JAKARTA, Sudutkota.id – Hasil Sensus Ekonomi 2026 (SE2026) diminta tidak berhenti sebagai catatan statistik. Ketua Komite IV DPD RI, Ahmad Nawardi, mendorong data tersebut menjadi pijakan kebijakan agar pembangunan ekonomi Jawa Timur lebih tepat sasaran dan manfaatnya menjangkau pelaku usaha kecil.
Pesan itu disampaikan Nawardi saat mengunjungi Kantor Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa Timur di Surabaya, Selasa (17/11/2026). Dalam pertemuan tersebut, BPS melaporkan pendataan SE2026 telah mencapai 87,39 persen per 1 November, dengan seluruh kabupaten dan kota mencatat progres di atas 80 persen.
“Data itu menentukan kehidupan dan kesejahteraan masyarakat. Kalau datanya keliru, kebijakannya ikut keliru, dan yang menanggung akibatnya masyarakat juga,” tegas senator asal Jawa Timur tersebut.
Nawardi menilai akurasi menjadi pekerjaan penting setelah proses pendataan selesai. Ia meminta BPS terus menekan margin of error yang dilaporkan berada di kisaran 1–3 persen. Menurutnya, ketidaksesuaian data dengan kondisi lapangan masih menjadi keluhan masyarakat, pelaku UMKM, hingga pemerintah daerah.
Ia juga menyoroti pentingnya pendataan usaha yang tidak selalu terlihat secara fisik, seperti katering rumahan, toko daring, dan pedagang keliling. Pendekatan melalui keluarga dinilai dapat membantu mencatat usaha kecil, termasuk yang belum memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB).
“Pertumbuhan ekonomi harus terasa sampai ke desa dan ke usaha-usaha kecil,” kata Nawardi, menanggapi ketimpangan kondisi ekonomi Jawa Timur. Meski ekonomi provinsi itu tumbuh 5,82 persen pada triwulan III-2026, tingkat kemiskinan di perdesaan masih mencapai 12,38 persen, lebih tinggi dibandingkan wilayah perkotaan sebesar 6,66 persen.
Nawardi berharap hasil sensus mampu memetakan usaha berdasarkan skala mikro, kecil, menengah, dan besar, sekaligus menangkap perkembangan ekonomi digital. Peta tersebut dinilai dapat membantu pemerintah menyusun pembinaan UMKM, memperluas akses permodalan, serta memperkuat pendampingan legalitas usaha.
Menurutnya, data yang terperinci juga dapat mengarahkan investasi ke sektor dan wilayah yang membutuhkan. Pengembangan industri pengolahan, hilirisasi, serta kemitraan antara UMKM, koperasi, dan perusahaan besar perlu bertumpu pada kondisi ekonomi daerah yang sebenarnya.
“Kami datang bukan untuk mencari kesalahan, tetapi untuk memastikan data ini bermanfaat bagi rakyat. Negara butuh data yang akurat sejak awal merumuskan kebijakan, agar tidak salah langkah,” pungkas Nawardi.





















