Nasional

Atalia Dorong Perlindungan Anak Menjangkau Rumah hingga Ruang Digital

13
×

Atalia Dorong Perlindungan Anak Menjangkau Rumah hingga Ruang Digital

Share this article
Atalia Dorong Perlindungan Anak Menjangkau Rumah hingga Ruang Digital
Atalia Praratya menyoroti pentingnya perlindungan dan pemenuhan hak anak.(Sudutkota.id/Staff)

JAKARTA, Sudutkota.id – Peringatan Hari Anak Sedunia tidak boleh berhenti sebagai agenda tahunan. Anggota Komisi VIII DPR RI Fraksi Partai Golkar, Atalia Praratya, mengingatkan bahwa pemenuhan hak anak harus diwujudkan melalui perlindungan nyata di lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, hingga ruang digital.

Kerentanan anak masih terlihat dari data Survei Nasional Pengalaman Hidup Anak dan Remaja (SNPHAR) 2024. Sebanyak 50,78 persen anak usia 13–17 tahun tercatat pernah mengalami setidaknya satu bentuk kekerasan fisik, emosional, atau seksual sepanjang hidupnya.

“Anak bukan hanya pelengkap, apalagi sekadar objek kebijakan orang dewasa. Mereka adalah manusia utuh yang punya hak, suara, dan mimpi. Karena itu, setiap keputusan yang menyangkut hidup anak harus menempatkan kepentingan terbaik mereka di atas segalanya,” ungkap Atalia, pada Jum’at (20/11/2026).

Menurut Atalia, ketimpangan relasi kuasa membuat anak rentan menjadi korban kekerasan dan manipulasi, termasuk praktik child grooming. Karena itu, pencegahan perlu diperkuat melalui deteksi dini, layanan pengaduan yang mudah dijangkau, serta pendampingan pemulihan bagi korban.

“Yang paling menyayat hati, kekerasan justru sering terjadi di tempat yang seharusnya menjadi benteng pelindung teraman, termasuk keluarga dan sekolah. Ketika anak dimanipulasi oleh orang terdekat yang mereka percaya, mereka sering kali tidak sadar sedang menjadi korban dan takut untuk bersuara,” ujarnya.

Selain perlindungan, Atalia menyoroti kesenjangan akses pendidikan. Profil Anak Indonesia 2025 mencatat Angka Partisipasi Sekolah anak usia 7–12 tahun mencapai 99,19 persen pada 2024, sedangkan kelompok usia 16–18 tahun hanya 74,64 persen. Ia juga mendorong penguatan pengasuhan yang melibatkan ayah dan ibu, serta pengawalan program Sekolah Rakyat bagi anak dari keluarga kurang mampu.

Perlindungan juga perlu menjangkau aktivitas anak di internet. Atalia menilai penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 atau PP Tunas perlu diperkuat, disertai literasi digital dan pengawasan yang proporsional agar anak terlindungi dari perundungan siber, eksploitasi, serta manipulasi konten.

“Anak-anak harus dipersiapkan menjadi pengguna teknologi yang cerdas, kritis, dan bertanggung jawab. Kita tidak bisa hanya melarang, tetapi harus membangun literasi digital, memperkuat pengawasan yang proporsional, serta memastikan platform digital memiliki tanggung jawab dalam menciptakan ruang yang aman bagi anak,” ujarnya.

Atalia mendorong penguatan layanan perlindungan anak, kebijakan kerja ramah keluarga, pengawasan platform digital, serta pelibatan Forum Anak dalam perumusan kebijakan. Menurutnya, suara dan aspirasi anak harus menjadi pertimbangan dalam setiap keputusan yang menyangkut masa depan mereka.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *