JOMBANG, Sudutkota.id – Polemik surat pernyataan kesanggupan menjadi Pejabat (Pj) Kepala Desa di Kabupaten Jombang semakin meluas. Setelah surat atas nama Kepala Desa Tanjungwadung, Kecamatan Kabuh, Supono, beredar, kini muncul dokumen serupa yang mencantumkan nama Kepala Desa Catakgayam, Kecamatan Mojowarno, Sugeng.
Surat pernyataan tersebut memuat kesediaan Sugeng untuk ditunjuk dan diangkat sebagai Pj Kepala Desa Catakgayam selama masa penundaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades).
Dalam dokumen yang beredar, kesanggupan menjadi Pj Kades itu disebut sebagai bentuk dukungan terhadap kelancaran agenda nasional Pemilihan Presiden (Pilpres) 2029.
Selain itu, terdapat komitmen untuk menjaga stabilitas keamanan, ketertiban masyarakat, serta netralitas aparatur pemerintahan desa.
Saat dikonfirmasi, pada Selasa (10/11/2026), Sugeng awalnya mengaku tidak mengetahui adanya surat pernyataan kesanggupan menjadi Pj Kades yang mencantumkan namanya.
“Saya tidak merasa buat pernyataan Pj, Mas. Saya tidak tahu,” kata Sugeng.
Namun, setelah dikonfirmasi lebih lanjut, Sugeng membenarkan bahwa dirinya merupakan pihak yang namanya tercantum dalam surat tersebut. Ia menyebut pembuatan surat itu merupakan perintah yang disampaikan melalui grup kepala desa.
“Iya saya, tapi itu perintah dari grup kades, Mas. Kalau ingin tahu, tanya saja ke Ketua PKDI Jombang, Supono,” ujarnya.
Meski membenarkan keterlibatannya, Sugeng mengaku tidak mengetahui secara pasti tujuan pembuatan surat kesanggupan menjadi Pj Kepala Desa tersebut.
“Tujuannya saya tidak tahu untuk apa. Yang jelas saya siap Pilkades secara langsung,” katanya.
Sugeng bahkan menegaskan lebih memilih pelaksanaan Pilkades Jombang dilakukan secara langsung. Menurutnya, pemilihan langsung merupakan mekanisme yang lebih adil.
“Betul, saya sudah siap Pilkades langsung saja biar fair play,” tegasnya.
Munculnya surat atas nama Sugeng menambah daftar dokumen pernyataan kesanggupan menjadi Pj Kades yang beredar di Kabupaten Jombang.
Sebelumnya, surat serupa mencantumkan nama Supono, Kepala Desa Tanjungwadung, Kecamatan Kabuh. Dalam surat tertanggal 4 November 2026 tersebut, Supono menyatakan bersedia dan sanggup apabila ditunjuk serta diangkat sebagai Pj Kepala Desa Tanjungwadung selama masa penundaan Pilkades.
Saat dikonfirmasi mengenai surat tersebut, Supono belum memberikan penjelasan terperinci terkait latar belakang maupun tujuan pembuatannya.
“Nanti saja, saya jelaskan. Saya masih ada pertemuan dengan teman-teman Kepala Desa,” kata Supono melalui sambungan telepon.
Di tengah polemik surat kesanggupan menjadi Pj Kades tersebut, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jombang saat ini tengah mempersiapkan pelaksanaan Pilkades serentak 2027.
Sebanyak 286 desa direncanakan mengikuti pesta demokrasi tingkat desa tersebut. Pemkab Jombang juga menyiapkan anggaran lebih dari Rp15 miliar untuk mendukung pelaksanaan Pilkades serentak.
Sementara itu, Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Jombang, Rika Paur Fibriamayusi, saat dikonfirmasi terkait polemik surat kesanggupan Pj Kades tersebut menyampaikan bahwa pihaknya perlu meminta izin kepada kepala dinas terlebih dahulu.
“Kalau (mau wawancara) gitu mohon njenengan izin Pak Kadis dulu. Nanti arahan beliau bagaimana saya bantu,” tuturnya.
Adapun Kepala DPMD Kabupaten Jombang, Sudiro Setiono, hingga berita ini ditulis belum memberikan tanggapan. Pesan konfirmasi yang dikirimkan maupun panggilan telepon belum mendapat respons.
