KOTA MALANG, Sudutkota.id – Praktik perparkiran yang semrawut di Kota Malang mulai mendapat tekanan serius. Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Malang memperketat penindakan terhadap juru parkir (jukir) liar, jukir resmi yang melanggar ketentuan, hingga pelaku usaha yang menggunakan bahu jalan sebagai tempat parkir pengunjung.
Tidak sekadar memberikan teguran, Dishub kini menyiapkan langkah penindakan dengan ancaman denda maksimal Rp10 juta, proses tindak pidana ringan (Tipiring), hingga pencabutan izin operasional maupun Kartu Tanda Anggota (KTA) jukir sesuai jenis pelanggarannya.
Penegasan tersebut disampaikan Kepala Bidang Perparkiran Dishub Kota Malang, Rahmat Hidayat, S.T., M.Ling., menyusul operasi gabungan yang digelar Sabtu (21/11/2026) malam. Operasi melibatkan unsur TNI/Polri, Satpol PP, dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS).
“Penertiban ini bukan hanya menyasar jukir liar. Jukir resmi yang tidak menjalankan kewajibannya, pelaku usaha yang tidak menyediakan lahan parkir, serta pihak-pihak yang menggunakan ruang jalan tidak sesuai peruntukannya juga menjadi perhatian kami. Semua harus tunduk pada aturan perparkiran yang berlaku,” tegas Rahmat saat dikonfirmasi Sudutkota.id, Minggu (22/11/2026).
Dalam operasi tersebut, petugas menyisir empat kawasan, yakni Kayutangan Heritage, Jalan Semeru, Jalan Veteran, dan Jalan Soekarno-Hatta (Suhat). Sejumlah pelanggaran ditemukan, memperlihatkan bahwa persoalan parkir di Kota Malang belum sepenuhnya tertata.
Di kawasan Kayutangan Heritage, petugas menemukan area parkir yang diperuntukkan bagi kendaraan roda empat justru digunakan untuk sepeda motor.
“Di Kayutangan itu, yang sebelah kiri kan untuk roda empat, tetapi oleh jukir justru ditempati kendaraan roda dua. Ketika kita lakukan pemeriksaan, jukir tersebut mengaku kendaraan diparkir sendiri oleh pemiliknya. Namun, identitas jukir tetap kita data dan diminta datang ke kantor Dishub, pada Senin (23/11/2026), untuk proses lebih lanjut,” ungkapnya.
Temuan berikutnya berada di Jalan Veteran. Sebuah kafe diketahui tidak memiliki jukir, tetapi kendaraan pengunjungnya meluber hingga menggunakan bahu jalan. Kondisi tersebut dinilai berpotensi mengganggu kelancaran lalu lintas.
“Kita sudah memberikan surat teguran kepada pelaku usaha. Mereka harus bertanggung jawab terhadap kebutuhan parkir pengunjungnya. Jangan sampai kegiatan usaha berjalan, tetapi kendaraan pelanggan justru menggunakan bahu jalan dan mengganggu pengguna jalan lainnya. Mereka harus menyediakan atau mencari lahan parkir yang memadai,” tandas Rahmat.
Sementara itu, penertiban di Jalan Soekarno-Hatta berlangsung lebih alot. Petugas sempat terlibat adu argumentasi dengan pelaku usaha dan jukir terkait tanggung jawab penyediaan lahan parkir serta penggunaan ruang jalan.
Rahmat menegaskan, pelaku usaha tidak bisa seenaknya memanfaatkan bahu jalan untuk menampung kendaraan pelanggan. Apalagi, sejumlah pelanggaran di kawasan tersebut juga bersinggungan dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
“Prinsipnya, penyediaan fasilitas parkir merupakan tanggung jawab pelaku usaha. Jangan sampai aktivitas usaha justru mengambil hak pengguna jalan. Kita tidak bisa membiarkan bahu jalan digunakan semaunya, terlebih ketika sudah mengganggu fungsi jalan dan keselamatan lalu lintas,” ujarnya.
