Sudutkota.id – Wacana Pemerintah Kota (Pemkot) Malang untuk beralih menggunakan kendaraan listrik sebagai armada operasional mendapat dukungan dari DPRD Kota Malang.
Namun di balik dukungan tersebut, dewan mengingatkan agar pemerintah tidak terjebak pada proyek pencitraan modernisasi birokrasi sementara kebutuhan pelayanan dasar masyarakat masih menghadapi banyak persoalan.
Ketua Komisi B DPRD Kota Malang, Bayu Rekso Aji, menegaskan bahwa transisi menuju kendaraan listrik memang sejalan dengan upaya efisiensi energi dan pengurangan emisi. Namun, kondisi riil di lapangan menunjukkan masih banyak kebutuhan mendesak yang harus menjadi prioritas utama, terutama armada pelayanan publik seperti truk pengangkut sampah yang jumlahnya terbatas dan sebagian besar sudah berusia tua.
Menurut Bayu, persoalan sampah merupakan layanan dasar yang setiap hari bersentuhan langsung dengan masyarakat. Karena itu, penguatan armada kebersihan seharusnya ditempatkan di atas rencana pengadaan kendaraan dinas listrik bagi pejabat atau perangkat daerah.
“Kalau bicara kendaraan listrik saya sepakat. Tetapi pemerintah harus melihat kebutuhan yang lebih mendesak. Armada truk sampah masih kurang dan sebagian kondisinya cukup memprihatinkan. Ini yang harus diprioritaskan karena langsung menyangkut pelayanan masyarakat,” ujarnya, Jumat (12/6/2026) kemarin.
Pernyataan tersebut menjadi pengingat bahwa di tengah kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan pemerintah pusat maupun daerah, setiap rupiah APBD harus diarahkan pada program yang memiliki dampak nyata bagi warga.
Bayu menilai, sebelum berbicara mengenai modernisasi kendaraan dinas, Pemkot Malang perlu melakukan audit menyeluruh terhadap kondisi kendaraan operasional yang dimiliki saat ini. Pendataan tersebut penting untuk mengetahui armada mana yang sudah tidak layak digunakan dan benar-benar membutuhkan penggantian.
Ia juga menyoroti risiko pemborosan apabila pengadaan kendaraan listrik dilakukan tanpa perencanaan matang. Selain biaya pembelian yang cukup besar, pemerintah masih harus menanggung biaya pemeliharaan, infrastruktur pendukung, hingga risiko penyusutan nilai aset di masa mendatang.
Karena itu, Bayu lebih mendorong penggunaan skema sewa dibandingkan pembelian unit baru. Menurutnya, model tersebut jauh lebih fleksibel dan dapat mengurangi beban keuangan daerah.
“Saya lebih setuju sistem sewa. Kalau membeli kendaraan baru, pemerintah harus menghitung biaya perawatan dan penyusutan aset. Saat dijual kembali nilainya juga turun jauh. Itu harus menjadi pertimbangan serius,” katanya.
DPRD Kota Malang sendiri hingga saat ini belum menerima pembahasan resmi terkait alokasi anggaran kendaraan listrik dalam forum anggaran daerah. Meski demikian, Komisi B memastikan akan mengawal setiap kebijakan agar tetap berpihak pada kebutuhan masyarakat.
Bayu menegaskan, konsep kendaraan listrik tidak boleh sekadar menjadi simbol kemajuan atau mengikuti tren nasional tanpa memperhatikan persoalan mendasar yang masih dihadapi Kota Malang.
Ia mengingatkan bahwa keberhasilan pemerintah daerah tidak diukur dari banyaknya kendaraan listrik yang dimiliki, melainkan dari kualitas pelayanan publik yang dirasakan masyarakat.
“Prinsipnya kita harus punya skala prioritas. Ketika armada kebersihan masih kurang, fasilitas pelayanan publik masih membutuhkan perhatian, maka itu yang harus didahulukan. Jangan sampai kebutuhan masyarakat justru kalah oleh program yang manfaatnya belum mendesak,” tegasnya.
