JAKARTA, Sudutkota.id – Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Indonesia mencapai 202.004,30 hektare sepanjang Januari hingga Juli 2026, meningkat sekitar 69 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu.
Anggota Komisi VIII DPR RI, Selly Andriany Gantina mendesak Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) memperkuat pencegahan agar penanganan tidak hanya berfokus pada pemadaman.
“Penanganan karhutla harus dilakukan secara serius, terukur, dan tidak semata-mata berorientasi pada pemadaman setelah api meluas. BNPB perlu memperkuat langkah pencegahan dan kesiapsiagaan sejak dini, terutama di wilayah rawan kekeringan dan kebakaran,” tegas Selly dalam keterangannya, Rabu (21/10/2026).
Selly meminta BNPB memperkuat koordinasi dengan BMKG, pemerintah daerah, dan BPBD untuk menindaklanjuti informasi cuaca, titik panas (hotspot), serta potensi kekeringan. Langkah itu perlu didukung kesiapan personel, peralatan, sumber air, dan keterlibatan masyarakat di wilayah rawan.
Menurutnya, kinerja penanggulangan karhutla harus dinilai dari hasil nyata, termasuk kecepatan respons dan kemampuan menekan luas kebakaran serta dampaknya terhadap masyarakat.
“Dari perspektif Komisi VIII DPR RI, kinerja BNPB harus diukur dari hasil nyata, bukan hanya jumlah operasi yang dilakukan. Indikatornya antara lain kecepatan respons, kesiapan logistik dan peralatan, efektivitas koordinasi pusat dan daerah, serta kemampuan menekan luas kebakaran, korban, dan dampak terhadap masyarakat,” ujarnya.
Dari sisi anggaran, Komisi VIII DPR RI telah menyetujui pagu BNPB Tahun Anggaran 2027 sebesar Rp1,003 triliun dalam rapat kerja pada 1 September 2026. Selly menegaskan, angka tersebut merupakan pagu keseluruhan BNPB, bukan alokasi khusus untuk penanganan karhutla.
Ia mendorong anggaran mitigasi diprioritaskan berdasarkan tingkat risiko dan kebutuhan daerah, terutama wilayah rawan bencana dengan kapasitas fiskal terbatas.
“Anggaran mitigasi perlu diperkuat secara proporsional dan berbasis risiko,” kata Selly. Ia juga meminta ketersediaan logistik dan peralatan dijamin serta kapasitas BPBD, relawan, dan masyarakat ditingkatkan.
Selly menekankan, penggunaan anggaran harus disertai target kinerja dan evaluasi yang jelas. Kenaikan luas karhutla pada Januari hingga Juli 2026 menjadi pengingat bahwa keberhasilan mitigasi perlu diukur dari kemampuan mencegah kebakaran meluas dan melindungi masyarakat.
