JOMBANG, Sudutkota.id – DPRD Kabupaten Jombang mulai mematangkan regulasi desa menjelang pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Serentak 2027 yang akan diikuti 286 desa.
Penyusunan aturan ini menjadi perhatian penting untuk memastikan seluruh tahapan pemilihan berjalan tertib, transparan, dan memiliki kepastian hukum.
Pembahasan regulasi tersebut mengemuka dalam rapat paripurna DPRD Jombang dengan agenda penyampaian pandangan umum (PU) fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Desa.
Sejumlah fraksi menyampaikan berbagai catatan kritis. Mulai dari pengaturan masa jabatan kepala desa (kades) dan anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD), ketentuan peralihan, hingga kesiapan regulasi dalam menghadapi Pilkades Serentak 2027.
Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (FPKB) menjadi salah satu fraksi yang menyoroti ketentuan peralihan dalam Raperda Desa tersebut.
Melalui juru bicaranya, M Naqib Abdullah meminta penjelasan lebih rinci mengenai penyesuaian masa jabatan kepala desa dan anggota BPD menjadi delapan tahun dengan maksimal dua periode. Ketentuan tersebut sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 16 Tahun 2026.
Menurut Naqib, kejelasan aturan peralihan sangat diperlukan, terutama bagi kepala desa dan anggota BPD yang saat ini masih menjabat.
Dia mengingatkan agar ketentuan tersebut tidak memunculkan perbedaan penafsiran ketika diterapkan.
“Jangan sampai pengaturan masa transisi justru menimbulkan multitafsir dan ketidakpastian hukum ketika diterapkan dalam pelaksanaan Pilkades berikutnya,” ujarnya, Selasa (17/11/2026).
Karena itu, FPKB meminta mekanisme penyesuaian masa jabatan dirumuskan secara tegas. “Dengan demikian, seluruh pihak memiliki pemahaman yang sama sehingga tidak menimbulkan persoalan hukum di kemudian hari,” paparnya.
Sorotan terhadap persiapan Pilkades Serentak 2027 juga disampaikan Fraksi PDI Perjuangan. Melalui Jawahirul Fuad, fraksi tersebut menekankan pentingnya regulasi yang mampu menjamin kepastian hukum dalam setiap tahapan pemilihan.
Selain kepastian hukum, netralitas panitia penyelenggara juga harus menjadi perhatian. Mekanisme pemilihan perlu dirancang untuk meminimalkan potensi sengketa sekaligus menjaga iklim demokrasi tetap sehat dan kondusif di tingkat desa.
“Pelaksanaan Pilkades harus mampu menciptakan iklim demokrasi yang sehat dan kondusif di tingkat desa,” tegasnya.
Sementara itu, Fraksi Partai Golkar melalui Andik Purnawan menyoroti pengaturan peraturan desa (perdes), khususnya Bab VII.
Dia mengusulkan agar peran rukun tetangga (RT) dan rukun warga (RW) turut diakomodasi dalam proses pengambilan keputusan maupun penyaluran aspirasi masyarakat.
Menurutnya, RT dan RW merupakan unsur pemerintahan di lingkungan masyarakat yang paling dekat dengan warga. Keduanya dinilai memahami secara langsung kondisi lingkungan, kebutuhan, hingga berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat.
“Karena itu, pelibatan RT dan RW penting agar perdes tidak sekadar menjadi produk administratif, tetapi benar-benar mencerminkan kebutuhan masyarakat,” tuturnya.
Andik juga mendorong agar sosialisasi penataan desa dan peraturan desa dilakukan melalui forum pertemuan RT/RW. “Langkah ini diharapkan mampu membuka ruang partisipasi masyarakat sekaligus mengoptimalkan pemberdayaan warga,” katanya.
Terpisah, Ketua DPRD Jombang Hadi Atmaji mengungkapkan, Raperda tentang Desa kembali dimasukkan dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) 2027.
Kebijakan tersebut merupakan langkah antisipasi apabila pembahasan regulasi itu tidak rampung hingga akhir tahun ini.
Hadi menjelaskan, pembahasan Raperda Desa membutuhkan proses cukup panjang. Meski sudah memasuki tahap paripurna pandangan umum fraksi, masih terdapat sejumlah tahapan yang harus diselesaikan sebelum regulasi tersebut ditetapkan menjadi peraturan daerah (perda).
“Raperda Desa memang masuk kembali Propemperda 2027. Ini karena kami khawatir pembahasannya tidak selesai tahun ini. Prosesnya cukup panjang,” ungkapnya.
Dia memperkirakan penetapan Raperda Desa kemungkinan baru dapat dilakukan pada awal 2027. Selanjutnya, pembahasan akan diteruskan sesuai mekanisme dan tahapan yang berlaku.
Di tengah persiapan Pilkades Serentak 2027 yang melibatkan 286 desa, keberadaan Perda Desa dinilai semakin strategis.
Regulasi tersebut diharapkan menjadi pijakan kuat bagi penyelenggaraan pemerintahan desa sekaligus memastikan pesta demokrasi di tingkat desa berlangsung transparan, tertib, dan memiliki kepastian hukum.
“Dengan demikian, pembahasan Raperda Desa bukan sekadar menyelesaikan produk legislasi, tetapi juga menjadi bagian penting dalam menentukan kesiapan Kabupaten Jombang menghadapi agenda demokrasi besar di tingkat desa,” pungkasnya.





















