Sudutkota.id – Pembahasan awal Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan pagu indikatif 2027 kembali memunculkan pertanyaan lama, apakah anggaran negara benar-benar mampu menyelesaikan persoalan masyarakat, atau hanya sibuk mengejar angka serapan?
Anggota Komisi VIII DPR RI, Selly Andriany Gantina menegaskan bahwa pemerintah tidak boleh terjebak pada ukuran administratif keberhasilan anggaran. Menurutnya, besarnya anggaran yang terserap tidak otomatis mencerminkan perbaikan kualitas hidup masyarakat apabila persoalan mendasar seperti kemiskinan, kekerasan terhadap perempuan dan anak, hingga kerentanan bencana masih terus terjadi.
“Anggaran 2027 harus berorientasi pada outcome, bukan sekadar output dan tingkat serapan,” kata Selly kepada wartawan sudutkota.id melalui wawancara melalui WhatsApp, Rabu (10/6/2026).
Selly menilai masih terdapat sejumlah program yang perlu diperkuat, terutama yang berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat miskin, perlindungan kelompok rentan, dan penguatan ketahanan sosial di tingkat desa.
Ia mengingatkan bahwa target besar dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029 tidak akan tercapai jika anggaran masih didominasi belanja rutin dan belum menyentuh akar persoalan masyarakat.
Menurutnya, pemerintah harus lebih fokus menjawab persoalan kemiskinan ekstrem, stunting, kekerasan terhadap perempuan dan anak, serta kesiapsiagaan bencana berbasis komunitas.
Di tengah kebijakan efisiensi anggaran yang sedang dijalankan pemerintah, Selly meminta agar penghematan tidak dilakukan pada program yang langsung menyentuh masyarakat. Ia menegaskan bahwa efisiensi seharusnya menyasar biaya administrasi dan belanja pendukung, bukan mengurangi kualitas layanan publik.
“Prinsipnya bukan spending less, tetapi spending better,” ujarnya.
Selly juga memberikan catatan khusus terhadap program bantuan sosial yang selama ini menjadi salah satu instrumen utama pemerintah dalam menekan angka kemiskinan. Menurutnya, persoalan bansos tidak lagi semata soal besaran anggaran, tetapi menyangkut akurasi data penerima dan efektivitas program dalam mendorong kemandirian ekonomi masyarakat.
Ia menilai bantuan sosial tidak boleh berhenti sebagai instrumen perlindungan sosial, melainkan harus menjadi jalan keluar agar penerima manfaat mampu keluar dari jerat kemiskinan secara berkelanjutan.
“Prioritas ke depan adalah penyempurnaan data, peningkatan ketepatan sasaran, dan penguatan program pemberdayaan agar keluarga penerima manfaat dapat naik kelas,” pungkasnya
Sorotan lain disampaikan Selly terhadap tingginya angka kekerasan terhadap perempuan dan anak yang hingga kini masih menjadi persoalan serius.
Ia menilai pemerintah memang telah menunjukkan komitmen melalui berbagai regulasi dan program, namun kapasitas layanan perlindungan di lapangan masih jauh dari memadai.
Menurutnya, tingginya angka kekerasan menunjukkan bahwa persoalan tidak cukup diselesaikan dengan regulasi. Pemerintah perlu memperkuat rumah aman, layanan pendampingan korban, rehabilitasi, serta kualitas sumber daya manusia di daerah yang menangani perlindungan perempuan dan anak.
“Masih ada gap yang harus mendapat perhatian serius. Anggaran harus benar-benar diarahkan untuk memperkuat layanan perlindungan bagi kelompok rentan,” tuturnya.
Selain isu sosial, Selly juga menyinggung pentingnya penguatan ketahanan bencana yang menjadi salah satu fokus pembangunan nasional. Ia mengingatkan bahwa perubahan iklim dan meningkatnya frekuensi bencana menuntut pemerintah memperkuat kapasitas masyarakat sejak tingkat desa.
Bagi Komisi VIII DPR RI, keberhasilan anggaran negara tidak dapat diukur dari berapa besar dana yang dibelanjakan kementerian dan lembaga. Yang lebih penting adalah seberapa jauh anggaran tersebut mampu mengurangi kemiskinan, melindungi kelompok rentan, serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
“Keberhasilan anggaran tidak diukur dari berapa triliun yang dibelanjakan, tetapi dari berapa banyak masyarakat yang benar-benar merasakan perubahan dalam kualitas hidupnya,” tutup Selly
