Sudutkota.id – Bupati Nias Selatan (Nisel), Sokhiatulo Laia, menyampaikan secara langsung kepada Menteri Kebudayaan RI, Dr. Fadli Zon, kendala fiskal paling mendesak yang dihadapi daerah. Beban pembiayaan gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), baik yang berstatus penuh waktu maupun paruh waktu, mencapai Rp150 miliar per tahun. Angka ini dinilai jauh melampaui kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Nias Selatan.
Hal ini disampaikan Bupati di sela peringatan Hari Jadi Kabupaten Nias Selatan ke-23, yang berlangsung di Lapangan Orurusa, Selasa (28/7/2026).
Bupati Nisel menjelaskan bahwa beban ini muncul menyusul pengangkatan ribuan tenaga honorer menjadi PPPK, termasuk PPPK paruh waktu yang telah menerima Surat Keputusan (SK) secara bertahap mulai Januari 2026. Sementara itu, kewajiban pembayaran gaji PPPK selama ini menjadi tanggung jawab daerah melalui APBD, padahal kemampuan fiskal Nias Selatan sangat terbatas dan justru menerima pemotongan dana transfer dari Pemerintah Pusat.
“Kami berkomitmen penuh menjamin hak dan kesejahteraan tenaga PPPK yang telah lama mengabdi bagi masyarakat. Namun kemampuan keuangan daerah sangat terbatas. Beban Rp150 miliar per tahun ini hampir sepertiga dari total pagu belanja pegawai kami, dan semakin berat karena alokasi transfer ke daerah justru dikurangi. Kami tidak sanggup memikulnya sendirian tanpa dukungan Pemerintah Pusat,” tegas Sokhiatulo Laia.
Ia menambahkan, jika beban ini terus dipikul sendiri oleh daerah, Nias Selatan terpaksa harus memangkas anggaran pembangunan jalan, jembatan, air bersih, serta pelayanan dasar lain yang sangat dibutuhkan masyarakat di pelosok wilayah.
Menteri Kebudayaan Dr. Fadli Zon menyimak dengan saksama dan menyatakan memahami kesulitan daerah. Meski kewenangan pembiayaan PPPK berada di lingkungan Kementerian Keuangan dan Kementerian PANRB, ia berjanji menjadi jembatan komunikasi.
“Saya catat dengan baik keluhan Bupati. Kehadiran saya di sini bukan hanya meriahkan hari jadi, tapi juga membuka ruang aspirasi. Saya akan segera memfasilitasi pertemuan dan menyampaikan langsung hal ini kepada Menteri Keuangan dan Menteri PANRB, agar dicarikan solusi pembiayaan yang adil dan berkelanjutan. Baik melalui penambahan alokasi DAU, skema pembiayaan bersama, maupun pengalihan sebagian beban ke APBN,” ujar Fadli Zon.
Lebil lanjut, Fadlin Zon menjelaskan saat ini Pemerintah Pusat sedang mengkaji skema baru bagi daerah yang belanja pegawainya melebihi batas aman 30% APBD. Langkah yang dikaji meliputi kemungkinan menanggung sebagian atau seluruh pembiayaan PPPK mulai tahun 2027, serta memberikan tambahan Dana Alokasi Umum (DAU) bagi daerah yang tidak mampu lagi menanggung sendiri. Nias Selatan termasuk salah satu daerah prioritas yang diharapkan mendapatkan perhatian khusus.