Dishub bahkan tidak memperpanjang izin pemanfaatan bahu jalan bagi sekitar tiga hingga empat pelaku usaha di kawasan Suhat. Kebijakan tersebut diambil karena kondisi kawasan sudah berubah setelah pembangunan trotoar.
“Izin itu kita keluarkan setelah ada rekomendasi dari Pemprov, ketika dulu belum ada trotoar. Sekarang tidak kita perpanjang karena sudah ada bangunan trotoar. Apalagi Jalan Suhat merupakan jalur provinsi, sehingga penggunaannya harus mengikuti ketentuan yang berlaku,” jelasnya.
Dishub menegaskan, penindakan terhadap pelanggaran parkir kini mengacu pada Peraturan Daerah (Perda) Kota Malang Nomor 2 Tahun 2026 tentang Penyelenggaraan Perparkiran.
Aturan tersebut menjadi dasar untuk menindak jukir liar, jukir yang tidak memberikan karcis, penarikan tarif di luar ketentuan, serta berbagai pelanggaran lainnya.
“Perda Nomor 2 Tahun 2026 sudah menjadi acuan kita. Jadi, meskipun Peraturan Wali Kota masih dalam proses penyusunan, penegakan aturan tetap berjalan. Jukir yang terbukti melanggar bisa dikenai Tipiring dengan ancaman denda maksimal Rp10 juta sesuai ketentuan Perda,” tegas Rahmat.
Ia juga mengingatkan bahwa tarif parkir resmi tidak boleh ditentukan sepihak oleh jukir. Tarif kendaraan roda dua sebesar Rp2.000, sedangkan roda empat Rp3.000.
“Jukir tidak boleh menarik tarif seenaknya. Karcis harus diberikan kepada pengguna jasa parkir sebagai bukti pembayaran. Kalau ada yang menarik tarif tidak sesuai ketentuan, tidak memberikan karcis, atau beroperasi secara ilegal, tentu akan kita tindak. Sanksinya bisa sampai pencabutan izin maupun KTA sesuai pelanggarannya,” katanya.
Persoalan parkir di Kota Malang ternyata tidak berhenti pada jukir liar dan penggunaan bahu jalan. Kepatuhan penyetoran retribusi juga menjadi pekerjaan rumah Dishub.
Dari total 758 jukir resmi yang terdata, sekitar 20 persen tercatat belum menyetorkan retribusi parkir sesuai kewajibannya.
“Jukir resmi juga tetap kita awasi. Dari 758 jukir yang terdata, sekitar 20 persen masih tercatat belum menyetorkan retribusi sesuai kewajibannya. Status resmi bukan berarti bebas dari tanggung jawab. Mereka tetap harus memenuhi kewajiban sesuai ketentuan,” ungkap Rahmat.
Angka tersebut menjadi catatan penting bagi pemerintah daerah. Sebab, pengelolaan parkir bukan hanya berkaitan dengan ketertiban kendaraan, tetapi juga menyangkut optimalisasi pendapatan asli daerah (PAD).
Untuk memperkuat pelaksanaan Perda Nomor 2 Tahun 2026, Dishub Kota Malang juga tengah menyiapkan Peraturan Wali Kota (Perwal) sebagai aturan teknis penyelenggaraan perparkiran.
Draf rancangan Perwal tersebut telah diserahkan kepada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Malang pada 10 November 2026. Pemerintah menargetkan regulasi itu rampung dan disahkan paling lambat Februari 2027.
“Draft Perwal sudah kita serahkan ke Bagian Hukum Setda Kota Malang pada 10 November. Kita berharap proses pembahasannya berjalan lancar sehingga paling lambat Februari 2027 sudah bisa disahkan. Dengan adanya aturan teknis tersebut, pelaksanaan Perda dan pengelolaan perparkiran di lapangan semakin jelas,” pungkasnya.





















