JAKARTA, Sudutkota.id – Sebanyak 120 anggota DPR RI dari delapan fraksi menandatangani usulan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terkait polemik ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Usulan tersebut dijadwalkan masuk agenda Rapat Paripurna DPR RI, pada Kamis (12/11/2026).
Wakil Ketua DPR RI, Saan Mustopa mengatakan, jumlah dukungan itu diperoleh berdasarkan rekapitulasi dokumen yang diterima pimpinan DPR. Penandatangan berasal dari anggota lintas fraksi.
“Berdasarkan dokumen yang sudah kita rekap, sesuai dengan yang ditandatangani adalah jumlahnya 120 orang,” ujar Saan di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (11/11/2026).
Dukungan tersebut terdiri atas 14 anggota Fraksi PDI Perjuangan, 11 Golkar, 11 Gerindra, 19 NasDem, 18 PKB, 28 PKS, satu PAN, dan 18 Demokrat. Jumlah itu telah melampaui syarat minimal pengajuan HMP, yakni 25 anggota DPR dari lintas fraksi.
“Syarat minimalnya adalah 25 anggota dan lintas fraksi. Dan ini 120 anggota dan tersebar di delapan fraksi. Jadi, dari sisi persyaratan, itu sudah memenuhi syarat,” tegas Saan.
Meski persyaratan jumlah dan keterwakilan fraksi telah terpenuhi, usulan tersebut masih harus melewati tahapan kelembagaan. Pimpinan DPR akan membawanya ke rapat pimpinan sebelum diteruskan ke Badan Musyawarah (Bamus).
“Ini akan kami bawa ke pimpinan DPR RI, rapat pimpinan dan nanti akan kita Bamus-kan,” jelasnya.
Materi usulan merujuk pada Pasal 79 ayat (4) huruf c UU MD3 mengenai hak DPR menyatakan pendapat atas dugaan pelanggaran hukum atau tidak terpenuhinya persyaratan jabatan Presiden dan/atau Wakil Presiden. Saan menjelaskan, pengajuan tersebut berkaitan dengan dugaan bahwa Gibran tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Wakil Presiden.
“Jadi, hak menyatakan pendapat ini terkait dengan ketentuan Pasal 79 ayat (4) huruf c Undang-Undang MD3, yaitu hak menyatakan pendapat atas Wakil Presiden yang tidak lagi memenuhi syarat sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia,” ungkapnya.
