Sudutkota.id – Ratusan buruh pabrik plywood PT SGS Jombang menggelar aksi demonstrasi di depan Kantor Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jombang, Selasa (23/6/2026).
Mereka memprotes kebijakan pemutusan hubungan kerja (PHK) yang disebut berdampak pada lebih dari 1.000 karyawan.
Dalam aksi tersebut, para buruh melakukan orasi dan membentangkan sejumlah spanduk berisi tuntutan agar PHK dibatalkan serta pemerintah daerah turun tangan menyelesaikan persoalan yang terjadi di perusahaan tersebut.
Ketua Serikat Buruh Plywood Jombang (SBPJ) Hadi Purnomo mengatakan, peserta aksi merupakan karyawan PT SGS yang terdampak PHK dan dijadwalkan berakhir masa kerjanya pada 30 Juni 2026.
“Per tanggal 30 Juni mereka disudahi. Tapi ironinya, sebelum proses PHK ini berjalan, mereka sudah digantikan oleh buruh outsourcing. Ini merupakan pelanggaran terkait aturan yang berlaku,” kata Hadi saat aksi.
Hadi menilai Pemkab Jombang perlu memberikan perhatian serius terhadap persoalan PHK massal tersebut. Menurutnya, bertambahnya jumlah pengangguran akibat PHK menjadi perhatian yang harus segera ditangani.
“Kami meminta pertanggungjawaban pemerintah daerah. Jika sebelumnya ada penghargaan terkait upaya menekan angka pengangguran, hari ini justru ribuan pekerja terancam kehilangan pekerjaan,” ujarnya.
Selain itu, pihaknya juga menyoroti peran Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) Jombang yang dinilai belum maksimal dalam menyelesaikan berbagai persoalan ketenagakerjaan di PT SGS.
Menurut Hadi, jumlah buruh PT SGS yang terdampak PHK diperkirakan mencapai lebih dari 1.000 orang.
“Lebih dari 1.000 orang. Bahkan bisa mencapai 1.500 pekerja,” tegasnya.
Ia menegaskan aksi demonstrasi akan terus dilakukan apabila tuntutan para buruh tidak mendapatkan respons yang memuaskan.
“Kami akan terus melakukan aksi, bahkan mendirikan tenda di depan kantor pemerintah maupun perusahaan sampai tuntutan dipenuhi,” katanya.
Selain berunjuk rasa di depan Kantor Pemkab Jombang, massa buruh juga berencana menyampaikan aspirasi ke DPRD Jombang. Setelah berorasi, perwakilan buruh melakukan dialog dengan jajaran Pemkab Jombang dan manajemen PT SGS.
Pertemuan tersebut dihadiri Wakil Bupati Jombang M. Salmanudin, Kepala Disnaker Jombang Isawan Nanang Risdianto, Kapolres Jombang, sejumlah kepala OPD, serta pihak perusahaan.
Usai pertemuan, Salmanudin mengatakan Pemkab Jombang telah memerintahkan Disnaker untuk berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan tim terkait guna menindaklanjuti tuntutan para buruh.
“Kami meminta dilakukan langkah-langkah konkret terkait permasalahan dan tuntutan yang disampaikan buruh,” kata Salmanudin.
Ia juga menyebut Pemkab Jombang berencana melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke PT SGS untuk melihat langsung kondisi yang terjadi di lapangan. “Untuk sidak, menunggu izin dari Bupati terlebih dahulu,” ujarnya.
Terkait nasib ribuan buruh yang terancam PHK, Salmanudin memastikan pemerintah daerah akan berupaya meminimalkan dampak yang timbul.
“Kami upayakan diminimalkan. Pemerintah daerah akan tetap memperhatikan masyarakat Jombang yang terdampak agar dampaknya bisa ditekan semaksimal mungkin,” pungkasnya.
