Sudutkota.id – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jombang menyiapkan sebanyak 47 paket proyek untuk dilelang pada tahun anggaran 2026.
Total nilai tender proyek Jombang tersebut mencapai Rp 81,6 Miliar yang bersumber dari APBD, dengan mayoritas berupa pekerjaan konstruksi.
Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) Setdakab Jombang, Joko Murcoyo, menyampaikan bahwa sebagian besar paket yang akan ditender merupakan proyek konstruksi. “Paling banyak paket konstruksi yang bakal ditender,” ujarnya, Rabu (29/4/2026).
Ia menjelaskan, seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) telah merampungkan input data rencana pengadaan melalui Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP LKPP) sejak akhir Januari 2026.
“Input oleh OPD sudah selesai sesuai ketentuan per 31 Januari, dan sampai sekarang datanya masih sama,” terangnya.
Dari total 47 paket proyek Pemkab Jombang yang akan dilelang, tersebar di enam OPD dengan rincian sebagai berikut.
Dinas PUPR Jombang, 37 paket (Rp 54,1 Miliar). Dinas Perkim Jombang, 4 paket (Rp 7,4 Miliar). Dinas Kesehatan Jombang, 2 paket (Rp 10,4 Miliar).
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Jombang, 2 paket (Rp 1,2 Miliar). Dinas Perdagangan dan Perindustrian Jombang, 1 paket (Rp 7,8 Miliar). Dinas Pertanian Jombang, 1 paket (Rp 449 Juta).
“Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, jumlah paket tender tahun ini mengalami penurunan. Pada 2025 lalu, terdapat 65 paket proyek yang dilelang,” paparnya.
Menurut Joko, penurunan tersebut dipengaruhi oleh semakin banyaknya OPD yang menggunakan metode pengadaan melalui e-purchasing atau e-katalog.
“Sekarang OPD banyak yang menggunakan e-purchasing atau e-katalog,” jelasnya.
Ia menambahkan, paket yang menggunakan metode tersebut tidak masuk dalam proses tender di Bagian PBJ karena langsung ditangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di masing-masing OPD.
“Kalau di e-purchasing atau e-katalog itemnya belum tersedia, baru dialihkan ke tender,” katanya.
Meski demikian, jumlah paket lelang proyek Jombang 2026 masih berpotensi berubah. Hal ini menyusul adanya rencana efisiensi anggaran yang saat ini belum dirinci.
“Kami belum mengetahui paket mana saja yang terdampak efisiensi anggaran,” pungkas Joko.
