JAKARTA, Sudutkota.id – Kasus yang dialami Febiola, siswi di Karo yang mengalami gejala gangguan ingatan serius, menjadi perhatian Anggota Komisi VIII DPR RI, Atalia Praratya. Ia meminta penyebab kondisi tersebut tidak buru-buru dikaitkan dengan makanan sebelum hasil pemeriksaan medis dan laboratorium memastikan penyebabnya.
“Mengenai kondisi yang menimpa ananda kita, Febiola di Karo, tentu hati saya sangat prihatin mendengar seorang siswi harus mengalami gejala gangguan ingatan yang begitu serius,” kata Atalia dalam wawancara dengan wartawan sudutkota.id via WhatsApp, pada Selasa (8/9/2026).
Atalia menilai kepastian penyebab harus menjadi dasar dalam penanganan kasus tersebut. Karena itu, ia meminta semua pihak menunggu hasil pemeriksaan tim dokter spesialis untuk memastikan apakah gangguan yang dialami Febiola berkaitan dengan kontaminasi makanan atau faktor medis lainnya.
“Mari kita bijak menunggu hasil resmi laboratorium serta investigasi medis final dari tim dokter spesialis yang menangani korban,” ujarnya.
Selain memastikan penyebabnya, Atalia mendorong pemerintah pusat dan daerah ikut membantu proses pemulihan Febiola. Menurutnya, kondisi korban harus menjadi perhatian bersama terlepas dari hasil akhir pemeriksaan mengenai penyebab penyakitnya.
“Saya juga mendorong pihak pemerintah daerah maupun pusat untuk bisa turut membantu proses pemulihan ananda kita,” katanya.
Persoalan tersebut, lanjut Atalia, juga menjadi momentum untuk mengevaluasi pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Ia menyoroti data Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) yang mencatat 40.759 anak menjadi korban keracunan terkait MBG di 36 provinsi sejak 2025.
Data tersebut, menurut Atalia, menunjukkan perlunya pembenahan yang tidak hanya dilakukan setelah muncul kasus. Evaluasi harus menyasar sistem pelaksanaan MBG secara menyeluruh, mulai dari standar dapur hingga pengawasan bahan baku.
“Oleh karena itu, saya rasa kuncinya adalah evaluasi total skema pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) saat ini. Tidak boleh lagi bersifat reaktif,” tegasnya.
Atalia juga mendorong perombakan sistem standardisasi dapur serta penguatan pengawasan terhadap higienitas bahan baku. Di sisi lain, ia membuka opsi agar ekosistem lokal turut diperkuat melalui dapur mandiri pesantren maupun sekolah.
“Rombak total sistem standardisasi dapur, perketat higienitas bahan baku, hingga buka opsi penguatan kemandirian ekosistem lokal seperti dapur mandiri pesantren atau sekolah,” ujarnya.
Menurut Atalia, skema tersebut tetap harus disertai pengawasan berkala dari ahli gizi. Tujuannya agar makanan yang diberikan kepada anak tidak hanya memenuhi kebutuhan gizi, tetapi juga terjamin keamanan dan kualitasnya.
Dengan evaluasi menyeluruh, Atalia berharap persoalan keamanan pangan dalam pelaksanaan MBG dapat dicegah sejak awal. Keselamatan anak, kata dia, harus menjadi pertimbangan utama dalam setiap pembenahan program tersebut.
