Nasional

Bob Hasan Buka Ruang Pembenahan Regulasi di Tengah Perubahan Zaman

14
×

Bob Hasan Buka Ruang Pembenahan Regulasi di Tengah Perubahan Zaman

Share this article
Bob Hasan Buka Ruang Pembenahan Regulasi di Tengah Perubahan Zaman
Ketua Baleg DPR RI, Bob Hasan menyampaikan pandangan terkait evaluasi dan revisi regulasi dalam kunjungan kerja Baleg ke Provinsi Lampung.(Sudutkota.id/DPR)

JAKARTA, Sudutkota.id – Kekosongan hukum tidak selalu harus dijawab dengan membentuk undang-undang baru. Evaluasi dan revisi terhadap aturan yang sudah berlaku dapat menjadi pilihan untuk menyesuaikan regulasi dengan perubahan zaman dan kebutuhan masyarakat.

Pandangan tersebut disampaikan Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, Bob Hasan setelah mengikuti kunjungan kerja Baleg ke Provinsi Lampung dalam rangka sosialisasi Program Legislasi Nasional (Prolegnas), Jumat (20/11/2026).

Dalam pertemuan itu, Baleg menerima masukan dari kalangan akademisi dan pemangku kepentingan daerah. Aspirasi yang disampaikan antara lain menyangkut proses pembentukan undang-undang, partisipasi publik, serta evaluasi terhadap kekosongan hukum.

Bob menilai, perubahan zaman dan pergeseran nilai masyarakat membuat regulasi perlu ditinjau secara berkala. Karena itu, pembentukan aturan baru harus dipertimbangkan bersama kemungkinan memperbaiki ketentuan yang telah ada.

“Posisi untuk revisi terkait dengan perkembangan zaman dan pergeseran nilai itu diperlukan setiap saat, setiap kapanpun juga revisi undang-undang itu harus dilakukan,” tegas Bob.

Selain persoalan proses legislasi, masukan yang diterima Baleg juga mencakup sejumlah materi regulasi. Di antaranya perlindungan pekerja migran Indonesia, hak asasi manusia (HAM), serta perlindungan terhadap pembela HAM dan lingkungan hidup.

Bob menjelaskan, aspirasi masyarakat perlu diolah sebelum masuk ke dalam materi undang-undang. Masukan tersebut harus disaring menjadi fakta dan data, kemudian dirumuskan menjadi abstraksi, norma, hingga pasal-pasal.

“Baleg dapat mengejawantahkan terkait dengan bagaimana asal usul daripada partisipasi publik yang kemudian dapat diberlakukan proses penerapan dalam materi muatan pasal-pasal sebagaimana dalam pembentukan undang-undang,” ujarnya.

Melalui proses tersebut, partisipasi publik diharapkan tidak berhenti sebagai penyampaian pendapat. Aspirasi masyarakat perlu memiliki keterkaitan dengan substansi aturan agar regulasi yang disusun lebih sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan di lapangan.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *