JAKARTA, Sudutkota.id – Usulan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) 2027 sebesar Rp107,34 Juta per jemaah menjadi perhatian Panitia Kerja (Panja) BPIH Komisi VIII DPR RI.
Kenaikan hampir Rp20 Juta dari tahun sebelumnya dinilai tidak cukup hanya dijelaskan melalui perubahan komponen biaya, tetapi harus dibuktikan dengan manfaat yang benar-benar diterima jemaah.
Anggota Panja BPIH Komisi VIII DPR RI, Hetifah Sjaifudian mengatakan setiap komponen dalam usulan tersebut perlu dibedah sebelum angka BPIH ditetapkan. Mulai dari nilai tukar, penerbangan, akomodasi, transportasi hingga layanan di Arafah, Muzdalifah, dan Mina harus diuji kewajaran serta peluang efisiensinya.
“Kenaikan hampir Rp20 juta ini harus kita bedah satu per satu, mulai dari nilai tukar, penerbangan, akomodasi, transportasi, sampai layanan di Arafah, Muzdalifah, dan Mina. Setiap rupiah kenaikan itu harus rasional dan benar-benar terasa manfaatnya bagi jemaah,” kata Hetifah dalam keterang tertulis kepada media sudutkota.id, Rabu (19/8/2026).
Persoalan yang dibahas Panja tidak hanya menyangkut besaran BPIH. Skema pembiayaan yang diusulkan pemerintah untuk 2027 juga mengalami perubahan cukup besar. Porsi biaya yang dibayar langsung jemaah diusulkan turun dari 62 persen pada 2026 menjadi 40 persen, sementara porsi Nilai Manfaat meningkat dari 38 persen menjadi 60 persen.
Skema tersebut memang berpotensi mengurangi beban pembayaran bagi jemaah yang berangkat. Namun, Hetifah mengingatkan kebijakan itu tidak boleh mengorbankan kepentingan jutaan calon jemaah yang masih berada dalam antrean.
Menurutnya, Nilai Manfaat merupakan bagian penting dari keberlanjutan pengelolaan dana haji. Karena itu, penggunaan porsi yang lebih besar untuk membiayai jemaah tahun berjalan harus dihitung secara hati-hati agar tidak menimbulkan tekanan terhadap kemampuan dana haji membiayai penyelenggaraan haji pada masa mendatang.
“Kita ingin biaya yang dibayar jemaah makin terjangkau. Tapi jangan sampai keringanan untuk yang berangkat sekarang justru menggerus Nilai Manfaat dan mengancam keberlanjutan dana bagi jutaan calon jemaah yang masih menunggu,” ujar Hetifah.
Panja BPIH kemudian akan menguji sejumlah skenario pembiayaan untuk mencari titik yang paling rasional. Komponen dengan nilai terbesar akan menjadi salah satu area yang perlu diperiksa lebih jauh untuk melihat apakah masih tersedia ruang penghematan tanpa menurunkan kualitas layanan.
Bagi Hetifah, pembahasan BPIH tidak seharusnya berhenti pada pertanyaan apakah biaya haji naik atau turun. Yang lebih penting adalah memastikan setiap kenaikan memiliki alasan yang jelas, sementara setiap penggunaan Nilai Manfaat tetap memperhitungkan hak jemaah yang belum berangkat.
“Target kita bukan cari haji termurah, tapi biaya yang wajar, pelayanan yang makin baik, adil untuk yang masih menunggu, dan keuangan haji yang tetap sehat,” pungkasnya.
