JAKARTA, Sudutkota.id – Penambahan satuan baru di tubuh Tentara Nasional Indonesia (TNI) membawa konsekuensi yang lebih besar daripada sekadar memperluas struktur organisasi.
Setiap satuan membutuhkan personel, infrastruktur, peralatan, serta biaya operasional yang harus dipastikan tersedia agar pembentukan satuan benar-benar memperkuat kemampuan pertahanan.
Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Dave Laksono mengatakan pembentukan satuan baru dilakukan dengan mempertimbangkan perkembangan ancaman dan kebutuhan pertahanan. Karena itu, konsekuensi terhadap kebutuhan personel dan anggaran juga telah diperhitungkan dalam perencanaan pemerintah.
“Ini kan disesuaikan dengan kondisi, baik potensi ancaman, perkembangan zaman, sehingga dinilai dibutuhkan kesatuan-kesatuan tersebut,” ujar Dave usai mengikuti upacara HUT TNI, Senin (5/10/2026).
Kebutuhan tersebut kemudian berlanjut pada penambahan prajurit. Dave memastikan rekrutmen akan terus berjalan untuk memenuhi kebutuhan personel pada satuan-satuan baru, sementara prosesnya akan dilakukan oleh Kementerian Pertahanan bersama Mabes TNI.
“Pastinya, pastinya. Dengan ada kesatuan baru kan membutuhkan penambahan personel, sehingga akan membutuhkan juga penambahan beberapa prajurit,” katanya.
Penambahan struktur pertahanan juga berarti meningkatnya kebutuhan operasional. Namun, Dave menilai tambahan anggaran tidak dapat dilihat semata sebagai pembengkakan apabila pengeluaran tersebut memang berkaitan langsung dengan kebutuhan menjaga kedaulatan negara. Ia menyebut anggaran untuk kebutuhan tersebut telah diperhitungkan.
“Biaya operasional tinggi itu dikarenakan memang ada kebutuhan. Jadi kita kan bukan menghamburkan-hamburkan uang, akan tetapi memang ada kebutuhan yang harus kita spend untuk memenuhi kepentingan kedaulatan bangsa,” tegasnya.
Kebutuhan memperkuat kemampuan TNI juga tidak berhenti pada jumlah personel. Dave menilai perkembangan teknologi membuat prajurit harus mampu beradaptasi dengan sistem pertahanan modern, termasuk pemanfaatan kecerdasan buatan (AI) dan perkembangan jaringan teknologi. Modernisasi tersebut diperlukan agar kemampuan prajurit sejalan dengan perubahan karakter ancaman.
Dalam konteks alat utama sistem senjata (alutsista), Dave juga menilai Indonesia perlu memiliki peralatan tempur yang mampu menghadapi perkembangan ancaman kawasan. Rencana akuisisi jet tempur J-10 dari China, menurutnya, perlu dilihat dari kesiapan rantai pasok, pelatihan, serta unit pendukung, bukan semata dari negara asal alutsista.
“Selama supply chain-nya dan juga pelatihannya, supporting unit-nya itu mencukupi, nggak ada masalah,” ujar Dave.
