JAKARTA, Sudutkota.id – Penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) perlu menelusuri lebih dari sekadar sumber api. Wakil Ketua Komisi I DPR RI Fraksi PKS, Sukamta, mendorong Indonesia dan Singapura memperkuat kerja sama untuk mengusut tanggung jawab korporasi hingga aliran dana lintas negara.
Dorongan itu disampaikan setelah pertemuan Presiden Prabowo Subianto dengan Menteri Luar Negeri Singapura, Vivian Balakrishnan, di Hambalang, Bogor, Rabu (28/10/2026). Sukamta mengingatkan publik agar tidak berspekulasi mengenai agenda pertemuan tertutup tersebut.
Ia menilai komunikasi tingkat tinggi kedua negara dapat menjadi ruang untuk membahas persoalan strategis. Salah satunya, penguatan kerja sama penegakan hukum karhutla, termasuk melalui kesepakatan pembentukan satuan tugas bersama yang disebut dalam keterangannya.
“Penanganan karhutla tidak cukup hanya dengan memadamkan api. Harus ditelusuri siapa yang bertanggung jawab, siapa yang memperoleh keuntungan, dan bagaimana aliran dana perusahaan yang terlibat,” tegasnya.
Menurut Sukamta, penyelidikan perlu didukung pertukaran informasi dan penelusuran transaksi keuangan. Kerja sama pembuktian juga dibutuhkan jika ditemukan keterkaitan kepemilikan atau pendanaan perusahaan lintas negara.
“Kerja sama ini harus menghormati kedaulatan hukum masing-masing negara, tetapi jangan sampai perbedaan yurisdiksi menjadi tempat berlindung bagi pelaku,” katanya.
Di bidang ekonomi, Sukamta berharap investasi Singapura turut memperkuat industri nasional, mendorong transfer teknologi, menciptakan lapangan kerja berkualitas, dan meningkatkan kemampuan sumber daya manusia Indonesia. Ia juga menyoroti pentingnya stabilitas Asia Tenggara menjelang keketuaan Singapura di ASEAN pada 2027.
“Bagi Indonesia, ukuran keberhasilan diplomasi bukan sekadar seberapa erat hubungan dengan negara lain, tetapi seberapa besar hubungan itu memberikan manfaat nyata bagi kepentingan nasional dan rakyat Indonesia,” pungkasnya.
