KOTA MALANG, Sudutkota.id – Pengisian enam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (JPTP) di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Malang tidak sekadar menjadi ajang promosi pejabat administrator.
Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat justru membuka kemungkinan melakukan pergeseran pejabat eselon II apabila hasil pemetaan manajemen talenta tidak menghasilkan kandidat yang memenuhi kualifikasi.
Langkah tersebut menunjukkan bahwa pengisian jabatan strategis di lingkungan Pemkot Malang masih membuka dua jalur, yakni promosi dari pejabat administrator maupun rotasi pejabat JPTP yang saat ini sudah menduduki posisi eselon II.
Wahyu mengatakan, saat ini terdapat 25 pejabat administrator yang tengah masuk dalam pemetaan manajemen talenta. Mereka dipersiapkan untuk mengisi enam posisi kepala perangkat daerah dan jabatan strategis yang mengalami kekosongan.
“Sebanyak 25 pejabat administrator sudah masuk dalam pemetaan talenta. Kami juga sudah memberikan pengarahan terkait mekanisme pengisian jabatan. Penilaiannya terdiri dari dua komponen, yakni 70 persen berdasarkan hasil pemetaan nine box manajemen talenta dan 30 persen dari uji kompetensi,” terang Wahyu, Senin (16/11/2026).
Menurutnya, pemetaan tersebut tidak otomatis menjadikan seluruh peserta sebagai kandidat yang berhak menduduki jabatan. Pejabat yang menjadi perhatian utama adalah mereka yang berada pada kategori nine box 7, 8, dan 9.
Namun, posisi dalam pemetaan talenta tetap harus dibuktikan melalui uji kompetensi. Tahapan ini diperlukan untuk mengukur kesesuaian kemampuan, pengalaman, dan kapasitas pejabat dengan kebutuhan jabatan yang akan diisi.
“Dari situ nanti ada uji kompetensi untuk melihat seberapa jauh kompetensinya, apakah memang sesuai dengan jabatan-jabatan tersebut,” jelasnya.
Enam jabatan yang menjadi sasaran pengisian meliputi Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Keuangan, Inspektur Daerah, Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), Kepala Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Disnaker-PMPTSP), Kepala Dinas Perpustakaan Umum dan Arsip Daerah (Dispussipda), serta Kepala Dinas Perhubungan (Dishub).
Lima jabatan di antaranya telah mengalami kekosongan. Sementara kursi Kepala Dishub akan menyusul kosong mulai 1 Desember 2026 karena pejabat yang bersangkutan memasuki masa purna tugas.
Wahyu menegaskan, penentuan pejabat terpilih tidak hanya bertumpu pada angka hasil pemetaan dan uji kompetensi. Riwayat pendidikan, pengalaman menduduki jabatan, rekam jejak, hingga kedisiplinan juga akan menjadi bahan pertimbangan.
Hasil pemetaan dan uji kompetensi nantinya disampaikan komite talenta kepada Wali Kota bersama Wakil Wali Kota Malang Ali Muthohirin. Profil masing-masing kandidat akan dipelajari sebelum keputusan pengisian jabatan ditetapkan.
Bahkan, Wahyu memberikan gambaran bahwa 25 pejabat yang masuk pemetaan belum tentu semuanya lolos menjadi kandidat akhir.
“Kalau dari 25 itu ternyata yang memenuhi kriteria hanya tiga atau empat orang, ya hanya mereka yang akan dipertimbangkan. Tidak semuanya otomatis bisa mengisi jabatan,” tegasnya.
Persoalan yang kini menjadi perhatian adalah keterbatasan jumlah kandidat yang dinilai sesuai dengan kebutuhan enam jabatan tersebut. Pemkot Malang tidak ingin memaksakan pengisian posisi strategis hanya berdasarkan ketersediaan nama dalam pemetaan.
Karena itu, apabila hasil seleksi menunjukkan bahwa pejabat administrator yang tersedia belum mencukupi atau tidak sesuai dengan kualifikasi jabatan, Wahyu membuka opsi pergeseran pejabat eselon II.
Artinya, rotasi ant pejabat pimpinan tinggi pratama yang saat ini masih aktif menduduki jabatan juga berpeluang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan organisasi.
“Kalau memang nanti menurut saya masih kurang, belum sesuai dari 25 ini, kami terpaksa akan melakukan rotasi JPTP yang ada, kemungkinan pergeseran jabatan di eselon II,” pungkas Wahyu.





















