Sudutkota.id – Ketua Komisi X DPR RI, Hetifah Sjaifudian, menilai tantangan terbesar dalam pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 bukan semata soal menjangkau responden, melainkan membangun kepercayaan publik di tengah maraknya disinformasi.
Menurutnya, informasi keliru yang beredar, terutama di media sosial, berpotensi menghambat kualitas data yang menjadi fondasi penyusunan kebijakan ekonomi nasional.
“Masih ada disinformasi terkait bagaimana dampak sensus yang mungkin tidak sepenuhnya benar di media-media, termasuk media sosial, yang perlu diluruskan,” kata Hetifah di Padang, Sumatera Barat, Sabtu (4/7/2026).
Pernyataan itu menunjukkan bahwa tantangan Sensus Ekonomi kini tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga menyangkut komunikasi publik. Di tengah derasnya arus informasi digital, kesalahan persepsi dapat memengaruhi kesediaan masyarakat memberikan data secara lengkap dan jujur.
Hetifah mengatakan strategi komunikasi pemerintah dan Badan Pusat Statistik (BPS) harus mampu menjawab berbagai kekhawatiran pelaku usaha maupun masyarakat. Salah satu isu yang masih berkembang adalah anggapan bahwa data sensus akan digunakan sebagai dasar penetapan pajak atau memicu konsekuensi administratif lainnya.
Padahal, menurut dia, tujuan utama sensus adalah menghasilkan basis data ekonomi yang akurat sehingga pemerintah dapat menyusun kebijakan yang lebih tepat sasaran.
“Masih ada yang menganggap sensus ekonomi akan memengaruhi nilai pajak yang harus mereka bayar atau hal lain yang mereka khawatirkan. Ini yang perlu disosialisasikan lebih gencar agar masyarakat memahami bahwa sensus justru bertujuan menghasilkan kebijakan yang lebih baik bagi para pelaku ekonomi,” ujarnya.
Ia menilai keberhasilan sensus sangat bergantung pada tingkat kepercayaan responden. Semakin tinggi kepercayaan masyarakat terhadap proses pendataan, semakin besar peluang BPS memperoleh gambaran riil kondisi ekonomi Indonesia.
Karena itu, Hetifah meminta pemerintah tidak hanya memperluas sosialisasi, tetapi juga memperbaiki metode komunikasi agar sesuai dengan karakteristik masyarakat dan pelaku usaha di berbagai daerah.
“Nah oleh sebab itu mungkin kita juga perlu memberikan informasi yang lebih luas, yang lebih tepat, yang lebih mengena dengan metode pemberian informasi yang juga lebih tepat sasaran kepada para pelaku ekonomi supaya mereka bisa menjadi pemberi informasi yang baik dan juga tidak khawatir atau ragu-ragu lagi,” pungkasnya.
Di sisi lain, peringatan Hetifah menjadi sinyal bahwa pemerintah menghadapi tantangan baru dalam pelaksanaan program statistik nasional. Jika disinformasi tidak segera direspons secara sistematis, kualitas data sensus berpotensi terdampak, padahal data tersebut menjadi acuan utama dalam perencanaan pembangunan, pengambilan keputusan fiskal, hingga penyusunan kebijakan ekonomi jangka panjang.
Menutup keterangannya, Hetifah mengapresiasi jajaran BPS dan petugas lapangan yang tetap menjalankan pendataan secara profesional di tengah meningkatnya tantangan tersebut. Ia berharap hasil Sensus Ekonomi 2026 mampu menghadirkan data yang akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai dasar pembangunan ekonomi Indonesia.
