Daerah

DPRD Kabupaten Malang Buka-bukaan Soal Jalan Rusak: Butuh Rp3 Triliun, Anggaran Hanya Rp300 Miliar

5
×

DPRD Kabupaten Malang Buka-bukaan Soal Jalan Rusak: Butuh Rp3 Triliun, Anggaran Hanya Rp300 Miliar

Share this article
DPRD Kabupaten Malang Buka-bukaan Soal Jalan Rusak: Butuh Rp3 Triliun, Anggaran Hanya Rp300 Miliar
Anggota Komisi IV DPRD Kabupaten Malang, Zulham Akhmad Mubarrok, menyoroti keterbatasan anggaran perbaikan jalan dan mendorong masyarakat ikut mengawal prioritas pembangunan infrastruktur TA 2027.(Sudutkota.id/Istimewa)

KABUPATEN MALANG, Sudutkota.id – Persoalan jalan rusak di Kabupaten Malang masih menjadi pekerjaan rumah besar pemerintah daerah. Panjangnya jaringan jalan yang harus ditangani tidak sebanding dengan kemampuan keuangan daerah.

Kebutuhan anggaran untuk memperbaiki seluruh jaringan jalan diperkirakan mencapai Rp3 triliun, sementara kemampuan anggaran yang tersedia hanya sekitar Rp300 miliar per tahun.

Kondisi tersebut diungkapkan Anggota Komisi IV DPRD Kabupaten Malang, Zulham Akhmad Mubarok, Sabtu (21/11/2026), saat dikonfirmasi Sudutkota.id.

Menurut Zulham, luas wilayah Kabupaten Malang dengan bentang geografis yang sangat besar membuat pembangunan infrastruktur, khususnya jalan, membutuhkan pembiayaan yang tidak sedikit.

Ia mengakui, persoalan jalan berlubang dan rusak masih menjadi keluhan masyarakat. Namun, keterbatasan fiskal membuat perbaikan tidak mungkin dilakukan secara serentak di seluruh wilayah.

“Bolongane akeh, anggarane sithik. Kalah ambek MBG dan Kopdes. Yok opo, rek?” ungkap Zulham.

Ia menjelaskan, jaringan jalan di Kabupaten Malang terdiri dari beberapa klasifikasi kewenangan, mulai jalan nasional, jalan provinsi, jalan kabupaten, jalan desa hingga jalan lingkungan. Masing-masing memiliki tanggung jawab penanganan dan sumber pembiayaan berbeda.

Untuk jalan kabupaten, panjang jaringan tercatat sekitar 1.641 kilometer. Sementara jalan desa dan lingkungan yang juga membutuhkan perhatian mencapai sekitar 3.100 kilometer.

“Bayangkan, Kabupaten Malang ini luasnya lima kali lipat DKI Jakarta. Jalan yang harus kita pikirkan bukan hanya jalan kabupaten, tetapi juga jalan desa sampai jalan lingkungan,” jelasnya.

Dengan cakupan wilayah dan panjang jaringan tersebut, Zulham memperkirakan kebutuhan anggaran untuk memperbaiki seluruh jalan di Kabupaten Malang mencapai Rp3 triliun.

Namun, kemampuan anggaran yang tersedia setiap tahun baru berkisar Rp300 miliar. Kesenjangan pembiayaan tersebut membuat pemerintah harus menentukan ruas jalan yang menjadi prioritas penanganan.

“Kalau ingin ribuan kilometer jalan tadi kondisinya baik, idealnya dibutuhkan sekitar Rp3 triliun. Sementara kemampuan anggaran kita hanya sekitar Rp300 miliar per tahun,” tegasnya.

Menghadapi keterbatasan anggaran, Zulham menilai penentuan skala prioritas pembangunan menjadi langkah penting. Pemerintah daerah bersama DPRD harus memastikan jalan yang paling membutuhkan penanganan mendapatkan perhatian terlebih dahulu.

Menurutnya, aspirasi masyarakat sangat dibutuhkan sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan program pembangunan Tahun Anggaran 2027.

Ia mengajak warga Kabupaten Malang aktif menyampaikan kondisi jalan di wilayah masing-masing, baik melalui pesan langsung (DM), kolom komentar maupun komunikasi dengan anggota DPRD sesuai daerah pemilihan.

Zulham juga membuka ruang bagi masyarakat di luar daerah pemilihannya, yakni wilayah Turen, Dampit hingga Tirtoyudo, untuk menyampaikan usulan kerusakan jalan kepada anggota DPRD yang mewakili wilayah tersebut.

“Solusinya ada skala prioritas. Usulan-usulan yang sudah saya sampaikan lewat DM maupun komentar, termasuk yang bukan dapil saya, monggo disampaikan kepada anggota DPRD masing-masing,” ujarnya.

Ia menegaskan, pembangunan infrastruktur tidak bisa hanya dibebankan kepada satu pihak. Diperlukan pengawalan bersama antara masyarakat, pemerintah daerah dan legislatif agar setiap program yang disusun benar-benar menjawab kebutuhan warga.

Zulham pun meminta masyarakat mendokumentasikan kondisi jalan rusak di wilayahnya sebagai bahan masukan bagi pemerintah daerah dan DPRD dalam menyusun prioritas pembangunan.

“Yuk, kita kawal bersama pembangunan Kabupaten Malang ini. Mana foto kondisi jalan di daerahmu? Sudah bagus atau masih rusak? Kirim di kolom komentar. Minimal bisa menjadi masukan bagi dinas dan anggota dewan lainnya yang sedang menyusun skala prioritas pembangunan TA 2027,” ajaknya.

Terkait perbaikan jalan di wilayah daerah pemilihannya, Zulham berharap sejumlah ruas yang masih membutuhkan penanganan dapat segera masuk agenda pembangunan tahun berikutnya.

Ia memahami masyarakat menginginkan jalan rusak segera diperbaiki. Namun, dengan keterbatasan anggaran dan panjangnya jaringan jalan yang harus ditangani, pengerjaan perlu dilakukan secara bertahap.

“Untuk sementara ini di wilayah saya, insyaallah mudah-mudahan tahun depan bisa segera diperbaiki. Jadi masyarakat yang masih bertanya, mohon bersabar. Kalau diperbaiki, tentu kami juga senang,” tuturnya.

Di akhir keterangannya, Zulham kembali menekankan pentingnya transparansi anggaran dan keterlibatan masyarakat dalam mengawal pembangunan infrastruktur.

Menurutnya, persoalan jalan rusak tidak cukup hanya menjadi bahan keluhan. Aspirasi warga harus masuk dalam proses perencanaan agar penggunaan anggaran daerah dapat dipertanggungjawabkan dan manfaatnya dirasakan masyarakat.

“Jalan Kabupaten Malang harus diperbaiki, anggarannya harus transparan, Pemkab dan masyarakat harus kompak. Pembangunan ini harus kita kawal bersama,” pungkasnya.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *