BLORA, Sudutkota.id – Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Karangjati yang berada di bawah Yayasan Kemala Bhayangkari hingga kini belum kembali beroperasi.
Kondisi tersebut disebut berkaitan dengan bantuan pemerintah (Banper) atau top up dari Badan Gizi Nasional (BGN) yang masih belum diterima.
PIC SPPG Blora, AKP Nur Dwi Edie Wahyudiyanto, mengatakan pihaknya masih menunggu pencairan Banper tersebut. Ia mengaku belum mengetahui secara pasti penyebab bantuan belum turun karena proses tersebut berada di kewenangan BGN.
“Untuk SPPG Karangjati dari Yayasan Kemala Bhayangkari sebenarnya menunggu Banper atau top up dari BGN dan sampai sekarang masih belum. Untuk penyebabnya apa, belum tahu karena Banper dari BGN,” kata Nur Dwi Edie, Jumat (25/9/2026).
Menurutnya, pihaknya telah berkoordinasi dengan koordinator kecamatan (Korcam) agar sementara waktu distribusi makanan bergizi bagi penerima manfaat yang sebelumnya dialokasikan ke SPPG Karangjati dapat dikembalikan ke SPPG semula.
“Untuk sementara dikembalikan ke SPPG semula. Kalau ada yang belum dialihkan, akan saya koordinasikan kembali agar semua murid dapat MBG,” ujarnya.
Ia memastikan komitmen penyelenggaraan MBG tetap berjalan. Apabila Banper atau top up dari BGN telah diterima, SPPG Karangjati disebut siap kembali beroperasi.
“Kita tetap komitmen. Sepanjang nanti Banpernya sudah turun atau sudah di-top up untuk SPPG Karangjati, kita akan langsung ready. Kepala SPPG-nya juga sudah siap semua,” jelasnya.
Nur Dwi Edie menjelaskan, SPPG Karangjati sebelumnya sempat berjalan. Namun, operasional kemudian terkendala pada periode adanya pergantian pimpinan BGN di tingkat pusat.
“SPPG Karangjati dulu sempat berjalan. Ketika terjadi masalah di Jakarta terkait pergantian kepala BGN, mungkin ada kendala seperti penataan untuk top up saat itu yang di-top up adalah yang sudah operasional,” ungkapnya.
Lebih lanjut, Nur Dwi Edie menyampaikan terdapat enam SPPG yang berada dalam cakupan pengelolaan pihaknya, yakni SPPG Braboan, Jati, Tunjungan, Polres 1, Jepon, dan Karangjati.
Dari enam SPPG tersebut, dua di antaranya telah beroperasi, yakni SPPG Polres 1 dan SPPG Polres 2. Untuk SPPG Polres 1, masa operasionalnya disebut akan memasuki satu tahun pada bulan depan, sedangkan SPPG Polres 2 telah berjalan sekitar delapan bulan.
Sementara itu, SPPG Tunjungan masih belum dapat beroperasi karena masih menunggu Kepala SPPG dari BGN.
“Untuk SPPG Polres Blora yang sudah operasional itu dua. SPPG satu bulan depan malah sudah satu tahun, dan untuk SPPG dua sudah delapan bulan,” katanya.
Di sisi lain, Nur Dwi Edie menyebut SPPG yang berada di bawah Polres Blora memiliki mekanisme pemeriksaan makanan sebelum didistribusikan kepada penerima manfaat.
Ia mengatakan, setiap pagi makanan yang akan didistribusikan terlebih dahulu diperiksa oleh pihak klinik kedokteran dan kesehatan (Dokkes) untuk memastikan kelayakannya.
“Keunggulan SPPG Polres yaitu sebelum didistribusikan biasanya setiap pagi dicek dulu oleh klinik Dokkes kita, apakah makanan itu layak dikonsumsi atau tidak, menggunakan test kit reagen,” pungkasnya.
