JAKARTA, Sudutkota.id – Gempa bumi magnitudo 7,7 yang mengguncang Nusa Tenggara Timur (NTT) tidak hanya menelan korban jiwa, tetapi juga mengancam keberlangsungan pendidikan anak-anak di wilayah terdampak.
Data sementara Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) hingga, Sabtu (15/8/2026) sore, mencatat 47 orang meninggal dunia dan 87 satuan pendidikan dari jenjang SD hingga SMA/SMK mengalami kerusakan.
Ketua Komisi X DPR RI, Hetifah Sjaifudian mendesak pemerintah bergerak cepat. Menurutnya, anak-anak korban gempa tidak boleh dipaksa menunggu sampai sekolah yang rusak selesai direhabilitasi untuk kembali belajar.
“Jangan sampai sekolah rusak membuat anak-anak kehilangan hak belajarnya. Pemerintah harus segera menyiapkan ruang belajar darurat, terutama bagi anak-anak yang berada di pengungsian,” ujar Hetifah dalam rilis yang di terima wartawan Sudutkota.id, Minggu (16/8/2026).
Hetifah menilai respons pemerintah tidak cukup hanya dengan mendata tingkat kerusakan dan merencanakan pembangunan kembali. Pemerintah juga harus memastikan tersedianya ruang kelas sementara, meja-kursi, perangkat pembelajaran, fasilitas pendukung, hingga dukungan psikososial bagi siswa dan guru.
“Kerusakan sekolah harus dipetakan secara menyeluruh, bukan hanya bangunannya. Kondisi sarana pembelajaran, guru, dan peserta didik juga harus masuk dalam pendataan,” katanya.
Ia juga mendorong Kemendikdasmen memiliki skema dan anggaran khusus untuk sekolah darurat di wilayah bencana. Mekanisme tersebut dinilai penting agar bantuan tidak tersandera proses penganggaran yang panjang ketika kebutuhan pendidikan bersifat mendesak.
“Jangan hanya membangun kembali gedung sekolah. Perangkat pembelajaran dan kebutuhan siswa juga harus dipastikan tersedia,” tegasnya.
Hetifah turut meminta pemerintah memperbaiki akurasi data kerusakan pendidikan di NTT. Jumlah sekolah yang rusak, tingkat kerusakan, siswa dan guru terdampak, hingga kebutuhan rehabilitasi harus diverifikasi secara berkala agar anggaran pemulihan tidak salah sasaran.
Komisi X DPR RI, kata Hetifah, akan mengawal proses pemulihan tersebut. Ia menegaskan, keselamatan korban memang menjadi prioritas dalam situasi darurat, tetapi pendidikan anak tidak boleh ikut menjadi korban berkepanjangan.
“Negara harus hadir memastikan anak-anak tetap dapat belajar dalam kondisi yang aman, layak, dan bermartabat,” pungkasnya.
