JAKARTA, Sudutkota.id – Pembenahan pendidikan nasional tidak hanya bergantung pada penyempurnaan regulasi, tetapi juga kepastian nasib tenaga pendidik.
Dua persoalan tersebut menjadi perhatian Anggota Komisi X DPR RI, Ledia Hanifa Amaliah dalam memasuki Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027.
Ledia mendorong percepatan perubahan status guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu menjadi penuh waktu. Menurutnya, langkah tersebut diperlukan untuk memberikan kepastian kepegawaian sekaligus meningkatkan kesejahteraan guru dan menjawab kekurangan tenaga pendidik di berbagai daerah.
“Kita tahu bahwa Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah telah menyampaikan bahwa para guru yang menjadi ASN PPPK paruh waktu akan didorong dimaksimalkan untuk menjadi ASN PPPK penuh waktu. Ini menjadi bagian yang sangat penting karena PPPK adalah sebuah bagian dari sistem kepegawaian yang ada di pemerintah kita meskipun statusnya perjanjian kerja,” ujar Ledia sebelum menghadiri Rapat Paripurna DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (10/11/2026).
Namun, perubahan status tersebut perlu disertai pengaturan penempatan yang mempertimbangkan kebutuhan setiap wilayah. Ledia menilai percepatan pengangkatan harus berjalan seiring dengan pemerataan tenaga pendidik agar kekurangan guru di daerah dapat ditangani secara tepat.
“Kita sedang memikirkan bagaimana prosesnya agar bisa terjadi percepatan, tapi insya Allah ini jadi bagian yang sudah didiskusikan dan dipertimbangkan bersama supaya bisa secara tepat mengalokasikan memenuhi kekurangan guru kita dan kemudian memenuhi kesejahteraan guru di Indonesia,” tambahnya.
Di sisi lain, Komisi X juga menempatkan Rancangan Undang-Undang tentang Sistem Pendidikan Nasional (RUU Sisdiknas) sebagai salah satu agenda prioritas. Pembahasannya kini memasuki tahap penghimpunan masukan dari fraksi-fraksi untuk menyempurnakan draf yang sebelumnya telah dirapikan oleh Komisi X.
“Karena ini adalah hari pertama masa sidang, kita akan membicarakan tentang masukan-masukan dari fraksi-fraksi, kan draf Juli-nya sudah diterima oleh semua fraksi. Draf Juli itu adalah hasil dari pembicaraan Komisi X yang kita sudah rapikan secara umum,” ungkap Ledia.
Masukan fraksi, termasuk catatan yang dihimpun selama masa reses, akan menjadi bahan perbaikan substansi rancangan tersebut. Ledia berharap proses pematangan berjalan lancar sehingga RUU Sisdiknas dapat segera didorong menjadi usul inisiatif DPR RI pada masa persidangan ini.
