JOMBANG, Sudutkota.id – Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Jombang mengajak masyarakat terlibat menjadi agen Perlindungan Sosial (Perlinsos) Digital.
Langkah ini dilakukan untuk mempercepat pendataan masyarakat miskin dan kelompok rentan sebagai persiapan penerapan sistem penyaluran bantuan sosial (bansos) berbasis digital pada 2027.
Kepala Dinsos Jombang, Agung Hariadi mengatakan, keterlibatan masyarakat sangat dibutuhkan untuk membantu proses pendaftaran dan pemutakhiran data sosial. Sasaran pendataan tidak hanya masyarakat miskin, tetapi juga kelompok rentan hingga penyandang kebutuhan khusus.
Agen Perlinsos dapat berasal dari berbagai unsur masyarakat, mulai aparatur sipil negara (ASN), perangkat desa, kepala desa, hingga pengurus RT dan RW.
“Jadi, agen Perlinsos nantinya bertugas membantu pendaftaran dan pemutakhiran data warga, terutama masyarakat miskin, kelompok rentan, dan penyandang kebutuhan khusus,” kata Agung, Rabu (11/11/2026).
Berdasarkan dashboard Perlinsos Jombang per 9 November 2026, tercatat sebanyak 4.445 agen telah terdaftar. Namun, dari jumlah tersebut baru 2.368 agen atau sekitar 53,27 persen yang aktif membantu proses pendaftaran dan pendataan masyarakat.
Sementara itu, jumlah keluarga yang telah masuk dalam pendataan mencapai 87.439 kepala keluarga (KK). Angka tersebut setara 17,59 persen dari total 497.224 KK di Kabupaten Jombang.
Agung menegaskan, agen Perlinsos merupakan relawan yang menjalankan tugas secara sukarela. Mereka tidak mendapatkan imbalan atas aktivitas pendataan dan dilarang keras memungut biaya maupun melakukan manipulasi data warga.
“Mereka tidak diperbolehkan memungut upah maupun memanipulasi data,” ujarnya.
Agung menjelaskan, percepatan pendataan melalui agen Perlinsos merupakan bagian dari persiapan perubahan mekanisme penyaluran bantuan sosial yang direncanakan mulai diterapkan pada 2027.
Melalui sistem Perlinsos Digital, masyarakat yang ingin memperoleh bantuan sosial diwajibkan melakukan registrasi ulang. Selanjutnya, penentuan kelayakan penerima bantuan akan mengacu pada Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) dan dikonfirmasi melalui data administratif.
“Penentuan kelayakan penerima bantuan nantinya menggunakan sistem berbasis Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), kemudian dikonfirmasi melalui data administratif,” paparnya.
Sejalan dengan kebijakan tersebut, Dinsos Jombang juga mendorong pendataan ulang keluarga penerima manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yang selama ini telah menerima bantuan pemerintah.
Pendataan ulang tersebut tidak hanya menyasar penerima bansos yang sudah terdaftar. Masyarakat miskin dan kelompok rentan lainnya juga menjadi sasaran agar seluruh warga yang memenuhi kriteria memiliki kesempatan untuk terakomodasi dalam sistem pendataan sosial.
“Pendataan tidak hanya menyasar penerima bantuan yang sudah terdaftar, tetapi juga masyarakat miskin dan kelompok rentan lainnya agar warga yang memenuhi kriteria dapat terakomodasi,” tuturnya.
Dinsos Jombang berharap keterlibatan agen Perlinsos hingga tingkat desa dan lingkungan RT/RW dapat mempercepat proses pendataan serta pemutakhiran informasi sosial ekonomi masyarakat.
Dengan demikian, peralihan menuju sistem penyaluran bansos digital pada 2027 diharapkan berjalan lebih tertib, sekaligus meminimalkan risiko terputusnya bantuan bagi masyarakat yang masih memenuhi persyaratan sebagai penerima.
“Dengan begitu, proses peralihan menuju penyaluran bansos digital pada 2027 dapat berlangsung lebih tertib serta meminimalkan risiko terputusnya bantuan bagi masyarakat yang memenuhi persyaratan,” pungkasnya.
