KOTA MALANG, Sudutkota.id – Keberadaan konstruksi reklame di area Taman Dieng dan Taman Suhat Kota Malang yang sebelumnya menjadi sorotan anggota DPRD Kota Malang dari Fraksi PKB, Arif Wahyudi, dalam rapat paripurna, Senin (9/11/2026), kini mulai ditindaklanjuti Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Malang.
Sebagai langkah awal, Satpol PP menyegel konstruksi reklame di kawasan Taman Dieng, Rabu (11/11/2026). Bahkan, pihak vendor telah menyampaikan kesanggupan untuk melakukan pembongkaran secara mandiri pada Rabu malam.
Namun, penertiban tersebut belum menyentuh konstruksi reklame di Taman Suhat. Satpol PP masih melakukan penertiban terhadap aktivitas pedagang kaki lima (PKL), penggunaan pedestrian yang tidak sesuai peruntukan, serta sejumlah elemen lain di kawasan tersebut.
Kasatpol PP Kota Malang, Prayitno, menegaskan bahwa penertiban reklame pada tahap ini baru difokuskan pada satu titik, yakni Taman Dieng. Langkah berikutnya akan ditentukan setelah data perizinan dikonfirmasi bersama OPD terkait.
“Untuk Suhat, kami tadi operasi masih di sekitar PKL. Kemudian pedestrian yang digunakan tidak sesuai peruntukannya, lantai di situ juga, spanduk juga. Tetapi untuk persoalan reklame, tahap ini kami hanya sampai di Dieng dulu,” ujar Prayitno saat dikonfirmasi melalui sambungan telepon, Rabu (11/11/2026).
Ia menjelaskan, penanganan reklame tidak bisa dilakukan secara sepihak karena membutuhkan pencocokan data perizinan dan rekomendasi dari sejumlah perangkat daerah.
“Nanti setelah data perizinan terkonfirmasi, kami bergerak sesuai data yang kami himpun lintas OPD,” tegasnya.
Prayitno menjelaskan, penyegelan konstruksi reklame di Taman Dieng merupakan langkah awal setelah Satpol PP menerima surat permintaan penertiban dari Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Malang.
Meski demikian, pihaknya tidak langsung melakukan pembongkaran menggunakan peralatan petugas. Vendor diberikan kesempatan membongkar sendiri dengan mempertimbangkan nilai investasi dan kondisi material konstruksi yang masih dapat dimanfaatkan.
“Hari ini kami sudah konfirmasi melalui DLH, dan DLH sudah terhubung dengan pihak yang memasang. Kami mengambil langkah penyegelan karena ini juga barang konstruksi yang punya nilai tertentu. Kami menghargai pihak pemasang untuk membongkar agar tidak terjadi kerusakan terhadap investasi mereka,” jelasnya.
Menurut Prayitno, pembongkaran secara mandiri diharapkan membuat material konstruksi tetap terjaga sehingga masih bisa digunakan kembali di lokasi lain apabila telah memenuhi ketentuan perizinan.
“Pembongkarannya kami hargai mereka membongkar sendiri sehingga hasil pembongkarannya bisa terukur dan tidak ada yang rugi. Materialnya masih bisa berfungsi lagi, nanti disesuaikan dengan izin yang berhasil diurus,” imbuhnya.
Terkait waktu pembongkaran, Prayitno mengaku belum dapat memastikan berapa lama proses tersebut akan berlangsung karena menyangkut teknis pekerjaan di lapangan.
Namun, pihak vendor telah mengirimkan pemberitahuan melalui WhatsApp bahwa pembongkaran direncanakan dilakukan Rabu malam.
“Di WA-nya kami mendapat tembusan bahwa mereka akan membongkar malam nanti. Betul, janjinya memang malam nanti. Pertimbangannya lalu lintas, karena kalau menggunakan alat-alat pembongkaran pada saat aktivitas jalan ramai tentu bisa mengganggu lalu lintas,” ungkapnya.
