JAKARTA, Sudutkota.id – Sistem akreditasi pendidikan tinggi kembali menjadi sorotan. Perbedaan standar penilaian, biaya yang tinggi, hingga antrean layanan dinilai perlu dibenahi agar perguruan tinggi tetap mampu menjaga mutu tanpa terbebani persoalan administratif dan pembiayaan.
Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Kurniasih Mufidayati meminta pemerintah mengevaluasi sistem akreditasi secara menyeluruh, termasuk memperjelas indikator penilaian dan mekanisme pembiayaan. Hal itu disampaikannya dalam kunjungan kerja spesifik Komisi X DPR RI ke LLDikti Wilayah IV, Bandung, Jawa Barat, Jumat (20/11/2026).
“Standar unggul itu harus mencakup apa saja, kemudian juga baik itu apa saja. Jadi benar-benar rubrik dan indikatornya itu terukur secara fair,” tegas Kurniasih.
Persoalan biaya menjadi salah satu keluhan utama, terutama bagi perguruan tinggi keagamaan Islam swasta (PTKIS) yang memiliki keterbatasan anggaran. Perwakilan Kopertais Wilayah II Jawa Barat mengungkapkan, biaya akreditasi melalui Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM) dapat menjadi hambatan bagi kampus kecil dengan jumlah mahasiswa terbatas.
“Sekarang kalau misalnya ingin unggul, ya minimal satu prodi menyediakan 100 juta. Dari mana 100 juta? Berat sekali,” ungkap perwakilan Kopertais Wilayah II Jawa Barat.
Beban serupa juga disampaikan Universitas Pendidikan Indonesia (UPI). Biaya persiapan akreditasi program studi disebut dapat mencapai Rp80 juta hingga Rp180 juta. UPI mengusulkan penyederhanaan indikator serta pemanfaatan sistem informasi agar verifikasi data tidak berulang dan asesmen dapat berlangsung lebih efisien.
Direktur Jenderal Sains dan Teknologi Kemdiktisaintek Ahmad Najib Burhani menjelaskan, pembentukan LAM berkaitan dengan kebutuhan penilaian sesuai kekhususan bidang keilmuan. Namun, pemerintah mencatat berbagai masukan mengenai instrumen dan pembiayaan, termasuk usulan penyederhanaan proses reakreditasi.
“Kalau bisa mungkin sangat sederhana. Terus kemudian dijadikan satu, itu yang di antara solusi yang misalnya tidak satu-satu dan sebagainya, sehingga memang itu mungkin bisa ditekan murah,” ujarnya.
Kurniasih menilai pemerintah perlu melakukan kajian mendalam, termasuk membandingkan praktik penjaminan mutu di negara lain. Evaluasi tersebut diharapkan menghasilkan sistem akreditasi dengan indikator yang konsisten, biaya lebih terjangkau, serta tetap menjaga kualitas pendidikan tinggi.
“Tadi kami menyampaikan kepada Kemdiktisaintek untuk melakukan kajian yang mendalam, riset yang mendalam terkait dengan akreditasi ini karena memang banyak sekali temuan di lapangan,” pungkasnya.





















