JAKARTA, Sudutkota.id – Penantian panjang pembentukan Undang-Undang Perampasan Aset akhirnya mencapai babak baru. DPR RI menyetujui pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya dalam Rapat Paripurna ke-13 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027, Kamis (19/11/2026).
Ketua DPR RI, Puan Maharani memimpin rapat pengambilan keputusan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta. Persetujuan diberikan setelah Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman menyampaikan laporan hasil pembahasan bersama pemerintah. Pengesahan ini berlangsung lebih awal dari target penyelesaian pada Desember 2026.
Habiburokhman menjelaskan, pembentukan regulasi tersebut telah melalui perjalanan panjang. RUU Perampasan Aset, kata dia, sudah diperjuangkan selama 18 tahun dan mulai dibahas secara intensif di Komisi III DPR sejak Agustus 2025.
“Karena memang sudah 18 tahun ini diusulkan sejak awal dahulu ya, dan sudah satu tahun lebih, undang-undang ini berproses di Komisi III. Tepatnya sejak Agustus 2025,” ujar Habiburokhman dalam laporannya.
Salah satu perubahan mendasar yang disorot dalam pembahasan ialah arah penegakan hukum. Regulasi ini tidak hanya menitikberatkan penghukuman melalui pemenjaraan, tetapi juga diarahkan pada pemulihan kerugian negara dan korban tindak pidana.
“Tujuan penghukuman sebelumnya hanya adalah pemenjaraan pelaku pidana. Lalu hanya bergantung pada putusan pidana final, fragmentasi pengelolaan, dan korupsinya konvensional,” jelas Habiburokhman.
Ia juga memaparkan penyempurnaan mekanisme hukum acara melalui pendekatan non-conviction based, yakni perampasan aset tanpa harus menunggu putusan pidana terhadap pelaku. Menurut laporan Komisi III, cakupan aturan turut menyentuh tindak pidana lain, termasuk investasi fiktif dan kejahatan finansial modern yang menimbulkan banyak korban.
Setelah laporan Komisi III dan penyampaian pandangan pemerintah yang diwakili Menteri PANRB, Rini Widyantini, Puan meminta persetujuan peserta sidang. Seluruh peserta menyatakan setuju, disusul ketukan palu yang menandai persetujuan DPR atas RUU tersebut menjadi undang-undang.
Puan mengapresiasi Komisi III, pemerintah, serta berbagai pihak yang terlibat dalam pembahasan. Ia juga menyoroti keterbukaan proses legislasi agar masyarakat dapat mengikuti dan mencermati pembahasan regulasi tersebut.
“Serta dalam pembahasannya bisa diakses oleh publik sehingga tidak ada kesalahpahaman dan bisa menjadi pembelajaran bagi kita semua bahwa semua pembahasan bisa juga diakses dan dicermati oleh masyarakat,” ucap Puan.





















