JAKARTA, Sudutkota.id – Upaya pengendalian kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Indonesia menunjukkan perkembangan positif. Hingga Selasa (27/10/2026) malam, enam provinsi prioritas tercatat nihil titik panas (hotspot) dengan tingkat kepercayaan tinggi.
Meski demikian, pemerintah masih mengintensifkan pemadaman, pembasahan lahan gambut, dan patroli udara untuk mengantisipasi munculnya kembali titik api.
Data Sistem Pemantauan Karhutla (SiPongi) Kementerian Kehutanan mencatat 79 hotspot dengan tingkat kepercayaan tinggi di Indonesia hingga pukul 21.00 WIB. Jumlah tersebut turun 14 titik dibandingkan sehari sebelumnya yang mencapai 93 titik.
Enam provinsi yang mencatat nihil hotspot adalah Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Sumatera Selatan, Jambi, dan Riau. Sehari sebelumnya, wilayah-wilayah tersebut masih mencatat total 10 titik panas.
Penurunan ini menjadi indikasi positif dalam pengendalian karhutla. Namun, kondisi tersebut belum menjamin seluruh wilayah telah terbebas dari kebakaran, terutama di kawasan gambut yang menyimpan potensi bara api di bawah permukaan tanah.
Kementerian Kehutanan menegaskan bahwa hotspot merupakan indikasi anomali suhu permukaan yang terdeteksi melalui satelit NASA Terra/Aqua, SNPP, dan NOAA-20. Karena itu, hasil pemantauan satelit tetap harus dikonfirmasi melalui pemeriksaan langsung di lapangan.
Sejumlah wilayah di Jambi, Sumatera Selatan, dan Kalimantan Tengah masih membutuhkan penanganan lanjutan meskipun jumlah hotspot mengalami penurunan.
Di Provinsi Jambi, kebakaran di sejumlah lokasi di Kabupaten Tanjung Jabung Timur, termasuk Sungai Cemara, Simpang Datuk, dan Labuhan Pering, telah berhasil dipadamkan. Akan tetapi, petugas masih menemukan kepulan asap dan bara sehingga pembasahan serta penyisiran tetap dilakukan.
Sementara itu, kebakaran di Desa Putak, Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan, telah dinyatakan padam. Api di Pulau Geronggang, Kabupaten Ogan Komering Ilir, juga berhasil dikendalikan dengan bantuan hujan.
Meski begitu, operasi pemadaman masih berlanjut di Tanjung Batu dan Talang Rimba, Kabupaten Ogan Komering Ilir, serta kawasan Suaka Margasatwa Padang Sugihan, Kabupaten Banyuasin. Akses menuju sejumlah titik api yang sulit dijangkau menjadi salah satu tantangan penanganan di lapangan.
Di Kalimantan Tengah, petugas masih melakukan penanganan di kawasan Taman Nasional Sebangau, termasuk Sungai Koran dan kawasan Tjilik Riwut Kilometer 32, Palangka Raya.
Kedua lokasi tersebut berada di kawasan lahan gambut yang memerlukan penanganan ekstra. Sementara itu, kebakaran di beberapa lokasi di Kalampangan dan Sabaru telah berhasil dipadamkan.
Kondisi ini menunjukkan bahwa penurunan titik panas perlu diikuti dengan upaya memastikan seluruh sumber api benar-benar padam.
Lahan gambut menjadi salah satu fokus utama dalam operasi pengendalian karhutla. Api yang menjalar di bawah permukaan tanah dapat bertahan meskipun kobaran di permukaan sudah tidak terlihat.
Untuk mengantisipasi kebakaran berulang, petugas melakukan pembasahan, penyisiran bara, pemadaman sisa api atau mopping up, serta pendinginan di kawasan terdampak.
Langkah tersebut bertujuan memastikan tidak ada sumber api yang tertinggal dan mencegah kebakaran kembali meluas ketika kondisi lahan mengering.
Kementerian Kehutanan juga mengoptimalkan koordinasi dengan berbagai unsur, mulai dari Manggala Agni, BNPB, TNI, Polri, BMKG, BPBD, pemerintah daerah, Masyarakat Peduli Api, dunia usaha, hingga relawan.
Kegiatan di lapangan mencakup patroli, verifikasi titik panas, pemadaman langsung, penyekatan penjalaran api, serta pemantauan kawasan yang berpotensi mengalami kebakaran berulang.
Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni kembali mengunjungi Jambi pada Selasa (27/10/2026) untuk meninjau perkembangan penanganan karhutla bersama Gubernur Jambi Al Haris dan unsur terkait.
Dalam kunjungan tersebut, Raja Juli menyampaikan bahwa kondisi karhutla di Jambi telah membaik dibandingkan beberapa pekan sebelumnya. Namun, ia menegaskan bahwa upaya pengendalian tidak boleh mengendur.
Pemerintah mendorong optimalisasi pembasahan lahan dengan memanfaatkan potensi hujan hingga awal November. Persiapan patroli skala besar juga dilakukan untuk mengantisipasi kemunculan kembali titik api.
Dukungan anggaran turut diberikan melalui Bantuan Presiden senilai Rp125 miliar untuk penanganan karhutla di Jambi.
Bantuan tersebut disalurkan dalam dua tahap, yakni Rp85 miliar pada tahap pertama dan Rp40 miliar pada tahap kedua. Dana itu ditujukan untuk memperkuat operasi pengendalian kebakaran di tingkat provinsi dan kabupaten.
Pemerintah menekankan bahwa keberhasilan penanganan tidak cukup diukur dari berkurangnya titik panas yang terdeteksi satelit. Kondisi faktual di lapangan, termasuk keberadaan bara api dan potensi kebakaran susulan, tetap menjadi perhatian utama.
Untuk memperkuat operasi pemadaman, pemerintah menyiagakan 61 armada udara yang terdiri atas 24 pesawat dan 37 helikopter.
Sebanyak 24 pesawat digunakan untuk mendukung patroli, operasi modifikasi cuaca, serta dukungan udara lainnya. Sementara itu, 37 helikopter dikerahkan untuk membantu pemadaman melalui operasi water bombing atau pengeboman air.
Dukungan udara tersebut melengkapi operasi darat yang dilakukan petugas di berbagai wilayah terdampak. Kombinasi kedua pendekatan ini diharapkan mampu mempercepat pemadaman, menjangkau lokasi yang sulit diakses, serta mengurangi risiko penjalaran api.
Selain pemadaman, patroli udara dan darat juga berperan penting dalam mengidentifikasi potensi kebakaran sejak dini. Dengan demikian, penanganan dapat dilakukan sebelum api meluas dan menimbulkan dampak yang lebih besar.
Di tengah penurunan hotspot, Kementerian Kehutanan mengingatkan masyarakat dan pelaku usaha agar tidak membuka maupun membersihkan lahan dengan cara membakar.
Partisipasi masyarakat dinilai penting untuk menjaga kondisi yang mulai membaik. Warga yang menemukan kepulan asap, titik api, atau aktivitas pembakaran diminta segera melaporkannya kepada petugas agar dapat ditangani sedini mungkin.
Laporan dapat disampaikan melalui Posko Karhutla Kementerian Kehutanan di nomor telepon 021-5704618 atau WhatsApp +62 8131-00-35000.
Pemerintah berharap penurunan titik panas dapat terus dipertahankan melalui pemadaman menyeluruh, pengawasan kawasan rawan, dan keterlibatan aktif masyarakat.
