Sudutkota.id – Anggota Komisi VIII DPR RI, Selly Andriany Gantina meminta pembahasan usulan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) 1448 H/2027 M tidak dilakukan secara terburu-buru.
Menurutnya, Panitia Kerja (Panja) Komisi VIII DPR RI harus mengkaji seluruh komponen biaya secara mendalam agar kebijakan yang dihasilkan tidak hanya meringankan jemaah yang berangkat, tetapi juga melindungi hak jutaan calon jemaah dalam daftar tunggu.
Hal itu disampaikan Selly dalam rapat kerja Komisi VIII DPR RI bersama Menteri Haji dan Umrah RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (7/7/2026), yang membahas evaluasi penyelenggaraan haji 1447 H/2026 M sekaligus usulan awal BPIH 2027.
Selly mengingatkan agar paparan pemerintah tidak langsung dijadikan dasar pengambilan keputusan tanpa pembahasan yang komprehensif.
“Apa yang disampaikan oleh Kementerian Haji jangan sampai menjadi salah telahan oleh Komisi VIII. Kita harus membahasnya secara utuh agar keputusan yang diambil benar-benar berpihak kepada kepentingan jemaah,” kata Selly.
Ia menilai pembahasan BPIH harus melihat keberlanjutan dana haji dalam jangka panjang, bukan sekadar mencari angka biaya yang rendah untuk satu musim haji.
Menurut Selly, isu paling krusial terletak pada penggunaan nilai manfaat dana haji yang selama ini lebih banyak dimanfaatkan untuk menekan biaya jemaah yang berangkat pada tahun berjalan.
“Nilai manfaat itu kan sebetulnya harus dipergunakan untuk jemaah yang waiting list, bukan untuk jemaah yang akan berangkat. Tetapi kenapa porsinya hari ini justru lebih banyak dipergunakan untuk jemaah yang akan berangkat,” tegasnya.
Ia menilai skema tersebut perlu dievaluasi agar tidak menimbulkan ketimpangan antargenerasi jemaah.
“Ini yang harus kita hitung secara cermat. Jangan sampai kita membantu jemaah yang berangkat hari ini, tetapi justru mengurangi hak calon jemaah yang masih menunggu antrean bertahun-tahun,” ujarnya.
Meski memberikan sejumlah catatan kritis, Selly tetap mengapresiasi penyelenggaraan ibadah haji tahun 1447 H/2026 M. Ia menilai pelaksanaan haji secara umum berjalan baik, terutama mengingat Kementerian Haji dan Umrah baru pertama kali menjalankan tugasnya sebagai kementerian baru.
“Saya juga mengapresiasi penyelenggaraan haji 1447 Hijriah kemarin yang sudah berjalan dengan sangat baik. Meskipun ada beberapa catatan, sebagai kementerian baru yang baru saja lahir, ini merupakan terobosan yang sangat baik,” katanya.
Karena itu, Selly berharap Panja Komisi VIII DPR RI membedah seluruh komponen BPIH secara menyeluruh, mulai dari struktur biaya, pemanfaatan nilai manfaat, hingga proyeksi keberlanjutan dana haji.
“Panja harus menjadi ruang untuk memastikan formulasi BPIH benar-benar adil, berkelanjutan, dan tidak merugikan jemaah yang akan datang,” tuturnya.
