Sudutkota.id – Wacana pemerintah yang terus menitikberatkan penambahan jumlah dokter dinilai belum menyentuh akar persoalan layanan kesehatan di Indonesia.
Anggota Komisi IX DPR RI, Netty Prasetiyani Aher menegaskan, masalah utama yang dihadapi masyarakat bukan semata kekurangan dokter, melainkan distribusi tenaga kesehatan yang timpang sehingga akses layanan masih bergantung pada lokasi tempat tinggal.
Menurut Netty, selama perhatian pemerintah tersedot pada upaya menambah jumlah dokter, ketimpangan pelayanan antara kota besar dan daerah terpencil justru belum terpecahkan.
“Selama ini pembahasan sering berfokus pada kurangnya jumlah dokter. Padahal persoalan yang paling dirasakan masyarakat adalah distribusi tenaga kesehatan yang belum merata. Masih banyak daerah yang kesulitan mendapatkan layanan dokter, sementara di kota-kota besar justru terjadi penumpukan tenaga medis,” kata Netty, Selasa (7/7/2026).
Pernyataan tersebut menjadi kritik terhadap arah kebijakan kesehatan nasional yang dinilai masih berorientasi pada kuantitas tenaga medis tanpa dibarengi tata kelola distribusi yang efektif. Akibatnya, masyarakat di wilayah terpencil masih menghadapi keterbatasan akses layanan dasar, meski jumlah lulusan dokter terus bertambah setiap tahun.
Politisi Fraksi PKS itu menilai pemerintah harus menyusun perencanaan tenaga kesehatan berdasarkan kebutuhan riil setiap daerah, bukan sekadar menghitung kebutuhan secara nasional. Menurutnya, pemetaan harus mempertimbangkan jumlah penduduk, karakteristik geografis, beban penyakit, hingga kesiapan fasilitas pelayanan kesehatan.
“Perencanaan tenaga kesehatan harus berbasis kebutuhan nyata di lapangan. Penempatan dokter tidak cukup hanya mengandalkan penugasan, tetapi juga harus didukung insentif yang memadai, jenjang karier yang jelas, fasilitas kerja yang layak, serta dukungan bagi kehidupan sosial tenaga kesehatan di daerah,” tegas legislator dari Dapil Jawa Barat VIII tersebut.
Netty juga mengingatkan bahwa pemerataan pelayanan kesehatan tidak cukup dilakukan melalui distribusi dokter. Pembangunan rumah sakit dan pengadaan alat kesehatan, katanya, harus dilakukan berdasarkan kajian kebutuhan agar tidak kembali menumpuk di wilayah yang sudah memiliki fasilitas lengkap, sementara daerah lain tetap tertinggal.
Di tengah pesatnya perkembangan teknologi, Netty menyambut penggunaan kecerdasan buatan (AI) dalam pelayanan kesehatan. Namun, ia mengingatkan agar pemerintah tidak menjadikan AI sebagai solusi instan yang menggeser peran tenaga medis.
“AI dapat membantu proses skrining, analisis data kesehatan, pembacaan hasil pemeriksaan penunjang, hingga mempercepat administrasi pelayanan. Namun keputusan klinis tetap harus berada di tangan dokter karena pelayanan kesehatan membutuhkan penilaian profesional, komunikasi dengan pasien, serta pertimbangan etik yang tidak dapat digantikan oleh teknologi,” terangnya.
Selain itu, Netty menilai strategi pembiayaan kesehatan juga perlu bergeser. Ia meminta pemerintah memperbesar investasi pada upaya promotif dan preventif, mulai dari deteksi dini penyakit, penguatan layanan kesehatan primer, pengendalian penyakit kronis, hingga pelayanan bagi kelompok lanjut usia.
Ia turut menekankan pentingnya audit medis sebagai mekanisme evaluasi untuk meningkatkan mutu pelayanan sekaligus memberikan kepastian hukum bagi tenaga kesehatan yang telah bekerja sesuai standar profesi.
“Dengan tata kelola yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada keselamatan pasien, kepercayaan masyarakat terhadap sistem kesehatan akan semakin kuat,” tutupnya.
Netty juga menegaskan bahwa cita-cita mewujudkan sistem kesehatan yang berkualitas dan berkeadilan tidak akan tercapai hanya dengan menambah jumlah dokter.
Tanpa pembenahan distribusi tenaga kesehatan, pemerataan fasilitas, serta tata kelola yang lebih baik, kesenjangan layanan kesehatan antar daerah akan tetap menjadi pekerjaan rumah pemerintah.
