Nasional

Saadiah Uluputty Bidik Ketimpangan Anggaran di Wilayah Kepulauan

17
×

Saadiah Uluputty Bidik Ketimpangan Anggaran di Wilayah Kepulauan

Share this article
Saadiah Uluputty Bidik Ketimpangan Anggaran di Wilayah Kepulauan
Anggota DPR RI Saadiah Uluputty mengikuti pembahasan RUU Daerah Kepulauan sebagai upaya memperjuangkan pemerataan pembangunan dan keadilan anggaran bagi masyarakat kepulauan.(Sudutkota.id/Staff)

JAKARTA, Sudutkota.id – Kesenjangan pembangunan antarwilayah kepulauan kembali menjadi sorotan dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Daerah Kepulauan. Anggota DPR RI dari daerah pemilihan Maluku, Saadiah Uluputty, mendapat penugasan Fraksi PKS untuk bergabung dalam Panitia Khusus (Pansus) RUU tersebut, menggantikan Ahmad Heryawan.

Sehari setelah penugasan, Saadiah langsung mengikuti rapat pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) pada Rabu (18/11/2026). Rapat yang dipimpin Ketua Pansus Mercy Barends itu menghimpun ratusan hingga ribuan masukan dari DPR dan DPD RI sebagai bahan penyusunan pembahasan lanjutan.

Dalam rapat tersebut disampaikan terdapat 305 DIM dari DPD RI, 900 DIM dari DPR RI, serta 2.950 usulan yang akan dikompilasi dan diharmonisasi oleh Badan Keahlian DPR RI. Pembahasan bersama pemerintah dan DPD RI ditargetkan berlangsung sebelum 25 November 2026.

Bagi Saadiah, RUU Daerah Kepulauan harus menjadi landasan untuk mengoreksi ketimpangan pembangunan yang selama ini dihadapi masyarakat pulau. Tantangan geografis, mahalnya distribusi logistik, serta terbatasnya akses layanan publik dinilai membutuhkan kebijakan yang mempertimbangkan karakter wilayah laut dan gugusan pulau.

“RUU Daerah Kepulauan memiliki arti yang sangat strategis, terutama bagi Maluku dan wilayah Indonesia Timur. Kita ingin memastikan bahwa negara melihat Indonesia secara utuh, bukan hanya dari luas daratan, tetapi juga dari bentang laut, pulau-pulau, dan masyarakat yang hidup di dalamnya,” ungkap Saadiah.

Salah satu agenda yang ingin diperjuangkannya ialah keadilan fiskal melalui skema Dana Khusus Kepulauan. Menurut Saadiah, pengalokasian anggaran perlu memperhitungkan kebutuhan daerah yang harus menjangkau masyarakat tersebar di pulau-pulau, termasuk untuk pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan pelayanan publik.

Selain anggaran, ia menyoroti konektivitas antarpulau sebagai penentu pemerataan ekonomi. Penguatan transportasi laut dan infrastruktur pendukung dinilai penting agar distribusi kebutuhan pokok lebih terjangkau serta akses masyarakat menuju layanan pendidikan, kesehatan, dan pusat ekonomi semakin terbuka. Potensi ekonomi biru, mulai dari perikanan hingga budi daya rumput laut, juga perlu memberi nilai tambah bagi masyarakat setempat.

“Keberadaan saya di Pansus ini menjadi bagian dari ikhtiar untuk memastikan bahwa aspirasi masyarakat Maluku dan wilayah kepulauan lainnya benar-benar terakomodasi. Kita ingin ada kebijakan yang memberikan keberpihakan nyata sehingga masyarakat di pulau-pulau kecil, wilayah terluar, dan pesisir juga mendapatkan hak pembangunan yang setara,” tegasnya.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *