Sudutkota.id – Program Sekolah Rakyat (SR) jenjang SMP di Kota Malang mulai menunjukkan perkembangan positif. Meski sempat diwarnai sejumlah peserta yang mengundurkan diri pada masa awal adaptasi, kini jumlah siswa kembali bertambah hingga mencapai 89 peserta didik yang seluruhnya berasal dari keluarga Desil 1 dan Desil 2 serta merupakan warga Kota Malang.
Hal tersebut disampaikan Sekretaris Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Dinsos-P3AP2KB) Kota Malang, Kenprabandari Aprilia B., atau yang akrab disapa Niken, saat ditemui usai meninjau kegiatan Sekolah Rakyat, Jumat (7/8/2026).
Menurut Niken, program Sekolah Rakyat bukan sekadar memberikan akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu, tetapi juga menjadi ruang pembentukan karakter melalui sistem pendidikan berasrama.
“Ini program yang luar biasa. Anak-anak SMP ini sebagian besar belum pernah merasakan kehidupan di sekolah berasrama. Mereka datang dari berbagai latar belakang keluarga dan kebiasaan yang berbeda. Selama satu minggu masa pembinaan ini, kami berharap karakter mereka mulai terbentuk,” ujarnya.
Ia menjelaskan, kehidupan bersama di asrama menjadi proses penting untuk membangun kedisiplinan, kebersamaan, kemandirian, serta mengurangi sikap egois masing-masing peserta didik.
“Di mana pun ketika hidup bersama pasti ada dinamika. Di situlah mereka belajar menurunkan ego, belajar hidup bersama, saling menghargai, dan membangun karakter. Itu yang menjadi nilai utama dari Sekolah Rakyat,” katanya.
Niken mengungkapkan, kuota awal Sekolah Rakyat SMP Kota Malang sebanyak 100 siswa. Namun dalam proses awal pembelajaran, beberapa peserta memilih mengundurkan diri karena belum mampu beradaptasi dengan pola kehidupan asrama yang disiplin.
“Awalnya memang ada yang mundur. Alasannya beragam, ada yang belum terbiasa tinggal jauh dari orang tua, ada yang merasa tidak sanggup mengikuti aturan asrama seperti bangun pagi, salat berjamaah, hidup mandiri, dan disiplin setiap hari,” jelasnya.
Meski demikian, Dinsos-P3AP2KB tidak langsung membiarkan peserta yang ingin keluar. Pendampingan dilakukan secara intensif, termasuk melibatkan psikolog untuk memberikan pendampingan kepada siswa maupun keluarganya.
“Kami melakukan pendampingan bersama psikolog. Kami datangi keluarga, kami cari tahu penyebabnya. Ada yang akhirnya kembali melanjutkan sekolah, tetapi ada juga yang tetap memilih mengundurkan diri,” terang Niken.
Setelah dilakukan proses penggantian peserta dari daftar calon yang telah disiapkan, jumlah siswa kini kembali meningkat menjadi 89 orang, terdiri dari 50 siswi perempuan dan 39 siswa laki-laki.
“Seluruh siswa merupakan warga Kota Malang dan semuanya berasal dari keluarga Desil 1 dan 2 sesuai kriteria penerima manfaat program,” tegasnya.
Niken juga menjelaskan bahwa Sekolah Rakyat memiliki karakteristik berbeda dibanding sekolah formal pada umumnya. Program ini membuka kesempatan bagi anak-anak yang putus sekolah maupun yang selama ini belum memperoleh akses pendidikan.
Karena itu, terdapat sejumlah persoalan administrasi, khususnya terkait Data Pokok Pendidikan (Dapodik), mengingat tidak semua peserta berada pada rentang usia sekolah reguler.
“Kalau terkait Dapodik dan administrasi pendidikan nanti menjadi ranah Dinas Pendidikan. Yang jelas Sekolah Rakyat tidak membatasi usia seperti sekolah formal pada umumnya. Yang terpenting adalah memberikan kesempatan bagi mereka untuk kembali memperoleh pendidikan,” jelasnya.
Sementara itu, untuk operasional Sekolah Rakyat ke depan, Pemerintah Kota Malang masih menunggu pemenuhan readiness criteria atau persyaratan kesiapan yang ditetapkan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) sebelum pembangunan sekolah permanen dapat direalisasikan.
Pemerintah berharap keberadaan Sekolah Rakyat menjadi solusi nyata dalam memutus rantai kemiskinan melalui pendidikan sekaligus mencetak generasi muda yang mandiri, disiplin, dan berkarakter.
