Sudtkota.id – Rencana uji coba Badan Kepegawaian Negara (BKN) yang memungkinkan aparatur sipil negara (ASN) bekerja lebih dekat dengan domisili dan keluarganya mendapat dukungan dari Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani Aher. Di balik apresiasi itu, Netty mengingatkan pemerintah agar kebijakan tersebut tidak memicu ketimpangan distribusi ASN maupun menurunkan kualitas pelayanan publik.
Menurut Netty, kebijakan yang memberi ruang bagi ASN untuk bekerja lebih dekat dengan keluarga merupakan langkah yang berpihak pada kesejahteraan pegawai. Selama ini, tidak sedikit ASN yang harus hidup terpisah dari keluarga akibat penempatan kerja, sehingga menanggung beban ekonomi sekaligus tekanan psikologis.
“ASN adalah aset utama negara dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Karena itu, kebijakan yang mendukung keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan keluarga patut diapresiasi selama tetap menjaga profesionalitas dan kualitas pelayanan publik,” kata Netty dalam keterangannya, Jumat (24/7/2026).
Sebagai anggota Komisi IX yang membidangi kesehatan, Netty menilai kebijakan tersebut juga berpotensi menekan persoalan kesehatan mental akibat long distance marriage (LDM). Menurutnya, kondisi psikologis ASN yang lebih baik akan berdampak pada meningkatnya produktivitas kerja, termasuk bagi tenaga kesehatan yang selama ini bertugas jauh dari keluarga.
“Semoga kebijakan ini mampu meminimalisasi persoalan kesehatan mental akibat long distance marriage. ASN yang lebih tenang, bahagia, dan memiliki dukungan keluarga yang kuat akan mampu memberikan pelayanan yang lebih optimal kepada masyarakat,” ujarnya.
Meski demikian, Netty menegaskan implementasi kebijakan harus tetap berpijak pada sistem merit, kebutuhan organisasi, serta pemerataan penempatan ASN di seluruh daerah. Ia mengingatkan agar program tersebut tidak justru memperparah kekurangan tenaga aparatur di wilayah tertentu.
“Jangan sampai kebijakan ini justru menimbulkan ketimpangan distribusi ASN di daerah tertentu. Prinsip meritokrasi, kebutuhan organisasi, dan pelayanan kepada masyarakat harus tetap menjadi prioritas,” tegas politikus PKS itu.
Netty juga meminta BKN mengevaluasi secara menyeluruh dampak uji coba tersebut, mulai dari produktivitas pegawai, efektivitas organisasi, kualitas pelayanan publik hingga efisiensi anggaran. Menurutnya, perlu ada pembuktian bahwa kebijakan tersebut benar-benar meningkatkan kesejahteraan ASN tanpa mengurangi hak masyarakat memperoleh layanan publik yang optimal. Jika hasil evaluasi menunjukkan manfaat nyata, kebijakan itu dinilai layak diperluas sebagai bagian dari reformasi birokrasi yang lebih adaptif.
