Sudutkota.id – Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengungkapkan DPR RI bersama pemerintah mulai mematangkan rencana induk rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di Sumatra, dengan total anggaran mencapai Rp100,1 triliun hingga 2028.
Besarnya nilai anggaran itu disebut telah mendapat persetujuan pemerintah dan akan difokuskan untuk membangun kembali infrastruktur vital hingga hunian tetap bagi masyarakat terdampak.
Pernyataan tersebut disampaikan Dasco usai memimpin Rapat Koordinasi Satgas Pemulihan Pascabencana Sumatra di Gedung Nusantara IV DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (25/05).
Dalam rapat itu, DPR dan pemerintah menegaskan komitmen mempercepat pemulihan kawasan terdampak bencana yang selama ini dinilai berjalan lambat di sejumlah wilayah.
“Rencana induk rehabilitasi dan rekonstruksi sudah disetujui dan anggarannya juga telah mendapat persetujuan pemerintah,” kata Dasco dalam konferensi pers.
Politikus Partai Gerindra itu menegaskan koordinasi lintas kementerian dilakukan, agar program rehabilitasi tidak kembali tersendat oleh persoalan birokrasi dan tumpang tindih kewenangan.
Menurutnya, pelaksanaan teknis nantinya akan dikendalikan Satgas Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pemerintah yang dipimpin Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian.
Dasco yang juga menjabat Koordinator Politik dan Keamanan DPR RI menyebut sinkronisasi diperlukan agar seluruh kementerian dan lembaga bergerak dalam satu arah. Sebab, pengalaman penanganan bencana sebelumnya menunjukkan proses rehabilitasi sering kali tersendat akibat lemahnya koordinasi antarlembaga.
Dalam rapat itu, Tito merinci anggaran Rp100,1 triliun akan dibagi dalam tiga tahap. Pada 2026 pemerintah mengalokasikan Rp38,9 triliun dengan fokus pembangunan infrastruktur prioritas, sekolah, dan hunian. Kemudian Rp32,9 triliun pada 2027 dan Rp28,2 triliun pada 2028.
Porsi terbesar anggaran diberikan kepada Kementerian Pekerjaan Umum sebesar Rp69 triliun untuk pembangunan dan perbaikan jalan, jembatan, serta sungai di wilayah terdampak. Sementara Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman memperoleh Rp7,4 triliun guna mempercepat pembangunan hunian tetap.
“Target kami untuk hunian tetap paling lambat selesai pada 2027. Kami harapkan masyarakat tidak terlalu lama berada di hunian sementara,” pungkas Tito
