Sudutkota.id – Di tengah target pertumbuhan ekonomi yang ambisius, Anggota Komisi XI DPR RI, Kamrussamad mengingatkan pemerintah bahwa keberhasilan ekonomi nasional tidak cukup ditopang oleh narasi optimisme.
Menurutnya, pertumbuhan hanya akan tercapai jika kebijakan politik dan ekonomi dijalankan secara selaras serta mampu menghasilkan penerimaan negara yang lebih besar dan berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat.
Dalam diskusi Dialektika Demokrasi bertajuk “Peran DPR dalam Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Nasional” di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (9/7/2026), Kamrussamad menilai pemerintah telah mengambil sejumlah langkah untuk memperkuat kedaulatan ekonomi nasional, mulai dari penataan sektor hulu, pengawasan ekspor, hingga kebijakan penempatan devisa hasil ekspor (DHE) di perbankan nasional.
Menurut dia, kebijakan tersebut berpotensi memperkuat cadangan devisa sekaligus meningkatkan manfaat ekonomi yang diperoleh negara.
“Kalau bauran kebijakan politik dan ekonomi ini berjalan dengan baik, maka pertumbuhan ekonomi akan semakin terdorong,” ujar Kamrussamad.
Namun, Kamrussamad menegaskan peningkatan penerimaan negara tidak akan berarti apabila kualitas belanja pemerintah masih belum optimal. Ia menilai APBN harus diarahkan pada program-program produktif, terutama pembangunan infrastruktur yang mampu menopang hilirisasi industri, memperkuat daya saing, serta menarik investasi ke berbagai daerah.
Ia juga menyoroti kebijakan efisiensi anggaran yang tengah dijalankan pemerintah. Menurutnya, efisiensi seharusnya tidak dimaknai sebagai sekadar pemangkasan anggaran, melainkan mengalihkan belanja yang kurang produktif menuju program yang memiliki dampak ekonomi lebih besar bagi masyarakat.
“Kita mendorong pemerintah untuk terus meningkatkan kualitas belanja APBN kita,” katanya.
Selain memperbaiki kualitas belanja negara, Kamrussamad menilai akses pembiayaan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) masih menjadi pekerjaan rumah yang harus diselesaikan. Ia meminta sektor perbankan mempercepat penyaluran kredit agar UMKM memiliki ruang lebih besar untuk berkembang dan menjadi motor penggerak ekonomi nasional.
Di sisi lain, ia mengingatkan pemerintah daerah agar tidak bergantung sepenuhnya pada transfer dari pemerintah pusat. Menurutnya, daerah harus mampu membangun kemandirian fiskal melalui berbagai inovasi sehingga pembangunan ekonomi dapat berjalan lebih cepat dan berkelanjutan.
Kamrussamad juga meminta pemerintah daerah tetap konsisten menjalankan agenda pembangunan yang telah dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Ia menilai keberhasilan pembangunan nasional pada akhirnya ditentukan oleh kemampuan setiap daerah dalam menciptakan pertumbuhan ekonomi yang inklusif.
“Daerah harus tetap optimistis meningkatkan akselerasi pembangunan ekonomi melalui inovasi fiskal serta memperkuat kemandirian fiskalnya supaya terus tumbuh dan berkembang,” pungkasnya.
