat hanya karena perubahan struktur jabatan.
Terlebih, Dandung sebelumnya juga masih memegang jabatan sebagai Kepala DPUPRPKP Kota Malang. Artinya, selain harus mengawal koordinasi birokrasi secara keseluruhan, ia juga memiliki tanggung jawab besar pada sektor pekerjaan umum, penataan ruang, perumahan dan kawasan permukiman.
Di sisi lain, Wahyu meminta seluruh kepala perangkat daerah memberikan dukungan penuh kepada Pj Sekda.
“Kita adalah satu kesatuan, mari kita perkuat kebersamaan, kolaborasi dan komitmen untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat,” kata Wahyu.
