Nasional

Kurniasih Minta Penempatan 242 Ribu Guru PPPK Tak Abaikan Kondisi Keluarga

14
×

Kurniasih Minta Penempatan 242 Ribu Guru PPPK Tak Abaikan Kondisi Keluarga

Share this article
Kurniasih Minta Penempatan 242 Ribu Guru PPPK Tak Abaikan Kondisi Keluarga
Kurniasih Mufidayati menyoroti keadilan penempatan guru PPPK penuh waktu.(Sudutkota.id/Staff)

JAKARTA, Sudutkota.id – Peralihan status 242.482 guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu menjadi penuh waktu mulai 1 Januari 2027 perlu disertai penataan penempatan yang adil.

Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Kurniasih Mufidayati mengingatkan agar kebijakan tersebut tidak mengabaikan kondisi nyata para guru.

Kurniasih mendukung pemetaan yang dilakukan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah bersama dinas pendidikan daerah. Namun, penempatan tidak boleh hanya berpatokan pada jumlah guru dan kebutuhan formasi, melainkan juga memperhatikan bidang studi, domisili, akses transportasi, hingga keberlanjutan pembelajaran di sekolah asal.

“Penataan ini memang dibutuhkan karena perubahan status jangan sampai membuat satu sekolah kelebihan guru sementara sekolah yang lain tetap kekurangan. Tetapi prinsipnya harus dua-duanya terpenuhi yakni kebutuhan sekolah tertangani dan hak serta kondisi guru tetap terlindungi,” ujar Kurniasih di Jakarta, Jumat (20/11/2026).

Ia secara khusus menyoroti guru PPPK paruh waktu yang selama ini mengajar di sekolah swasta. Menurutnya, perubahan status menjadi penuh waktu jangan sampai membuat mereka dipindahkan ke sekolah negeri hingga sekolah asal kehilangan tenaga pengajar.

Kurniasih juga mengingatkan bahwa setiap guru memiliki situasi keluarga dan akses wilayah yang berbeda. Karena itu, keputusan penempatan perlu mempertimbangkan kondisi personal, bukan sekadar membaca angka dalam sistem administrasi.

“Jangan melihat guru hanya sebagai angka dalam tabel distribusi. Mereka punya keluarga, ada yang sudah puluhan tahun mengabdi di satu wilayah, ada yang harus mengurus anak atau orang tua, ada pula yang akses transportasinya sangat terbatas,” katanya.

Untuk mencegah keputusan yang memberatkan, ia meminta pemerintah menyusun pedoman penempatan yang seragam serta menyediakan mekanisme keberatan. Guru juga perlu mendapat kesempatan mengonfirmasi data sebelum lokasi tugas ditetapkan secara final.

“Data memang menjadi dasar utama, tetapi guru harus diberi ruang untuk mengonfirmasi. Bisa saja alamat di sistem berbeda dengan tempat tinggal aktual, kondisi keluarga berubah, atau ada akses jalan yang secara jarak terlihat dekat tetapi secara nyata sulit ditempuh,” ujarnya.

Selain lokasi tugas, Kurniasih meminta pemerintah memastikan seluruh administrasi peralihan status berjalan tepat waktu. Ia mengingatkan agar perubahan status tidak diikuti keterlambatan surat keputusan penempatan, ketidaksinkronan data, maupun tersendatnya pembayaran hak guru.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *