JAKARTA, Sudutkota.id – Persoalan yang muncul di sejumlah lembaga pemasyarakatan (lapas) dinilai tidak cukup diselesaikan dengan memeriksa satu bangunan atau satu kasus.
Anggota Komisi XIII DPR RI, Yan Permanas mendorong audit menyeluruh, mulai dari kondisi fisik lapas hingga personel yang menjalankan pengawasan di dalamnya.
Dorongan itu muncul setelah adanya berbagai laporan mengenai dugaan fasilitas khusus bagi warga binaan yang mampu memberikan bayaran atau kontribusi tertentu. Menurut Yan, persoalan tersebut perlu dilihat sebagai bagian dari masalah tata kelola yang lebih luas, termasuk dugaan adanya bangunan maupun pelayanan yang berbeda bagi warga binaan tertentu.
“Memang sudah, di beberapa lapangan sudah banyak laporan dan masalah kalau ada bangunan-bangunan khusus yang mengupayakan bayaran khusus juga kepada tahanan-tahanan yang berbeda,” kata Yan kepada awak media, Senin (28/9/2026).
Ia menilai persoalan tersebut tidak berhenti pada fasilitas. Laporan mengenai dugaan tempat produksi narkoba di dalam lapas, menurutnya, menunjukkan bahwa pengawasan harus diperiksa lebih jauh agar persoalan serupa tidak terus berulang.
Karena itu, Yan menyebut ada tiga hal yang perlu segera dibenahi, yakni audit fisik, audit personel, serta standardisasi pengawasan dan pengelolaan lapas di seluruh Indonesia. Langkah tersebut dinilai penting untuk mengetahui apakah persoalan hanya muncul pada fasilitas tertentu atau berkaitan dengan sistem yang lebih luas.
“Pertama adalah yang dilakukan audit fisik, kemudian yang kedua audit personelnya, kemudian standardisasi pengawasan dan pengelolaan lapas-lapas di seluruh Indonesia,” ujarnya.
Pembenahan juga diarahkan pada internal kementerian, termasuk penempatan pejabat yang bertugas di lapas serta kondisi bangunan. Yan mendorong adanya komitmen bersama dari menteri, jajaran direktorat jenderal, pejabat eselon hingga petugas operasional agar reformasi berjalan sebagai satu sistem.
“Supaya mereka ini sudah kerja sebagai sebuah tim yang solid dalam mendukung langkah-langkah reformasi di internal lapas,” kata Yan.
Ia menegaskan pembenahan diperlukan agar persoalan serupa tidak terus muncul dan menjadi pola yang berulang di lapas-lapas di Indonesia.
