JAKARTA, Sudutkota.id – Rencana pemerintah mengalokasikan insentif fiskal sebesar Rp1 triliun bagi kepala daerah yang dinilai progresif mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG) menuai pertanyaan.
Anggota Komisi IX DPR RI, Irma Suryani Chaniago, meminta pemerintah menjelaskan urgensi, sumber pendanaan, serta indikator pemberian insentif tersebut di tengah kebijakan efisiensi belanja negara.
Menurut Irma, dukungan kepala daerah terhadap program pemerintah pusat merupakan bagian dari tanggung jawab pemerintahan. Karena itu, Kemendagri seharusnya lebih mendorong daerah meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan mengelola APBD secara efektif agar tidak terus bergantung pada pemerintah pusat.
“Seharusnya Mendagri mendorong kepala-kepala daerah agar mampu meningkatkan PAD, sehingga daerah bisa membiayai dirinya sendiri dan tidak sepenuhnya bergantung pada pemerintah pusat. Itu baru bisa dianggap berprestasi,” tegas Irma dalam keterangan tertulis, Jum’at (30/10/2026).
Ia juga mempertanyakan alasan pemberian insentif tambahan, mengingat pelaksanaan MBG sendiri berpotensi menggerakkan ekonomi daerah melalui penyerapan tenaga kerja, keterlibatan relawan, serta aktivitas ekonomi masyarakat. Pemerintah dinilai perlu mengukur manfaat tersebut sebelum menetapkan tambahan penghargaan dari anggaran negara.
Persoalan lain yang disoroti Irma adalah pengawasan keamanan pangan dalam pelaksanaan MBG. Ia menilai BPOM semestinya mendapat peran lebih besar karena memiliki kewenangan dan kapasitas di bidang pengawasan pangan, sehingga kualitas serta kelayakan makanan yang dibagikan kepada masyarakat dapat dipertanggungjawabkan.
“Standar keamanan pangan seharusnya dilakukan oleh BPOM yang memang menjadi leading sector di bidang tersebut. Mengapa anggarannya tidak diberikan kepada BPOM saja agar penggunaannya bisa dipertanggungjawabkan?” ujar Irma.
Selain pengawasan, Irma mengingatkan kemampuan APBN menopang insentif tersebut perlu dihitung secara cermat. Kapasitas fiskal setiap daerah tidak sama, bahkan sejumlah kabupaten dan kota memiliki APBD di bawah Rp1 triliun. Kondisi ini menuntut pemerintah menetapkan sasaran dan indikator pemberian insentif secara transparan.
Lebih jauh, Irma meminta pemerintah memastikan MBG benar-benar berorientasi pada perbaikan status gizi dan penurunan stunting. Menurutnya, pemenuhan gizi tidak cukup hanya melalui pembagian makanan, tetapi perlu didukung intervensi kesehatan lain, termasuk pemenuhan vitamin dan akses air bersih.
