JAKARTA, Sudutkota.id – Kepastian bahan baku dan tingginya biaya operasional masih menjadi persoalan yang perlu dijawab pemerintah untuk menjaga daya saing industri nasional.
Anggota Komisi VII DPR RI, Novita Hardini menilai kebijakan industri harus mampu menjamin kebutuhan produksi tanpa mengabaikan lingkungan dan kepentingan masyarakat.
Persoalan tersebut disampaikan Novita saat kunjungan kerja spesifik Komisi VII DPR RI ke PT Multimas Nabati Asahan di Kawasan Industri Terpadu Wilmar, Kabupaten Serang, Banten, Rabu (23/9/2026). Dalam kunjungan itu, ia menyoroti kebutuhan bahan baku, pengawasan lingkungan, penguatan ekonomi daerah, hingga kebijakan ekspor.
Menurut Novita, kebutuhan bahan baku seperti minyak sawit mentah (CPO) perlu diikuti kepastian pasokan dan skema pengadaan yang efisien. Pemerintah juga perlu memastikan sumber bahan baku dari dalam negeri mampu menopang kebutuhan industri secara berkelanjutan dengan biaya yang kompetitif.
Di sisi lain, pertumbuhan industri tidak boleh mengorbankan lingkungan. Novita meminta pengawasan terhadap potensi pencemaran dilakukan sejak awal, termasuk melalui koordinasi pemerintah daerah dan pelaku industri.
“Industri harus tumbuh, tetapi pertumbuhan itu tidak boleh dibayar dengan kerusakan lingkungan. Pengawasan harus berjalan sejak awal, bukan baru bergerak setelah muncul persoalan pencemaran,” tegasnya.
Tekanan terhadap industri juga datang dari kelangkaan pasokan dan biaya operasional yang tinggi. Novita meminta Kementerian Perindustrian menyiapkan langkah konkret untuk menjaga kelancaran bahan baku, transportasi, dan efisiensi biaya produksi agar industri nasional tetap kompetitif.
“Jangan sampai biaya operasional yang terus meningkat membuat industri nasional kehilangan daya saing. Negara harus hadir memberikan kepastian bahan baku, efisiensi biaya, dan kebijakan yang menjaga industri tetap produktif,” ujarnya.
Dalam kebijakan ekspor, Novita meminta pemerintah memberikan gambaran yang jelas mengenai potensi ekspor, volume produk yang dapat diserap pasar internasional, serta arah kebijakannya. Menurutnya, informasi tersebut diperlukan agar kebijakan ekspor dapat dinilai dari sisi kepentingan nasional dan daya saing industri.
Novita menegaskan seluruh masukan dari pelaku industri akan menjadi bagian dari fungsi pengawasan DPR.
“Industri harus tetap tumbuh, ekspor harus meningkat, ekonomi daerah harus bergerak, tetapi lingkungan dan kepentingan masyarakat juga harus terlindungi. Titik keseimbangannya harus ditemukan melalui kebijakan yang berbasis data dan kebutuhan nyata industri,” pungkasnya.