Di sisi lain, Prayitno mengungkapkan bahwa konstruksi reklame tersebut masih memiliki persoalan administrasi perizinan. Salah satunya terkait indikasi ketidaksesuaian dengan dokumen Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan persyaratan lainnya.
Karena itu, pihaknya berharap konstruksi tidak terlebih dahulu berdiri sebelum seluruh persyaratan perizinan dinyatakan lengkap.
“Memang indikasinya tidak sesuai dengan izin yang dimiliki, PBG dan lain sebagainya. Tentunya harapan kami sebelum izin itu sempurna, sebaiknya konstruksinya tidak nampak dulu,” tegasnya.
Meski demikian, Prayitno memberikan penjelasan bahwa keberadaan reklame di area taman tidak serta-merta dinyatakan dilarang. Berdasarkan informasi sementara yang diterima Satpol PP, area taman tersebut masih dimungkinkan untuk dimanfaatkan sebagai lokasi reklame, sepanjang memenuhi ketentuan dan memiliki perizinan lengkap.
Ia membedakan antara ruang milik jalan (Rumija), termasuk area pedestrian atau trotoar, dengan area taman yang status pemanfaatannya perlu dipastikan melalui kajian teknis dan administrasi.
“Untuk memahami Rumija, informasi yang kami terima juga masih di Rumija. Secara regulasi, ada area yang diperuntukkan bagi reklame, sedangkan Rumija yang tidak boleh digunakan itu otomatis seperti trotoar dan lainnya. Untuk yang taman ini, konfirmasi sementara adalah area yang diperbolehkan. Hanya saja izinnya belum lengkap,” terangnya.
Untuk memastikan apakah konstruksi reklame di Taman Dieng boleh dipertahankan atau harus dibongkar permanen, Satpol PP masih menunggu hasil koordinasi tiga OPD, yakni perangkat daerah yang menangani perizinan, Dinas Pekerjaan Umum (PU), dan DLH.
Ketiganya akan melakukan pemeriksaan terhadap kesesuaian pemanfaatan ruang, rekomendasi teknis, hingga dokumen perjanjian kerja sama (PKS) yang menjadi dasar pemanfaatan lokasi.
“Kami sudah mendapat surat permintaan dari DLH untuk melakukan penertiban. Sampai nanti kami mendapat konfirmasi apakah konstruksi reklame ini boleh atau tidak, otomatis harus ada analisis dari perizinan, kemudian PU dan DLH,” jelas Prayitno.
Ia menegaskan, persoalan reklame tidak cukup diselesaikan hanya dengan membongkar konstruksi. Pemerintah harus memastikan terlebih dahulu OPD mana yang menerbitkan perizinan, memberikan rekomendasi, serta bagaimana dasar kerja sama pemanfaatan lahannya.
“Persoalan reklame ini tidak berdiri di satu sisi saja. Kami harus konfirmasi dulu kepada OPD yang menerbitkan maupun memberikan rekomendasi serta PKS-nya,” katanya.
Prayitno juga belum bisa memastikan berapa lama proses verifikasi tersebut akan berlangsung. Menurutnya, waktu yang dibutuhkan untuk menyimpulkan boleh atau tidaknya pemanfaatan area taman menjadi kewenangan perangkat daerah yang menangani perizinan.
Ia menyebut dokumen kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang (KKPR) dan PKS menjadi bagian penting dalam proses pengurusan legalitas pemanfaatan lokasi, sebelum persyaratan perizinan lainnya dapat ditindaklanjuti.
“Kalau itu sudah ada, tentunya menjadi landasan untuk mengurus izin-izin yang lainnya,” imbuhnya.
Dengan demikian, Satpol PP masih menunggu kesimpulan hasil pemeriksaan lintas OPD sebelum menentukan tindakan lanjutan terhadap konstruksi reklame tersebut.
“Tindak lanjutnya seperti apa nanti setelah kami konfirmasi dengan tiga OPD ini. Tetapi secara awal kami sudah mendapat masukan untuk melakukan penyegelan dulu,” pungkas Prayitno.
