JAKARTA, Sudutkota.id – Sekitar 400 sekolah di Nusa Tenggara Timur (NTT) terdampak gempa. Di tengah proses pendataan kerusakan dan masih terjadinya gempa susulan, keberlangsungan kegiatan belajar mengajar menjadi persoalan yang ikut harus segera ditangani pemerintah.
Komisi X DPR RI meminta kondisi tersebut tidak berujung pada terhentinya pendidikan dalam waktu lama. Salah satu opsi yang dinilai dapat digunakan ialah membuka sekolah darurat bagi siswa yang gedung sekolahnya belum aman ditempati.
Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Lalu Hadrian Irfani mengatakan pemerintah perlu membedakan penanganan berdasarkan kondisi setiap sekolah. Gedung yang masih layak digunakan dapat tetap menjadi tempat belajar, sementara sekolah yang mengalami kerusakan perlu memiliki lokasi pembelajaran sementara.
“Kami tidak menginginkan adanya bencana ini kemudian pendidikan kita akan terhenti lama. Kami ingin bahwa proses belajar mengajar terus berjalan di saat gempa yang sampai dengan hari ini memang masih berlangsung gempa susulan,” ujar Hadrian saat diwawancarai media di Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (19/8/2026).
Menurutnya, sekolah darurat tidak harus selalu dibangun dalam bentuk fasilitas baru. Pemerintah dapat menggunakan tenda atau memindahkan sementara siswa ke sekolah lain yang tidak terdampak. Pilihan tersebut dinilai lebih realistis selama proses pemulihan sekolah berjalan.
“Apakah nanti disiapkan berupa tenda atau ditempatkan di sekolah yang memang tidak terdampak oleh gempa tersebut,” katanya.
Hadrian menilai langkah pertama yang harus diperkuat pemerintah adalah memastikan data kerusakan di lapangan akurat. Pendataan tidak hanya menyangkut kondisi bangunan, tetapi juga jumlah siswa, guru, dan tenaga kependidikan yang terdampak.
Data tersebut penting untuk menentukan sekolah mana yang masih dapat digunakan, mana yang membutuhkan rehabilitasi, dan fasilitas mana yang harus dibangun kembali. Dengan begitu, penanganan pendidikan tidak berhenti pada penyediaan ruang belajar sementara, tetapi berlanjut hingga proses pemulihan selesai.
“Jumlah sekolah darurat tentu menyesuaikan. Kalau ternyata sekolah existing-nya masih bisa digunakan, tentu diinventarisasi. Tetapi kami menyarankan agar belajar di sekolah darurat terlebih dahulu,” ujar legislator Fraksi PKB tersebut.
Komisi X DPR RI menyatakan akan mengawal penanganan sektor pendidikan di wilayah terdampak. Bagi DPR, pemulihan pascagempa tidak hanya soal memperbaiki bangunan sekolah, tetapi juga memastikan siswa tetap mendapatkan hak pendidikan selama masa tanggap darurat hingga sekolah kembali aman digunakan.
