KOTA MALANG, Sudutkota.id – Ketidakakuratan dan belum sinkronnya data penerima bantuan sosial (bansos) masih menjadi persoalan serius di Kota Malang.
Kondisi tersebut berpotensi membuat masyarakat yang benar-benar membutuhkan justru tidak mendapatkan hak perlindungan sosial dari pemerintah.
Anggota Komisi D DPRD Kota Malang, Ginanjar Yoni Wardoyo, ST, menyoroti persoalan tersebut dan mendesak percepatan verifikasi serta validasi data masyarakat. Menurutnya, pembenahan tidak bisa hanya dibebankan kepada satu organisasi perangkat daerah (OPD), tetapi harus menjadi gerakan bersama lintas sektor hingga tingkat lingkungan terkecil.
Hal itu disampaikan Ginanjar dalam kegiatan Sosialisasi dan Bimbingan Teknis (Bimtek) bagi Agen Perlindungan Sosial (Perlinsos) dalam rangka optimalisasi penyaluran bantuan sosial digital di Hotel Aliante, Kota Malang, Rabu (11/11/2026).
Ginanjar mengungkapkan, dari sekitar 350 ribu kepala keluarga (KK) di Kota Malang, belum seluruhnya memiliki data yang terverifikasi. Akibatnya, masih ditemukan warga yang secara kondisi ekonomi layak mendapatkan bantuan, tetapi justru belum terakomodasi dalam program perlindungan sosial.
“Dari 350 ribu KK yang ada di Kota Malang, saat ini tidak semuanya sudah terverifikasi datanya. Sehingga banyak kasus di lapangan, warga yang memang membutuhkan atau tidak mampu justru tidak mendapatkan bantuan,” tegas Ginanjar.
Ia menilai persoalan tersebut harus segera ditangani melalui sinergi Dinas Sosial dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai sektor utama dalam memastikan masyarakat memperoleh perlindungan sosial.
Pembenahan data juga harus terintegrasi dengan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), sehingga tidak terjadi perbedaan data antarlembaga yang berujung pada ketidaktepatan sasaran bantuan.
Menurut Ginanjar, satu kali proses pendataan yang dilakukan secara menyeluruh seharusnya dapat menyelesaikan berbagai persoalan sekaligus. Mulai dari kepesertaan jaminan kesehatan, bantuan sembako, program perlindungan sosial hingga BPJS Ketenagakerjaan.
Ia menyebutkan, persoalan ketidaksinkronan data selama ini juga berdampak pada masyarakat yang seharusnya mendapatkan Kartu Indonesia Sehat (KIS), tetapi belum terakomodasi akibat proses pemutakhiran data.
“Ini semata-mata karena ada persoalan sinkronisasi data. Maka proses verifikasi ini harus bisa menyelesaikan banyak persoalan sekaligus. Jangan sampai warga yang berhak justru tidak mendapatkan perlindungan hanya karena data administrasinya belum sesuai,” ujarnya.
Untuk mempercepat proses tersebut, keberadaan agen Perlinsos menjadi ujung tombak pemerintah dalam menjangkau masyarakat secara langsung. Para relawan diharapkan mampu melakukan pendataan secara faktual karena lebih memahami kondisi warga dan lingkungan tempat tinggalnya.
Ginanjar mengakui, kemampuan OPD, kecamatan maupun kelurahan untuk menjangkau seluruh masyarakat secara langsung memiliki keterbatasan. Terlebih, dalam satu RW saja jumlah penduduk bisa mencapai ribuan orang.
“Kalau hanya mengandalkan OPD, kecamatan dan kelurahan, tentu tidak mudah menjangkau satu per satu rumah, satu per satu gang. Karena itu dibutuhkan relawan yang mengetahui kondisi masyarakat sekitarnya, memahami tetangganya dan tahu siapa yang memang membutuhkan bantuan,” jelasnya.
Ia pun memberikan apresiasi kepada para agen perlindungan sosial yang bersedia terlibat dalam kerja-kerja kemanusiaan tersebut. Menurutnya, tugas relawan bukan pekerjaan sederhana karena membutuhkan kepedulian dan kepekaan sosial.
Ginanjar berharap para agen tidak sekadar menjadi petugas pendataan, tetapi juga aktif memberikan sosialisasi kepada masyarakat agar warga memahami mekanisme pendataan dan akses terhadap program perlindungan sosial.
Dalam kesempatan itu, ia juga menyampaikan bahwa capaian verifikasi melalui agen Perlinsos saat ini masih berada di kisaran 29 persen. DPRD menargetkan angka tersebut dapat meningkat menjadi 50 persen hingga akhir 2026.
“Target kami, kalau bisa tahun ini sudah 50 persen dari target yang terverifikasi melalui agen Perlinsos. Saat ini catatan kita masih sekitar 29 persen. Harapannya dengan kehadiran panjenengan semua, capaian ini bisa meningkat,” katanya.
Di sisi lain, Ginanjar menegaskan bahwa komitmen perlindungan sosial juga harus diwujudkan melalui dukungan anggaran daerah. Pemerintah Kota Malang bersama DPRD melalui Komisi D telah mengalokasikan bantuan sosial berupa uang tunai yang disebut telah menjangkau sekitar 500 warga, dengan besaran kurang lebih Rp150 ribu per orang.
Menurutnya, bantuan tersebut merupakan bentuk kehadiran pemerintah daerah dalam membantu masyarakat yang membutuhkan. Namun, bantuan sosial tidak boleh menjadi satu-satunya solusi untuk mengatasi persoalan kemiskinan.
“Pemerintah tidak boleh hanya memberikan bantuan. Bantuan memang penting sebagai tahap awal untuk menyambung kehidupan masyarakat. Tetapi harapan kita ke depan masyarakat bisa naik kelas, tidak terus-menerus bergantung pada bantuan sosial,” ungkapnya.
Ginanjar juga mengingatkan agar pemerintah tidak hanya menunggu masyarakat datang ke kelurahan untuk mengajukan bantuan. Justru, seluruh OPD dan agen Perlinsos harus proaktif mencari serta mendata warga yang membutuhkan.
Ia menegaskan, persoalan data tidak boleh menjadi alasan masyarakat kehilangan akses terhadap hak perlindungan sosial. Apalagi, masih banyak warga yang belum memahami saluran informasi maupun prosedur untuk memperoleh bantuan pemerintah.
“Jangan sampai muncul perspektif bahwa negara tidak hadir. Pemerintah hadir, tetapi kehadiran itu harus benar-benar dirasakan masyarakat. Semua harus bergerak, baik pemerintah maupun masyarakat. Inilah prinsip gotong royong yang harus kita kuatkan,” pungkasnya.
