KOTA MALANG, Sudutkota.id – Pemerintah Kota (Pemkot) Malang menghadapi tantangan fiskal dalam menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2027.
Menyusutnya alokasi pendapatan transfer dari pemerintah pusat menjadi pekerjaan rumah tersendiri bagi Wali Kota Malang Dr. Ir. Wahyu Hidayat, MM, untuk menjaga kesinambungan pembangunan tanpa mengorbankan kebutuhan masyarakat.
Persoalan tersebut mengemuka dalam rapat paripurna DPRD Kota Malang, Senin (9/11/2026). Dalam agenda tersebut, Wahyu menyampaikan jawaban eksekutif atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD terhadap Rancangan APBD (RAPBD) 2027.
Sejumlah fraksi menyoroti penurunan pendapatan transfer yang dinilai cukup signifikan. Berdasarkan catatan yang disampaikan dalam rapat, alokasi pendapatan transfer turun sekitar 16 persen, dari Rp159,2 miliar pada tahun anggaran 2026 menjadi sekitar Rp143 miliar.
Penurunan tersebut menjadi perhatian Fraksi PKS, Fraksi Gerindra, Fraksi Golkar, Fraksi Demokrat, dan Fraksi PAN. Mereka meminta pemerintah daerah menyiapkan langkah konkret untuk menjaga kemampuan fiskal sekaligus memastikan program pembangunan tetap berjalan.
Menanggapi sorotan tersebut, Wahyu mengakui bahwa perubahan kebijakan transfer dari pemerintah pusat harus diantisipasi melalui penguatan pendapatan daerah. Pemkot Malang tidak bisa hanya mengandalkan dana transfer, tetapi harus semakin optimal menggali potensi pendapatan asli daerah (PAD).
Wahyu menjelaskan, target pendapatan daerah dalam RAPBD 2027 ditetapkan sebesar Rp2.378.657.435.580 atau sekitar Rp2,37 triliun.
Target tersebut terdiri atas PAD sebesar Rp1.177.635.411.880 atau sekitar Rp1,17 triliun. Sementara pendapatan transfer ditargetkan mencapai Rp1.201.022.023.700 atau sekitar Rp1,20 triliun.
“Optimalisasi pendapatan daerah harus terus dilakukan melalui pemberdayaan potensi yang dimiliki Kota Malang. Kami juga akan memperkuat pengelolaan sumber pendapatan agar target yang telah ditetapkan dapat tercapai secara optimal,” jelas Wahyu.
Salah satu strategi yang disiapkan Pemkot Malang adalah memperkuat penerimaan pajak daerah melalui digitalisasi sistem perpajakan. Langkah ini sekaligus menjadi jawaban atas perhatian fraksi terhadap potensi kebocoran penerimaan dan tingkat kepatuhan wajib pajak.
Wahyu menyebut, kontribusi utama pajak daerah Kota Malang berasal dari sejumlah sektor, di antaranya Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) makanan dan minuman, jasa tenaga listrik, serta opsen pajak.
Untuk mengoptimalkan penerimaan, pemerintah terus memperluas pemasangan perangkat e-tax pada restoran, hotel, tempat hiburan, dan tempat parkir.
Selain itu, Pemkot Malang juga mengembangkan integrasi aplikasi perpajakan, mulai dari e-SPPT, e-PBB, hingga sejumlah sistem pelayanan dan administrasi pajak daerah lainnya.
Pembayaran pajak juga diarahkan melalui berbagai platform digital dengan memperluas kerja sama bersama marketplace, termasuk Gojek. Kebijakan tersebut diharapkan mempermudah masyarakat sekaligus memperkuat transparansi transaksi.
“Digitalisasi perpajakan terus kami perkuat untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak, meminimalkan potensi kebocoran penerimaan, serta memastikan transparansi transaksi. Kami ingin sistem pemungutan pajak semakin mudah, efektif, dan akuntabel,” tegasnya.
Digitalisasi tidak berhenti pada sektor pajak. Pemkot Malang juga memperkuat sistem pemungutan retribusi daerah melalui e-parking, sistem pengelolaan retribusi pasar, serta integrasi aplikasi pada perangkat daerah pemungut retribusi.
Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya memperluas basis penerimaan sekaligus memperbaiki tata kelola keuangan daerah.
Di tengah tantangan pendapatan, persoalan efektivitas belanja juga menjadi sorotan DPRD. Pemkot Malang diminta memastikan setiap alokasi anggaran memiliki manfaat nyata, bukan sekadar memenuhi target penyerapan anggaran.
Menjawab hal tersebut, Wahyu menegaskan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan perangkat daerah harus dilakukan secara tepat waktu, terukur, serta sesuai indikator kinerja yang telah ditetapkan.
Menurutnya, keberhasilan APBD tidak cukup dinilai dari besarnya anggaran yang terserap. Lebih penting lagi adalah capaian program dan manfaat yang benar-benar dirasakan masyarakat.
“Kami memastikan pelaksanaan program dan kegiatan tidak hanya berorientasi pada penyerapan anggaran, tetapi juga pada keberhasilan program serta manfaatnya bagi masyarakat,” paparnya.
Wahyu juga menyebut sejumlah prioritas pembangunan yang tetap menjadi perhatian dalam APBD 2027. Di antaranya penanganan bencana, peningkatan kualitas kawasan permukiman, sanitasi, penyediaan air bersih, pembangunan infrastruktur, serta perbaikan jalan.
Koordinasi dengan pemerintah daerah lain juga dinilai penting, khususnya untuk menangani persoalan lintas wilayah yang membutuhkan keterlibatan antar daerah.
Selain persoalan fiskal, Wahyu turut menjawab masukan Fraksi PDI Perjuangan mengenai pentingnya sinkronisasi prioritas pembangunan daerah dengan kebijakan nasional.
Ia menjelaskan bahwa Pemkot Malang telah menyelaraskan dokumen perencanaan pembangunan daerah dengan arah kebijakan nasional melalui sinkronisasi RPJMD dan RPJMN.
Penyelarasan tersebut mencakup peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan dan kesehatan, perlindungan sosial, pembangunan infrastruktur, serta penguatan reformasi birokrasi.
Wahyu menegaskan, perencanaan pembangunan harus disusun secara komprehensif dan tidak berhenti pada pemenuhan aspek administratif.
“Kami telah menyelaraskan prioritas pembangunan daerah dengan kebijakan nasional melalui sinkronisasi dokumen perencanaan pembangunan. Penyusunannya dilakukan secara komprehensif agar program yang direncanakan benar-benar mendukung arah pembangunan nasional sekaligus menjawab kebutuhan masyarakat Kota Malang,” terangnya.
Di akhir penyampaian jawaban, Wahyu mengapresiasi seluruh catatan, kritik, dan saran fraksi-fraksi DPRD. Ia menyatakan pemerintah terbuka terhadap pembahasan lanjutan untuk menyempurnakan RAPBD 2027.
“Kami berharap jawaban yang telah disampaikan dapat memenuhi harapan seluruh fraksi. Apabila masih diperlukan penjelasan tambahan, tentu kami terbuka untuk berdiskusi lebih lanjut. Yang terpenting, pembahasan APBD 2027 dapat menghasilkan kebijakan anggaran yang memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat Kota Malang,” pungkas Wahyu.
