Sudutkota.id – Pada peringatan Hari Buruh Internasional (May Day) pada, Jumat (1/5/2026) mendatang, Pemerintah Kota (Pemkot) Malang memilih jalur dialog sebagai strategi utama untuk meredam potensi gejolak, menjaga stabilitas kota, sekaligus mencegah pemutusan hubungan kerja (PHK).
Kepala Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal, dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Disnaker-PMPTSP) Kota Malang, Arif Tri Sastyawan, menegaskan bahwa forum tripartit akan menjadi ruang utama penyampaian aspirasi buruh dan pengusaha secara terbuka dan konstruktif.
“Pertemuan kita gelar tanggal 1 Mei. Kita ingin semua aspirasi disampaikan dalam forum yang sehat. Jangan sampai ada demo di Kota Malang, karena itu bisa berdampak pada stabilitas keamanan dan iklim investasi,” ujar Arif, Rabu (29/4/2026).
Sebanyak sekitar 60 orang perwakilan dari serikat buruh, asosiasi pengusaha, dan unsur pemerintah dipastikan hadir dalam forum tersebut. Komposisi ini diharapkan mampu menghadirkan diskusi yang berimbang dan menghasilkan solusi konkret.
“Sekitar 60 perwakilan akan duduk bersama. Ini momentum penting untuk menyamakan persepsi dan mencari jalan keluar di tengah situasi ekonomi yang tidak mudah,” tegasnya.
Arif mengakui, tekanan global seperti kenaikan harga BBM non subsidi, biaya logistik, hingga dinamika pasar internasional mulai dirasakan pelaku usaha. Kondisi ini berpotensi memicu langkah efisiensi, termasuk pengurangan tenaga kerja. Namun ia menegaskan, PHK bukanlah solusi yang diharapkan.
“Kita memahami kondisi pengusaha, tapi jangan sampai PHK menjadi pilihan utama. Kesejahteraan pekerja tetap harus dijaga, bersamaan dengan keberlangsungan usaha,” katanya.
Lebih jauh, Arif menilai hubungan industrial di Kota Malang selama ini berjalan cukup harmonis. Hal ini tercermin dari keberhasilan penetapan Upah Minimum Kota (UMK) 2025 yang untuk pertama kalinya disepakati bersama oleh pengusaha dan buruh dalam satu angka.
“Biasanya ada perbedaan, tapi kemarin bisa sepakat dalam satu nilai. Ini menunjukkan komunikasi tripartit kita berjalan baik,” ungkapnya.
Yang menarik, forum dialog May Day tahun ini akan menjadi momen berbeda dibanding tahun-tahun sebelumnya. Pasalnya, Wali Kota Malang dijadwalkan hadir langsung dan berdialog dengan para perwakilan buruh serta pengusaha.
“Ini baru pertama kali wali kota berkenan hadir dan berdialog langsung. Biasanya diserahkan ke kepala dinas. Sekarang beliau ingin mendengar langsung aspirasi dari buruh dan pengusaha,” jelas Arif.
Langkah tersebut dinilai sebagai terobosan penting dalam membangun hubungan industrial yang lebih terbuka dan responsif. Dengan keterlibatan langsung kepala daerah, diharapkan keputusan yang diambil lebih tepat sasaran dan mampu menjawab kebutuhan di lapangan.
Dalam forum tersebut, sejumlah isu krusial akan dibahas, mulai dari kesejahteraan pekerja, penyesuaian upah, status pekerja kontrak, hingga perlindungan tenaga kerja dan jaminan sosial.
Hasil dari dialog ini nantinya akan dirumuskan dan disampaikan ke pemerintah provinsi maupun kementerian sebagai bagian dari kontribusi daerah dalam kebijakan ketenagakerjaan nasional.
Pemkot Malang juga mengimbau seluruh elemen buruh untuk mengedepankan dialog dan menjaga suasana tetap kondusif. Stabilitas kota dinilai menjadi faktor penting dalam menjaga kepercayaan investor.
“Kalau kota ini kondusif, investasi tetap berjalan. Tapi kalau diwarnai aksi yang tidak terkendali, tentu berdampak luas. Maka kita dorong komunikasi, bukan konfrontasi,” tegasnya.
Arif menegaskan bahwa penyampaian aspirasi tetap merupakan hak setiap pihak. Namun, ia berharap hal tersebut dilakukan secara bijak dan tidak mengganggu ketertiban umum.
“Silakan sampaikan aspirasi, itu hak. Tapi mari kita jaga Kota Malang tetap aman, nyaman, dan produktif. Jangan sampai ada demo yang justru merugikan semua pihak,” pungkasnya.
