KOTA MALANG, Sudutkota.id – Fraksi NasDem-PSI DPRD Kota Malang menyoroti tajam lonjakan Belanja Tidak Terduga (BTT) dalam perubahan APBD 2026. Anggaran yang sebelumnya hanya Rp5 Miliar diusulkan melonjak menjadi Rp50 Miliar, atau meningkat hingga 800 persen.
Lonjakan tersebut dinilai tidak boleh hanya dijelaskan sebagai bentuk fleksibilitas pemerintah menghadapi kondisi yang tidak terduga. Fraksi NasDem-PSI meminta Pemerintah Kota (Pemkot) Malang membuka secara jelas dasar perencanaan, kebutuhan, analisis risiko hingga mekanisme pengawasan penggunaan anggaran tersebut.
Sorotan itu disampaikan Donny Sesetyo, juru bicara Fraksi NasDem-PSI DPRD Kota Malang, dalam penyampaian pandangan fraksi terkait perubahan KUA-PPAS APBD 2026, Selasa (18/8/2026).
Menurut Donny, fleksibilitas anggaran memang dibutuhkan pemerintah untuk menghadapi berbagai risiko yang tidak dapat diprediksi sebelumnya. Namun, fleksibilitas tersebut tetap harus memiliki dasar perencanaan yang kuat.
“Namun, tetap saja kenaikan anggaran ini harus disertai dengan perencanaan yang baik, sesuai dengan kebutuhan dasar, analisis manajemen risiko, dan juga pelaporan berkala,” tegas Donny.
Fraksi NasDem-PSI mengingatkan, penggunaan BTT tidak boleh semata-mata bergantung pada diskresi pemerintah. Di balik kenaikan anggaran yang sangat besar itu harus terdapat perhitungan dan perencanaan yang dapat dipertanggungjawabkan.
“Penggunaannya tidak saja hanya semata diskresional, namun juga terdapat perhitungan dari perencanaan di balik kenaikan BTT yang sangat fantastis ini,” ujarnya.
Sorotan terhadap BTT tersebut semakin kuat karena pada saat yang sama Fraksi NasDem-PSI menemukan rendahnya kinerja program dan kegiatan PRKPBD.
Donny menyebut realisasi kinerja program dan kegiatan tersebut baru mencapai 26,77 persen, sedangkan realisasi anggarannya berada di angka 18,35 persen. Kedua capaian tersebut dinilai masih sangat rendah.
Karena itu, Fraksi NasDem-PSI meminta Pemkot Malang tidak hanya berkonsentrasi pada perubahan angka anggaran, tetapi memastikan kesiapan pelaksanaan program pada semester kedua.
Kesiapan teknis anggaran, kelengkapan dokumen, proses pengadaan, jadwal pelaksanaan hingga kemampuan menyelesaikan output program harus dipastikan sejak awal.
“Kalau semua tidak disiapkan dengan baik, maka sifat besar bisa saja terjadi pada tahun ini,” kata Donny.
NasDem-PSI juga mengingatkan agar perubahan APBD 2026 tetap konsisten dengan arah pembangunan dalam RPJMD Kota Malang.
Tahun 2026 merupakan tahun pertama penguatan pondasi dengan empat arah kebijakan utama, yakni penguatan SDM yang berbudaya, sehat dan tangguh, perlindungan sosial terintegrasi serta peningkatan produktivitas, infrastruktur dan lingkungan yang inklusif serta menunjang ketahanan, dan birokrasi adaptif yang disertai efektivitas serta intensifikasi pajak daerah dan retribusi daerah.
Menurut Donny, tambahan belanja dalam APBD perubahan harus bisa menunjukkan hubungan yang jelas dengan target pembangunan tersebut.
Fraksi juga menyoroti target pertumbuhan ekonomi 6 persen, penurunan angka kemiskinan menjadi 3,13 persen, tingkat pengangguran terbuka 5,61 persen, serta Gini Ratio 0,37 persen.
Target tersebut, kata dia, harus menjadi ukuran konkret dalam mengevaluasi kebijakan anggaran.
“Tambahan belanja benar-benar mampu mengakselerasi penurunan angka kemiskinan dan pengangguran,” ujarnya.
Bukan hanya bantuan sosial, kebijakan anggaran juga harus diarahkan untuk meningkatkan produktivitas, memberikan kemudahan berusaha, menciptakan lapangan kerja baru serta melakukan intervensi pada kawasan yang membutuhkan perhatian.
NasDem-PSI juga menyoroti persoalan koordinasi antar-OPD. Fraksi menilai masih terdapat lemahnya sense of belonging dan sense of problem solver dalam birokrasi Pemkot Malang.
Kondisi itu dinilai berpengaruh terhadap lambannya penanganan sejumlah persoalan kota.
Donny menyebut persoalan kemacetan, tempat hiburan malam tidak berizin, peredaran narkotika, kekerasan seksual, hingga penertiban PKL dan UMKM di kawasan Alun-Alun Merdeka dan Jalan Veteran sebagai contoh yang membutuhkan koordinasi lintas-OPD.
Fraksi berharap formasi baru di bawah kepemimpinan Pj Wali Kota Malang Iwan Kurniawan mampu menyatukan langkah seluruh perangkat daerah sehingga penyelesaian persoalan tidak berjalan sendiri-sendiri.
Penataan ASN juga menjadi perhatian. NasDem-PSI meminta Pemkot Malang tidak berhenti pada penyegaran terbatas terhadap pejabat eselon II yang dilakukan pada akhir Juli.
Jabatan yang masih kosong diminta segera diisi dengan prinsip meritokrasi. Untuk jabatan camat, lurah dan perangkat wilayah, pertimbangan tidak hanya berdasarkan kompetensi dan keahlian, tetapi juga pengalaman lapangan, kemampuan komunikasi serta penguasaan wilayah.
“Camat, lurah, serta staf perangkat wilayah merupakan perpanjangan tangan Pemerintah Kota Malang yang harus mampu memitigasi masalah maupun risiko,” ujar Donny.
Pada akhirnya, Fraksi NasDem-PSI meminta Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) di bawah kepemimpinan Pj Sekda saat ini lebih proporsional dalam mengalokasikan anggaran perubahan KUA-PPAS APBD 2026.
Anggaran harus diarahkan berdasarkan urgensi dan prioritas serta berorientasi pada penyelesaian persoalan masyarakat. Persoalan seperti sampah, pemeliharaan ruang terbuka hijau (RTH) dan berbagai kebutuhan mendesak lainnya diminta tidak terpinggirkan.
Bagi NasDem-PSI, kenaikan BTT dari Rp5 Miliar menjadi Rp50 Miliar harus memiliki alasan yang terukur. Di tengah rendahnya sejumlah capaian program, pemerintah dituntut memastikan setiap tambahan anggaran memiliki dasar kebutuhan yang jelas, dapat diawasi, dipertanggungjawabkan, dan benar-benar memberikan dampak bagi masyarakat Kota Malang.
