JAKARTA, Sudutkota.id – Berulangnya kasus dugaan keracunan dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dinilai perlu menjadi alarm bagi pemerintah untuk membenahi sistem pengawasan secara menyeluruh.
Anggota Komisi IX DPR RI, Netty Prasetiyani menilai pengawasan MBG tidak boleh berhenti setelah makanan sampai ke penerima manfaat. Menurutnya, potensi persoalan harus dicegah sejak bahan baku diterima hingga makanan didistribusikan kepada masyarakat.
“Pengawasan tidak cukup dilakukan setelah makanan dikonsumsi, tetapi harus dimulai sejak penyusunan dan penerapan petunjuk teknis (juknis), pemilihan serta penerimaan bahan baku, proses pengolahan, penyimpanan, pengemasan, hingga distribusi dan pengantaran makanan kepada penerima manfaat,” tegas Netty, di Jakarta,Senin (7/9/2026).
Menurut Netty, setiap tahapan tersebut harus memiliki standar yang jelas sekaligus pihak yang bertanggung jawab memastikan seluruh ketentuan dipenuhi. Dengan demikian, ketika terjadi insiden, pemerintah tidak hanya memberikan sanksi, tetapi juga dapat mengetahui titik kegagalan dalam rantai penyediaan makanan.
Karena itu, Netty mendesak Badan Gizi Nasional (BGN) membuka hasil audit setiap insiden secara transparan. Ia menilai publik perlu mengetahui penyebab dugaan keracunan, apakah berasal dari bahan baku, proses pengolahan, penyimpanan, maupun distribusi.
“Yang perlu kita ketahui bukan hanya bahwa telah terjadi keracunan atau sebuah SPPG (Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi) diberi sanksi, tapi apa yang menjadi penyebabnya. Jika ditemukan pola kesalahan yang sama, jangan menunggu kejadian berikutnya. Segera lakukan evaluasi terhadap SPPG lain yang memiliki risiko serupa,” jelasnya.
Selain pembenahan sistem pengawasan, Netty mendorong BGN menyediakan kanal pengaduan publik yang mudah diakses dan responsif. Kanal tersebut diharapkan dapat digunakan orang tua, siswa, guru maupun masyarakat untuk melaporkan dugaan pelanggaran dalam pelaksanaan MBG.
Ia bahkan mengusulkan adanya apresiasi bagi masyarakat yang memberikan laporan valid, sehingga pengawasan program tidak hanya bergantung pada aparat atau lembaga pemerintah.
Netty menegaskan keberhasilan MBG tidak semestinya hanya dilihat dari seberapa banyak makanan yang berhasil dibagikan. Keamanan dan kualitas makanan yang diterima penerima manfaat harus menjadi ukuran utama.
“Kami turut prihatin atas kejadian yang dialami para penerima manfaat MBG di sejumlah daerah. Semoga mereka yang terdampak segera pulih dan seluruh proses penanganannya berjalan dengan baik,” ujarnya.
Menurutnya, MBG merupakan investasi jangka panjang bagi generasi Indonesia. Karena itu, setiap celah yang berpotensi membahayakan penerima manfaat harus segera ditutup agar program berjalan aman sekaligus memperoleh kepercayaan masyarakat.
