JAKARTA, Sudutkota.id – Kegiatan studi referensi Dharma Wanita Persatuan (DWP) Tulungagung ke Wonosobo memunculkan pertanyaan tentang manfaat kegiatan organisasi pendamping ASN ketika pemerintah daerah dituntut berhemat.
Anggota Komisi II DPR RI, Muhammad Khozin meminta penggunaan anggaran dan hasil kegiatan dijelaskan secara terbuka, terutama jika terdapat pembiayaan dari APBD.
Khozin menilai kegiatan seremoni yang tidak mendesak dan tidak berdampak langsung bagi masyarakat perlu dievaluasi. Menurutnya, efisiensi anggaran harus diikuti peninjauan terhadap kegiatan pemerintah daerah yang manfaatnya belum jelas.
“Saya kembali mengingatkan di tengah intruksi Presiden Prabowo untuk melakukan efisiensi anggaran, kegiatan seremoni nonsubstansial di lingkungan Pemda seharusnya dihapus. Apalagi kegiatannya tidak memiliki urgensi,” kata Khozin di Jakarta, Kamis (29/10/2026).
Berdasarkan unggahan akun dwp_kab.tulungagung, rombongan menjalani kegiatan pada 19–21 Oktober 2026. Agenda hari pertama mencakup kunjungan ke Pintu Langit, Kawah Sikidang menggunakan jeep, Telaga Menjer, serta gala dinner di Dipayana Cafe.
Khozin membandingkan kegiatan tersebut dengan kebutuhan daerah yang, menurutnya, masih mendesak, termasuk pembangunan dan pembayaran tenaga kerja. Ia juga mempertanyakan kegiatan serupa yang disebut berlangsung setiap tahun, sementara pemerintah daerah menghadapi tekanan anggaran.
“Daerah banyak yang mengalami kesulitan anggaran karena efisiensi. Pemangkasan TKD berdampak pada pembangunan daerah, bahkan Pemda kesulitan membayar SDM. Tapi di satu sisi, kegiatan seremoni bersifat hiburan jalan terus,” tutur anggota DPR dari daerah pemilihan Jawa Timur IV tersebut.
Khozin juga mempertanyakan manfaat studi referensi yang disebut Plt. Bupati Tulungagung Ahmad Baharudin sebagai agenda tahunan untuk memperkuat komunikasi antar-DWP. Ia meminta Pemkab menjelaskan hasil kegiatan sekaligus memastikan sumber pembiayaannya, terlebih terdapat pernyataan bahwa sebagian agenda wisata menggunakan iuran pribadi.
“Walau Pemkab menyatakan bagian pelesiran DWP Tulungagung ke Wonosobo menggunakan dana iuran pribadi, setiap kegiatan dalam agenda tersebut perlu diperiksa bersama dokumen pertanggungjawabannya,” tegasnya.
Khozin mendorong Kemendagri dan inspektorat daerah menelaah kegiatan tersebut sesuai kewenangan masing-masing. Keterbukaan rincian biaya, sumber dana, dan hasil kegiatan diperlukan agar publik dapat menilai apakah penggunaan anggaran telah sesuai aturan serta apakah kegiatan itu memberi manfaat yang sepadan bagi masyarakat.
